Penulis Jalanan
4 bulan lalu · 74 view · 5 min baca · Politik 18233_30941.jpg

Politik Alternatif untuk Problem Agraria yang Makin Panjang

Debat Capres masih menyisakan beberapa kali lagi sebelum masuk pada pemilihan Presiden. Namun debat Capres putaran kedua lalu, yang mengangkat soal isu Energi, Lingkungan Hidup, dan Agraria, masih melekat dalam ingatan kita hingga sekarang. 

Setelah debat itu, isu agraria muncul sebagai trending topic di pelbagai media. Jatamnas, salah satu lembaga yang konsen pada isu pertambangan di Indonesia, merilis data terkait nama-nama konglomerat yang menguasai lahan cukup luas yang saat ini ada di balik Jokowi dan Prabowo.

Dua hari sebelum debat Capres itu, kami melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Dengan mengangkat isu agraria dan kriminalisasi, kami menghadirkan petani dari Kecamatan Rio Pakava, Sulawesi Tengah, yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk mendapatkan kembali lahannya yang diklaim oleh pihak perusahaan PT Mamuang (Astra Agro Lestari). 

Selain itu, kami juga memasukkan tuntutan kepada pihak KPU, yang mana dalam tuntutan ini kami meminta agar isu agraria dan kriminalisasi petani dijadikan isu sentral dalam debat, serta meminta kepada Jokowi dan Prabowo agar dapat memberikan jaminan pembebasan terhadap Hemsi (Petani yang dikriminalisasi) di Kecamatan Rio Pakava.

Sayangnya, apa yang kami harapkan jauh dari kenyataan. Debat Capres antara Jokowi dan Prabowo justru hanya berputar-putar pada hal-hal yang tidak substansial. Bagi-bagi tanah (ala Jokowi) dan serang-menyerang masih menjadi cerminan dalam debat tersebut. 

Isu kriminalisasi nyaris tak terjelaskan. Bahkan Jokowi berani membeberkan berita bohong, yang menerangkan “selama empat tahun terakhir tak ada konflik agraria”. Debat ini seperti guyonan yang membosankan dan garing. Padahal mereka sedang ditonton oleh jutaan pasang mata di Indonesia.


Bila menelusuri Visi dan Misi kedua pasangan ini, peningkatan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran masih menjadi hal yang terus diulang-ulang. Padahal, penuntasan dan penataan agraria setarik nafas dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. 

Kita dapat mengambil contoh sederhana, misalnya dalam data Badan Pusat Statistik Nasional per Ferbruari 2017 bahwa jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai 7 juta orang. 

Nah, bila Pemerintah berkomitmen mengurangi “bahkan” ingin menuntaskan persoalan ini secara total, Pemerintah dapat saja mengambil kebijakan yang cukup radikal dan maju dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan berbasis lahan yang saat ini menguasai Indonesia. Kita bisa mengambil contoh dari sektor perkebunan sawit, misalnya.

Data yang dirilis oleh Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) belum lama ini menyebutkan bahwa kekayaan 29 Taipan yang terkait dengan bisnis perkebunan sawit di Indonesia setara dengan 67 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Bila dikonversi menjadi rupiah, artinya kekayaan 29 Taipan ini adalah Rp1.241 triliun.

Kita bisa membayangkan, angka yang fantastis ini, yang didapat dari mengeskploitasi Sumber Daya Alam Indonesia, hanya dinikmati segelintir orang dan menyisakan banyak masalah di akar rumput. Bila saja kekayaan alam kita ini dikelola oleh negara dan mendistribusikannya secara merata kepada rakyat, persoalan di republik ini sudah sejak lama terpecahkan.

Mungkin akan muncul pertanyaan dengan logika gila ini, “Apakah dengan menasionalisasi perusahan-perusahaan ini, persoalan pelik kemiskinan dapat terselesaikan?” Sedangkan kita belum memiliki teknologi dan basis industri nasional yang kuat; sudah pasti akan sulit bersaing dengan korporasi-korporasi transnasional yang jauh lebih modern. 

Asumsi-asumsi ini kadang lahir dalam pikiran kita—yang secara tidak langsung makin menenggelamkan kita dalam sikap pesimis. Padahal, untuk menjawab hal tersebut merupakan tugas negara. Sudah seharusnya negara bertanggung jawab untuk memajukan keterampilan serta memberikan teknologi agraria modern kepada rakyat sehingga produktivitas rakyat bisa terus meningkat dan sudah pasti kemiskinan perlahan-lahan dapat terselesaikan.

Namun apa yang kita pikirkan tak sesederhana dipikirkan negara. Sebab negara masih berada dalam bayang-bayang korporasi yang terus mengontrolnya dengan kekuatan modal. 

Bila negara berani mengambil kebijakan radikal seperti itu, maka siap-siap saja akan banyak serangan bermunculan, baik dari dalam maupun luar negara. Ini sudah menjadi tabiat buruk kelas bermodal di dunia. Mereka akan mendukung pemerintahan yang taat kepada kepentingan mereka dan “sebaliknya” akan menggunakan segala cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah bila tak bersesuaian dengan apa yang mereka kehendaki. 

Contoh yang paling sederhana adalah kasus penggulingan terhadap Soekarno (1966) yang dimotori oleh Amerika cs. Sehingga untuk mendorong kebijakan di atas, adalah ketidakmungkinan bagi negara yang masih dalam cengkeraman kapitalisme.


Alhasil, dengan dalih menuntaskan persoalan kemiskinan, negara justru terus memproduksi kemiskinan dengan memberikan kelonggaran kepada korporasi untuk menguasai lahan-lahan di Indonesia. Salah satu contoh konkret yang bisa kita rekam adalah  ketika di bulan November 2018 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dinahkodai oleh Menteri Siti Nurbaya, melepaskan kawasan hutan untuk perkebunan sawit PT Hardaya Inti Plantations di Kab. Buol, Sulawesi Tengah, dengan luas 9.964 ha.

Bisa disimpulkan, negara sebenarnya tak berdaya terhadap korporasi haus lahan yang terus menggrogoti sendi-sendi paling fundamental agraria di Indonesia. Jadi, tidak heran bila kasus-kasus agraria di Indonesia masih terus terjadi. 

Data yang dirilis Walhi pada tahun 2017 mencatat ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria di Indonesia serta ada 163 orang yang dikriminalisasi. Ini seharusnya menjadi catatan penting bagi kita dalam memandang persoalan argaria di negeri ini.

Politik Hijau Alternatif Persoalan Agraria

Kenyataan akan situasi hari ini, layaklah kita memberikan argumentasi mendasar bahwa “perbaikan agraria hanya akan menjadi sesuatu yang tidak pasti ditangan Jokowi maupun Prabowo”. Tak adanya komitmen jelas dari kedua pasangan ini seharusnya meyakinkan rakyat; secara khusus bagi pegiat agraria dan lingkungan hidup untuk tidak lagi meletakkan sandaran harapan, apalagi mengemis kasih dari mereka.

Padahal, ada banyak pengalaman sejarah yang sudah tertulis dalam berbagai macam buku-buku. Apalagi soal perjuangan agraria di negeri ini. 

Kita bisa melihat bagaimana perjuangan petani dalam mendapatkan kembali haknya tidak selalu melalui jalan yang mulus. Segala rintangan, baik dari kekejaman kolonialisme hingga perangkat represif negara (sekarang), selalu saja dipakai untuk menjegal kekuatan politik rakyat untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Olehnya itu, diperlukan kekuatan politik alternatif yang lepas dari kepentingan kelas elite yang acap kali mengibuli rakyat.

Pada tahun 1998, Dr. Widyatmoko dan Dr. Heruwasto, Dosen di Perguruan Tinggi Jakarta, pernah mendeklarasikan tentang pendirian partai hijau untuk mengikuti pemilu di tahun 1999. Walau gagal mengikuti pemilu (saat itu), semangat untuk membangun kekuatan politik hijau pernah tercetuskan.

Di tahun 2005, Walhi kembali menggaungkan tentang pendirian organisasi politik hijau di Indonesia. Dengan pelbagai dinamika, akhirnya pembangunan partai ini terhenti (sementara). 

Dua tahun setelahnya, pada 6 Juli 2007, sejumlah aktivis mendeklarasikan organisasi massa dengan nama Serekat Hijau Indonesia (SHI), hingga muncul lagi deklarasi serupa di tahun 2012.


Pengalaman ini seharusnya dipandang kembali sebagai modal dasar untuk mendorong kekuatan politik alternatif di Indonesia. Walaupun kegagalan-kegagalan pernah dialami, seharusnya tak lagi memudarkan semangat untuk mewujudkannya di kemudian hari.

Memang pembangunan ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun bila diseriusi dan dengan metode yang tepat (sesuai dengan kondisi kekinian), bukan suatu khayalan semu hal tersebut dapat terwujud. 

Apalagi dalam pengalamannya, embrio-embrio ini sudah terbangun sejak lama di beberapa tempat. Kita hanya perlu menyatukannya dalam satu gerak dan perspektif yang sama, sehingga cita-cita perbaikan agraria bisa menjadi kenyataan.

Artikel Terkait