6 bulan lalu · 139 view · 5 min baca · Politik 99487_98397.jpg

Politik Desa Adat

Bagian II: Antara Teks dan Konteks (Nagari)

Kelembagaan (struktur) desa adat berdasarkan hak asal-usul (susunan asli) tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Desa. UU Desa hanya menyebutkan ciri kelembagaan struktur desa adat sebagai “pranata pemerintahan adat yang hidup”.

UU Desa menjelaskan format desa adat dengan cukup fleksibel, seperti terlihat dalam penjelasan umum point 4: 

“Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.”

Kemudian, point 5 Penjelasan umum UU Desa mempertegas bahwa kelembagaan desa/desa adat menganut sistem pemerintahan modern dengan adanya eksekutif dan legislatif desa/desa adat. Artinya, format desa adat mengakomodasi kenyataan hibriditas (perpaduan) desa adat.

Desa Adat dalam Konteks (Nagari)

Perdebatan tentang struktur asli terjadi dalam pembahasan rancangan Perda Nagari di Sumatera barat. Perdebatan tersebut memperlihatkan penafsiran beragam tentang pranata pemerintahan adat ini, yang sebenarnya debat telah muncul sejak aksi kolektif “Baliak Ka Nagari” tahun 1998. 

Perdebatan itu muncul kembali dalam penyusunan rancangan perda nagari paska UU Desa 2014. Perdebatan tersebut adalah wujud dinamika tiga kutub antara adat, islam dan negara yang terus menerus mencari titik temu di Sumatera Barat.


Dalam konteks ini, nagari yang hybrid adalah kenyataan sosial yang mensejarah. Nagari dalam konteks desa adat semestinya tidak lagi pada pencarian yang paling “asli” dari nagari, namun menyatukan realitas keberagaman tatanan normatif adat dan negara serta agama pada sisi lainnya dalam kelembagaan nagari untuk saling melengkapi, alih-alih dikotomik.

Kondisi yang saling melengkapi antar kutub, negara, adat dan agama pada sisi lainnya tersebut adalah antitesis dari perpektif dualisme kelembagaan dikotomik (nagari adat atau nagari administratif) yang mainstream dalam narasi ruang publik. 

Pandangan mainstream tentang dualisme nagari adat dan nagari administratif itu adalah tantangan utama implementasi desa adat dalam konteks nagari. 

Sekali lagi, dari pengalaman bernagari di Sumatera Barat menunjukkan bahwa kenyataan dinamika hibridasi tatanan-tatanan normatif dalam nagari adalah proses sosial yang telah lama terbentuk. 

Debat membangun nagari tidak lagi diletakkan pada membangkitkan kembali struktur lama nan romantik, namun semestinya pada upaya membangun format kelembagaan nagari untuk mengakomodasi nagari dan kepentingan hak masyarakat adatnya.

Hak ulayat adalah hak nagari yang paling penting dan menjadi semacam atribut eksistensi  nagari. Dalam ruang sosial, hak ulayat dijaga oleh ketaatan suku dan kaum (klan dan sub-klan) dalam nagari terhadap hukum adat. 

Situasi itu adalah semacam kekuatan sosial nagari untuk bertahan dalam berbagai perubahan nagari dalam waktu yang lama (F dan K Von Benda Beckmann 2014, Vel dan Bedner 2016). Dalam konteks tersebut, nagari sebagai desa adat sejatinya adalah mengembalikan hak ulayat ke nagari.

Oleh sebab itu, persoalan format kelembagaan nagari yang dibayangkan semestinya tak dikotomik, namun “hybrid,” yaitu kelembagaan nagari yang mengakomodasi berbagai tatanan normatif, namun dengan syarat utama mengakui hak ulayat. 

Prinsip “tigo tali sapilin” adalah cermin bagaimana prinsip pembentukan kelembagaan nagari diidealkan. Dengan kata lain, nagari dalam nafas desa adat adalah; pertama; format kelembagaan nagari tidak lagi terpisah antara pemerintah nagari dengan lembaga adat (KAN), dan kedua; penyatuan batas teritorial wilayah adat dengan wilayah administrasi nagari.

Pada sisi lainnya, membangun kembali nagari dalam formatnya sebagai desa adat menghadapi tiga tantangan, yaitu; Pertama, hibridasi nagari dualistik (dikotomik) memungkinkan terjadi dengan adanya pengaturan lembaga adat dalam UU Desa. 

Dalam format ini, nagari tidak perlu menjadi desa adat penuh, namun cukup adat sebagai penanda atas pengaruhnya terhadap pemerintah desa (Vel dan Bedner 2016). Akibatnya, dualisme kelembagaan adat-pemerintah nagari dan pemisahaan wilayah nagari adat-wilayah nagari administratif potensial diadopsi kembali.


Kedua, sistem pendanaan alokasi dana desa berbasis unit-unit desa memancing kembali nagari dalam format dualistik.

Ketiga, Penataan nagari dan wilayah adat dalam rangka desa adat yang memotong wilayah administrasi kabupaten/kota. Secara normatif, Pasal 101 UU Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi dapat terlibat dalam penataan desa adat. 

Pasal ini bisa menjadi dasar hukum untuk mendorong penataan wilayah adat dalam rangka desa adat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada kasus-kasus tertentu, khususnya pada kasus wilayah adat yang melintasi batas wilayah administratif kabupaten/kota. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan operasional yang kuat dan berlaku lintas sektor.

Konstruksi Nagari Adat

Desa adat adalah konsep hukum untuk memastikan masyarakat adat memperkuat kedudukan hukumnya subjek hukum dalam kerangka desa adat (Badan Hukum Publik). 

Sebagai konsep hukum, desa adat harus diuji dalam kenyataan sosial di lapangan, terutama kenyataan hibridasi nagari. Hibiridasi nagari, dalam konteks ini nagari adalah kenyataan sosial yang mensejarah.

Pemahaman tentang konsep hukum desa adat dengan fakta sosiologis masyarakat adat yang hybrid penting dilakukan untuk menghindari “penafsiran romantik” atas masyarakat adat dalam agenda perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya nagari. 

Selain itu, analisis sosiologis tersebut adalah antitesis dari pandangan bahwa masyarakat adat adalah statis dan untuk menghindari jebakan klausul “kepunahan masyarakat adat” yang selama ini menjadi alat marjinalisasi masyarakat adat dalam hukum.

Dinamika politik lokal juga menjadi hal penting untuk melihat kontestasi berbagai kepentingan dalam agenda perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam rute desa adat. Pengalaman “Baliak Ka Nagari” di Sumatera Barat dan debat desa adat paska UU Desa 2014 memperlihatkan dinamika politik sangat mempengaruhi pengakuan dan perlindungan hak-hak nagari. 

Salah satu persoalan politik tersebut adalah tentang kepentingan atas alokasi anggaran Dana Desa yang berbasis unit-unit desa. Persoalan ini bisa menjadi ancaman implementasi nagari dalam kerangka desa adat.


Terakhir, implementasi nagari dalam kerangka desa adat dan pengakuan masyarakat adat secara lebih luas menghadapi persoalan struktural terkait wilayah adat (hak ulayat), terutama pada kasus wilayah adat yang melintasi batas teritorial kabupaten/kota. 

Dalam hal ini, perlu kiranya melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk terlibat dalam penataan desa adat tersebut dengan mengkaji ulang batas wilayah administrasi kabupaten berdasarkan wilayah adat.

Selain itu, paska penetapan desa adat memerlukan tindakan lintas sektoral dalam memastikan hak-hak desa adat, khususnya dalam bidang sumber daya alam untuk menetapkan hak sumber daya alam desa adat dari berbagai sektor, baik itu tanah, hutan, air dan lain-lain. 

Misalnya, secara eksplisit hutan milik desa (adat) dan tanah ulayat disebutkan dalam UU Desa sebagai bagian dari hak desa adat, namun secara implementatif perlu prosedur hukum lintas sektor untuk memastikan hak-hak desa adat tersebut diakui.

Artikel Terkait