Fondasi tulisan ini berasal dari pemikiran kritis Benedict Anderson, seorang Indonesianis, yang telah puluhan tahun kelayapan dan tinggal di Indonesia. Benedict Anderson adalah segelintir ahli atau spesialis Indonesia yang menaruh minat besar pada bahasa Indonesia. Outsider (orang luar) lain yang juga menaruh minat besar terhadap bahasa Indonesia adalah Andre Moller, pria asal Swedia, yang dibuktikan dengan terbitnya buku Ajaib, Istimewa, Kacau: Bahasa Indonesia dari A sampai Z.

Namun, gagasan yang diusung Anderson sungguh berbeda. Sebagai sarjana ilmu sejarah dan politik, jelaslah dalam meminati bahasa Anderson tidak berpangkal pada ilmu bahasa atau linguistik sebagaimana spirit Ferdinand de Saussure, peletak dasar linguistik modern. Melainkan bertolak dari aspek sosial, politik, dan sejarah bahasa. Bagi Anderson, seperti dinukil dari buku Maksud Politik Jahat: Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa, yang penting bukan bahasa sebagai bahasa, melainkan bahasa sebagai peranti penjelas.

Perkara ejaan, misalnya. Pergantian ejaan dari Van Ophuysen, Republik/Soewandi, hingga Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bukanlah tanpa maksud politis. Masing-masing mengalami pergantian oleh para penguasa di eranya bukan semata-mata urusan bahasa. Tapi lebih karena ingin menghapus segala memori yang terekam pendahulunya. Anderson pun dikenal amat benci pada EYD yang dinyinyiri sebagai ejaan Orde Baru, selain memang sangat kritis pula mengkritik rezim ini. Karena itulah, dia pernah dilarang masuk ke Indonesia oleh rezim Soeharto.

Melayu Rendah Dilupakan, Van Ophuysen Diresmikan

Sebagaimana yang jamak kita ketahui, bahasa Indonesia yang kita pergunakan sehari-hari ini bercikal bakal dari bahasa Melayu Rendah. Bahasa itulah yang menjadi basantara (bahasa perantara, lingua franca) bagi orang-orang yang ada di Nusantara. Bahasa Melayu Rendah dipilih juga karena sifatnya yang egaliter jika dibandingkan dengan, misalnya, bahasa Jawa yang dikenal hierarkis (ngoko, krama, krama inggil).

Tidak banyak yang tahu bahwa kalangan, lebih tepatnya penulis, keturunan Tionghoa adalah pihak pertama yang menggunakan bahasa Melayu Rendah sejak dekade 1880-an. Bahasa Melayu Rendah ini belum memiliki aturan resmi mengenai ejaan dan tata bahasa. Karena pengguna awalnya penulis keturunan Tionghoa, si penjajah, Belanda, merasa cukup khawatir. Khawatir karya-karya dari kalangan kritis itu dibaca dan memengaruhi pola pikir bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kata Anderson, penjajah dengan licik memberlakukan ejaan Van Ophusyen sejak 1901. Perancangnya ialah seorang Belanda bernama Charles Adriaan van Ophusyen (1856-1917). Ejaan itu digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti orang Negeri Kincir Air, yaitu menggunakan huruf latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Pada ejaan ini dikenal bentukan jang, saja, itoe, goeroe, dan sebagainya.

Maka, tersingkirlah secara tragis bahasa Melayu Rendah oleh Van Ophusyen. Karya mereka, para penulis Tionghoa dan kalangan radikal sebagai pengguna awal Melayu Rendah, tak bisa lagi dibaca khalayak umum. Peran mereka sebagai perintis bahasa pun dilupakan begitu saja.

EYD Menggusur Soewandi: Politik Jahat Soeharto

Ejaan Soewandi secara resmi menggantikan ejaan Belanda, Van Ophusyen, pada 17 Maret 1947, sekitar dua tahun setelah Indonesia merdeka. Ejaan yang juga bernama Republik ini merupakan ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia. Nama ejaan ini diambil dari M. Soewandi, menteri pendidikan dan kebudayaan kala itu.

Bertahan selama kurang lebih 55 tahun, ejaan di masa Soekarno ini dianulir oleh Soeharto dengan memberlakukan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada 1972 yang langgeng hingga sekarang, meskipun sejak 2015 diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Benedict Anderson memandang pergantian dari Soewandi ke EYD ini adalah akal bulus Orde Baru dalam rangka membutakan generasi muda dari sejarah mereka sendiri. Atas pembantarannya pada EYD, Anderson pernah menulis di Tempo dengan judul ”Beberapa Usul demi Pembebasan Bahasa Indonesia”.

Lama di Indonesia, Anderson memang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dampak perubahan ejaan itu bagi masyarakat, terutama generasi muda. Baginya, seperti ditulis Joss Wibisono dalam buku Maksud Politik Jahat: Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa, peralihan ejaan Soewandi ke EYD merupakan batas tegas antara apa yang ditulis pada zaman Orde Baru dan zaman sebelumnya, Orde Lama. Artinya, dua ejaan itu terputus. Tak heranlah kalau kemudian generasi muda kala itu, meminjam istilah Joss Wibisono, kena ”penghapusan sejarah”.

Buku-buku dengan ejaan Republik dibilang sebagai ejaan lama dan karena itu sulit dipahami. Beginilah salah satu cara Soeharto agar bacaan orang-orang, terutama ihwal sejarah, hanya berasal dari satu  sumber utama: penerbitan versi Orde Baru. Secara lebih khusus pada buku-buku pelajaran sekolah.

Ben Anderson mengkritik bahwa istilah-istilah lama pun berganti. Revolusi kemerdekaan diubah menjadi perang kemerdekaan dan hanya tentara yang seolah berperan penting. Zaman demokrasi parlementer pasca-kemerdekaan dengan gampangnya dicap sebagai cara politisi sipil yang ingin meniru cara Barat.

Fakta yang sulit disanggah adalah kenyataan bahwa generasi muda sekarang sangat ogah membaca tulisan-tulisan dalam ejaan Soewandi yang berlaku hingga 1972. Ya, karena dipolitisasi bahwa Soewandi merupakan ejaan lama sehingga amat rumit dipahami. ”Sebagian besar pengetahuan generasi muda terhadap sejarah Indonesia hanya berasal dari penerbitan Orde Baru,” kata Benedict Anderson, sekali lagi.

Rezim Order Baru barangkali khawatir, bahkan takut, bahwa perlakuan mereka terhadap PKI dan kalangan kiri lain jauh lebih buruk ketimbang apa yang dilakukan penguasa kolonial Belanda pada 1926. Versi lengkapnya tertulis dalam dokumen terkenal bernama Cornell Paper, sebuah dokumen yang membuat Ben Anderson dicekal masuk ke Nusantara pada 1972.

Seperti halnya standardisasi imperialisme Belanda yang membikin dua kelompok penting tersingkir, EYD juga berperan untuk melupakan sejarah yang digarap dalam versi ejaan Soewandi. Alias, begitulah salah satu cara Soeharto ”menghapus” pelan-pelan peran kalangan progresif sekaligus pendahulunya, Soekarno, dalam perkembangan Indonesia.

Bahasa juga menjadi peranti yang digunakan penguasa untuk menjenamakan (mem-branding) dirinya. Maka, bagi Anderson, EYD dan politik bahasa yang baik dan benar adalah dua contoh politik bahasa Orde Baru yang tujuannya tak lain untuk menguasai bahasa sekaligus pikiran rakyat Indonesia. Di balik politik bahasa Orde Baru itu, lanjut Ben Anderson, ada maksud politik yang jahat. Ya, begitulah cara Soeharto menghapus prasasti peninggalan Bung Karno yang dianggapnya tidak ekonomis praktis!