Wacana revisi undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2016-perubahan kedua undang-undang no.1 tahun 2015, menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Undang undang tersebut mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sehingga, wacana tersebut menimbulkan pro-kontra ditengah kalangan politisi, pemerintah, dan para pimpinan parpol (partai politik).

Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia (rabu, 10/02/2021), sampai tulisan ini dibuat, sudah ada enam partai politik, dan Fraksinya di DPR RI yang menolak revisi undang-undang tersebut, diantaranya adalah PDIP, PPP, PKB, Nasdem, PAN, dan Gerindra. Adapun partai politik dan fraksinya yang masih berkukuh revisi undang-undang tersebut dilanjutkan adalah PKS, dan Demokrat.

Bukan hal baru sebenarnya dalam perpolitikan Indonesia, tarik ulur atau ditunda-tanpa kepastian itu sudah seringkali terjadi, misalnya tentang UU Ciptakerja, UU PKS, dst. Tapi, ada satu langkah menarik sejatinya dari beberapa partai koalisi yang turut sepakat menolak undang-undang tersebut di revisi, sebut saja Nasdem.

Diawal nasdem menjadi partai koalisi yang mendorong supaya pemilu 2022-2023 tetap ada. Sebagai mana disampaikan oleh Willy Aditya DPR RI F/Nasdem yang juga menjadi Wakil ketua Badan Legislasi (baleg) tersebut.

Dikutip dari www.antaranews.com senin, (1-2-2021). Willy Aditya, beliau mengatakan bahwa “Pemilu atau pilkada merupakan mekanisme pemberian otoritas politik dari warga negara kepada penguasa. Supremasi yang dimiliki oleh suatu pemerintahan, sesungguhnya adalah supremasi yang didelegasikan oleh rakyat. Mandat rakyat untuk memilih pemimpin nasional maupun daerah hanya lima tahun, dan itu adalah waktu bagi rakyat untuk mendapatkan haknya untuk memilih kembali pemimpinnya”. Antaranews, senin, (1-2-2021).

Lalu Pertanyaannya adalah, kenapa saat ini membalik badan dan justru Nasdem memilih untuk menolak revisi undang-undang pemilu tersebut?, sebelumnya, saya tegaskan bahwa mengutip pernyataan Willy diatas bukan kemudian ingin mengatakan Willy Aditya plin-plan sebagai DPR RI yang dari fraksi Nasdem.

Tetapi jelas bahwa Willy pun tidak bisa berbuat apa-apa jika di intruksikan oleh ketua umum partai Nasdem sebut saja Surya Paloh untuk seluruh fraksi di DPR dari partainya itu tidak melanjutkan revisi undang-undang pemilu.  CNN Indonesia (rabu, 10/02/2021).  Yang sejatinya  sangat jelas penting untuk revisi tersebut. Apakah ada kepentingan politik?, jelas!

Alibi mendorong pemerintah dan DPR secara penuh untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi, sejatinya bukan merupakan alasan untuk tidak melanjutnya atau mencegal pembahasan revisi undang-undang pemilu. Secara dampak, justru undang-undang ini akan lebih besar dampak negatifnya, ketika tetap digunakan. Mengaca pada pemilihan tahun 2019, sebagaimana dikutip dari Kompas.com kamis, (16-5-2019), bahwa sedikitnya terdapat 527 petugas KPPS meninggal, dan 11.239 orang sakit.

Dengan demikian, justru akan menjadi kecacatan berkepanjangan jika melihat korban yang dihasilkan dari produk undang-undang ini tetap digunakan pada pemilu yang akan datang. Sungguh tidak bisa dibayangkan, berapa nyawa lagi yang mau digadaikan dari petugas KPPS?, mau berapa ratus ribu lagi petugas pemilu yang sakit karena kelelahan dalam penghitungan, juga rekap dengan waktu yang tidak memungkinkan dan terdapat dalam undang-undang tersebut serta harus dijalankan, karena amanat undang-undang?.

Undang-undang seharusnya disusun atas dasar kemanusiaan, berkeadilan, juga atas dasar kesejahteraan. Sangatlah disayangkan, jika sebuah undang-undang disusun atas dasar kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja.  Mandat DPR sebagai representasi dari rakyat sejatinya dibutuhkan untuk selalu memperjuangkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi dasar dalam merumuskan undang-undang apapun, politik sejatinya adalah kendaraan untuk mencapai suatu tujuan yang bisa mewujudkan kemaslahatan. Begitu juga yang dikatakan filsuf yunani kuno pada abad ke-5 SM, Plato dan Aristoteles memaknai politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. (Budiardjo, 2008, p. 4).

Peter Merki, ahli politik berkebangsaan Jerman tersebut mengatakan “poltik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan-betapa samar-samar- pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik”. (Budiardjo, 2008, p. 5)

Gusdur (Abdurahman Wahid), mengatakan bahwa sejatinya yang paling penting dari politik adalah kemanusiaan. Dalam hal ini, bahwa kemanusiaan diatas segala-galanya. Apa artinya sebuah negara jika rakyatnya menderita, apa artinya sebuah bangsa jika rakyatnya merasa asing dirumahnya sendiri.

Kesadaran demikian yang masih (kurang) ditengah politisi-politisi Indonesia saat ini, entah, tidak paham atau sengaja tidak memahami, semuanya terjawab atas kesadarannya sendiri.

Karena sejatinya, Politik harus didasarkan pada kepentingan bersama, begitu juga dalam perumusan undang-undang harus didasari atas rasa keadilan untuk semua, juga pembahasan dalam merevisi undang-undang adalah langkah utama jika sudah diketahui bukti kemudaratan, dan dampaknya.

Oleh karena itu, diharapkan kesadaran dari semua pihak, khususnya pemerintah dan DPR dalam hal ini yang ditagih Idealismenya adalah (Nasdem), untuk senantiasa mengambil tindakan atas dasar keadilan, dan kemaslahatan.

Juga masyarakat harus sadar dalam dirinya untuk menentukan langkah dalam merespon segala kebijakan dari pemerintah dan DPR sebagai representasi dari suaranya. Kritiklah kebijakan itu, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika, serta juga berikan saran  atas kritik itu. Semoga kita semua sadar dan para pemangku kebijakan juga tetap menyerap aspirasi rakyat. mari sama-sama bahu-membahu mewujudkan politik bersih, dan berkeadilan. Demi membangun politik yang berkemanusiaan.