2 bulan lalu · 348 view · 4 min baca menit baca · Politik 46136_28339.jpg
Ilustrasi: caping.co.id

Politik dan Skeptisisme

Dinamika politik di Indonesia, terutama sejak Pilpres serentak dimulai hingga kini, memiliki ragam dampak yang luar biasa. Bukan saja pada munculnya polarisasi di masyarakat ke dalam dua kubu yang tidak jarang saling berseteru, tetapi juga kembali bangkitnya corak pemikiran sofisme dan skeptisisme dalam ranah politik.

Media kita dipenuhi oleh rezim kata-kata dari para tokoh untuk memenangkan simpati khalayak. Realitas dipaksakan untuk cocok dengan pemikiran personal masing-masing orang, sehingga apa yang dibicarakan itu seolah-olah itulah realitas yang sesungguhnya.

Contoh nyatanya adalah adanya narasi atau klaim dari golongan tertentu yang seolah-olah berpihak pada “Akal Sehat”, padahal klaimnya tersebut sama sekali bertentangan dengan akal sehat. 

Misalnya, bagaimana golongan tersebut meragukan secara sporadis hasil quick count yang berbasis pada ilmu pengetahuan empiris, sambil menyuarakan dengan sangat lantang akan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif terhadap real count yang dilakukan oleh KPU.

Fenomena tersebut merupakan bukti nyata menyeruaknya gerakan skeptisisme dan sofisme dalam politik. Skeptisisme dan sofisme ini makin berbahaya dengan balutan simbol-simbol agama. Hal itu bisa dilihat dari kasus munculnya fatwa dari Ijtimak Ulama III.

Sofisme memiliki ciri bahwa kebenaran itu mutlak ada pada pikiran manusia, tidak memiliki realitas absolut. Realitas didekati dengan paradigma pemikiran pribadi lalu dibuat generalisasi seakan-akan realitas tersebut sama dengan persepsi dirinya. Padahal, realitas sejatinya berdiri sendiri. Ia hanya dapat diwakili oleh persepsi yang dapat diverifikasi secara ilmiah.


Skeptisisme berperan besar dalam menciptakan keraguan, apalagi dengan bungkus simbol-simbol religius. Argumen yang ditawarkan adalah “jika tidak ada yang dapat diketahui sepenuhnya oleh manusia, maka ia hanya perlu mempercayainya”.

Dalil-dalil agama digunakan secara paksa untuk mendukung kepentingannya. Seolah-olah, apa pun fatwa ulama harus diterima dan dipatuhi tanpa syarat apa pun, meskipun bertentangan dengan logika dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Padahal, dalam negara demokrasi, fatwa lembaga ulama sifatnya adalah sukarela. Boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti. 

Pedoman utama setiap warga negara dalam bernegara adalah konstitusi dan undang-undang beserta hierarkinya. Fatwa ulama tidak termasuk ke dalam hirarki hukum di negara demokrasi. Jika fatwa ulama ingin dijadikan sumber hukum, maka harus dikonversi dalam norma konstitusi atau dirumuskan dalam undang-undang.

Hal itu bisa dilakukan. Contohnya, mengenai kewajiban negara menjamin makanan halal bagi orang Muslim, dituangkan dalam undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal, tidak berhenti pada fatwa ulama.

Sofisme pada awal kemunculannya bermula dari maraknya orang cerdik yang menjual kelihaian bicaranya untuk mengelabui orang banyak di Athena Yunani, di mana masyarakat Athena sedang menikmati demokrasi setelah berhasil bebas dari Imperium Persia.

Dengan kata lain, kaum Sofis adalah para profesional penjaja kepintaran. Kaum Sofis menjadikan filsafat sebagai lahan bisnis. Jika dilebarkan maknanya, maka kaum Sofis juga dapat berwujud para cerdik cendekia berbalut jubah agama, yang menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan sesaat. 


Pencarian kebijaksanaan bukan lagi aktivitas waktu senggang bagi mereka yang berkecukupan, melainkan job berdasarkan order.

Mengenai skeptisisme, hal ini tidak selamanya buruk. Descartes, sebagai filosof yang mengusung metode rasional, justru menggunakan metode skeptis untuk membangun keyakinannya. 

Untuk mendapatkan keyakinan mengenai sesuatu, metode yang ditawarkan Descartes adalah bahwa kita harus mulai dengan meragukan segala sesuatu, mendekonstruksikannya, lalu membangun ulang keyakinan berdasarkan pemikiran rasional. Descartes bahkan meragukan keberadaan dirinya. Ia meragukan kepastian benda-benda material yang ada di sekitarnya.

Menurutnya, meskipun semua hal harus diragukan, tetapi satu hal yang tidak bisa diragukan, yakni fakta bahwa “saya sedang meragukan”. Inti dari sikap meragukan adalah berpikir, maka berpikir juga adalah sebuah kepastian yang tidak terbantahkan. Dari sinilah munculnya adagium “Saya berpikir maka saya ada”.

Dalam filsafat Islam, fakta yang tidak bisa diragukan adalah bukan hanya aktivitas meragukannya atau berpikirnya, melainkan juga subjek saya atau keberadaan saya. Bagaimana mungkin saya bisa meragukan kalau saya tidak yakin bahwa diri saya adalah ada? Seseorang bisa melakukan sesuatu harus diawali dengan kesadaran secara inheren bahwa dirinya tersebut ada.  

Sofisme dan skeptisisme berbahaya dalam konteks politik di Indonesia karena keduanya berpotensi membawa kekisruhan. Patokan dari sofisme dan skeptisisme adalah tidak pada realitas yang dapat diuji secara rasional, tetapi pada argumentasi yang sering kali dipelintir sesuai arah keinginan pribadi. 

Tak peduli argumennya bertolak belakang dan mengandung logical fallacy, asal kelihatan intelek ditambah dengan balut dalil-dalil agama yang bersifat final, hal ini akan membawa iklim politik makin panas.

Kita merindukan para tokoh nasional memberikan argumentasi-argumentasi sebagai “Bapak Bangsa” yang merekatkan seluruh elemen, bukan menceraiberaikan untuk tujuan kekuasaan sesaat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tidak mungkin setiap orang harus seragam pendapatnya. 


Namun, harus disadari juga bahwa jika terdapat perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan cara-cara yang terhormat dan sesuai dengan hukum yang telah disepakati bersama.

Hentikan argumentasi-argumentasi yang berpotensi menyulut kesatuan bangsa. Kubur sifat sofisme dan skeptisisme. Kedepakan pemikiran yang rasional dan bersikap bijaklah pada semua kondisi. 

Tidak selamanya semua hal harus didekati dengan menyulut emosi massa. Dalam negara demokrasi dan negara hukum, tempuhlah jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan.

Artikel Terkait