Kita mungkin sudah terbiasa mendengar, melihat ataupun merasakan langsung kacaunya dunia perpolitikan di Indonesia. Gratifikasi, nepotisme dan semua jenis pelanggaran-pelanggaran yang identik, bahkan telah menjadi sebuah ciri khas bagi dinamika politik yang ada. Korupsi seperti virus yang menyebar dalam institusi-institusi politik yang dilakukan secara turun temurun, hingga munculnya suatu adagium tentang budaya korupsi.

Negara ini seperti surga bagi para koruptor, di mana para pelaku yang bermoral busuk dibarengi dengan kondisi yang korup, dan hal tersebut terbukti dari beraneka ragamnya kasus-kasus korupsi yang dapat ditemukan  di negeri ini, mulai dari penyuapan yang berbentuk seks gratis hingga penyuapan yang berbentuk kebijakan, dari penyelewangan dana yang berjumlah jutaan hingga milyaran.

Tak terelakkan lagi memang kalau akar dari segala kekacauan tersebut disematkan pada pragmatisme. Paham tersebut seperti mewabah ke setiap individu-individu dan stakeholder politik di negeri ini. Selalu berpikir akan hasil dengan cara yang paling instan, itulah yang terjadi pada mereka.

Orang-orang tersebut secara massif dapat kita temui dalam tubuh partai politik saat ini.Seperti yang dituliskan di awal tentang kondisi institusi-institusi politik, partai politik merupakan contoh besarnya, dapat dikatakan partai politik adalah rumahnya para pengagum pragmatisme.

Dalam partai politik sekarang ini, hampir tidak ada ruang untuk memikirkan kepentingan publik, yang ada hanya kepentingan pribadi dan golongan. Tidak ada (lagi) egosentris platform ataupun ideologi, semuanya diseragamkan oleh uang, yang berbeda hanya bendera partainya. Miris memang melihat salah satu lembaga demokratisasi yang utama diisi oleh orang-orang yang tindakannya sangat jauh dari demokrasi.

Seperti cahaya yang dipancarkan, semakin jauh maka semakin redup pula cahayanya. Partai politik sekarang ini sangat jauh berbeda dengan partai politik di awal kemerdekaan, yang “tulang punggungnya” adalah founding fathers negeri kita tercinta ini. Mereka syarat dengan kecemerlangan intelektual, kesederhanaan dan keberanian dalam koridor kebenaran. Selalu berpikir merdeka dan bertindak untuk memerdekakan.

Eksistensi partai politik yang saat ini dibangun oleh cara-cara pragmatis dan tidak memiliki lagi esensi ideologis sebagai platform perjuangannya merupakan sebuah dekadensi nilai-nilai moral dalam berjuang dan sekaligus  menjadi garis pembeda dengan partai politik di awal kemerdekaan.

Maka dari itu, untuk mengembalikan partai politik ke khittahnya, perlu adanya refleksi atau pencerminan yang dilakukan oleh kader-kader partai politik saat ini terhadap tokoh-tokoh partai politik di awal masa kemerdekaan sehingga terbentuknya ikatan pembelajaran yang membawa ke arah perjuangan sejati.

Refleksi yang dilakukan bukan hanya dalam ruang pemikiran ataupun prestasi-prestasi hebat yang pernah dicapai oleh tokoh-tokoh tersebut, akan tetapi juga pola perilaku yang mereka tunjukkan dalam kesehariannya sehingga dapat diketahui seperti apa “hidup” dari seorang pejuang.

Salah satu tokoh yang amat patut dijadikan cerminan ialah Sutan Syahrir (dengan ejaan dulu ditulis Soetan Sjahrir). Ia adalah perdana menteri Indonesia pertama saat diterapkan sistem parlementer sekaligus merangkap menteri dalam negeri dan luar negeri. Seorang sosial-demokrat sejati, yang ideologinya tersebut dituangkannya dengan membentuk PSI, singkatan dari Partai Sosialis Indonesia yang didirikannya pada tahun 1948.

Meskipun sering dikenal dengan panggilan “Bung Kecil” karena perawakannya yang cukup pendek tapi tubuhnya tersebut bertolak belakang dengan panjangnya kecemerlangan intelektualnya dalam berjuang. Seorang diplomat ulung dan sering diibaratkan sebagai ujung tombak Indonesia di kancah perpolitikan internasional.

Syahrir adalah seorang teladan pejuang yang berani, dalam kalimatnya ia pernah mengatakan, “Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan.” Jelas dalam kalimat tersebut kita dapat merasakan aura keberanian yang membentuk karakter seorang Syahrir, yang tak lagi kita dapati di era modern saat ini.

Berjuang menurutnya bukanlah sekadar mengorbankan materi atau uang yang kita punya akan tetapi juga nyawa, yang pada saat ini, jangankan berkorban nyawa, materi atau uang saja tidak mau berkurang sedikit pun. Malah yang parahnya lagi, perjuangan hanya dijadikan embel-embel untuk meraup keuntungan dan kekuasaan.

Begitu juga dalam hal pendefinisian politik. Pemahaman Syahrir soal arti dari politik sangat berbeda jauh dengan pemaknaan sekarang ini. Dalam buku Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan karangan Rosihan Anwar, Dr. Ignas Kleden mengatakan,

“Demikian pula politik untuk dia tidak terutama berarti merebut kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan itu, bukan machtsvorming en machtsaanwending menurut formula Bung Karno. Politik juga tidak sekadar mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar, sebagaimana yang kita pelajari dari Otto von Bismarck dari Prusia.

Bagi Sjahrir politik rupanya bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas instrumental yang diajarkan Max Webber. Bagi Sjahrir politik lebih dari pragmatisme simplisitis, tetapi mengandung sifat ekstensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai dalam pengertian Max Webber.

Karena itulah politik lebih dari sekadar matematika tentang hubungan mekanis dia antara tujuan dan mencapainya. Politik lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang diterapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.”

Apa yang dikatakan oleh Dr. Ignas Kleden mengenai Syahrir tersebut menjadi kritik pedas akan pelaku-pelaku politik sekarang ini yang notabene proses politik yang berlangsung dikelola tanpa kriteria moral dan hanya hitungan matematis yang tujuannya adalah profit.

Tak hanya itu, meskipun Syahrir disibukkan dengan aktivitas-aktivitas politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, namun Syahrir tetap menitikberatkan fondasi perjuangan kepada pendidikan. Apresiasi dan implementasi Syahrir terhadap pendidikan sangatlah besar, seperti apa yang dikatakan Dr. Ignas Kleden saat Syahrir “dibuang” ke Banda Neira,

“Teman-temannya yang paling akrab adalah anak-anak kecil yang hampir setiap hari bermain ke rumahnya, yang baju-baju mereka dia jahit sendiri dengan mesin jahit, yang diajaknya berenang dan bermain di pantai sambil menyanyikan lagu “Indonesia Raya”.

Mereka menjadi murid-murid pelajaran privat yang diberikannya, dimana mereka diajar membaca, menulis, berbahasa dengan benar dan berani  bertanya, dan dengan cara itu membuka  pintu bagi mereka ke dunia ilmu pengetahuan.”

Tidak ada satu pun kontradiksi memang jika pendidikan merupakan awal dari perjuangan politik. Terdidik merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan selain itu juga menjadi awal perlawanan terhadap penindasan. Membebaskan masyarakat dari kebodohan adalah cita-cita Syahrir paling besar bagi perjuangan kemerdekaan pada kala itu.

Pelaku-pelaku politik saat ini diharapkan mau bercermin kepada Syahrir ataupun tokoh-tokoh lainnya yang notabene hampir semuanya jauh dari corak-corak pragmatisme. Sadar akan tanggung jawab yang ada sehingga peningkatan intelektualitas menjadi tuntutan pribadi agar dapat menjalankan tugas dengan baik sekaligus menyelami kembali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Karena kekacauan politik yang hadir sekarang ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diwariskan ke generasi-generasi yang akan datang.

#LombaEsaiPolitik