30% aktivis muda terpilih melalui Pemilu 2016 Hongkong. Di antara nama-nama arus anti-Tiongkok yang masuk parlemen, Nathan Law (23 tahun), Yau Wai-chin (25), dan Sixtus “Baggio” Leung (30) merupakan sosok inspiratif Revolusi Payung. Melalui sistem pemilu pluralitas (1 putaran), ketiganya terpilih melalui jalur perseorangan di daerah pemilihan (dapil) Hongkong yang terdampak penggusuran hasil intervensi Tiongkok.

Mungkinkah capaian politik muda Hongkong itu terjadi di Indonesia? Jika merujuk undang-undang politik Indonesia saat ini, kemungkinannya kecil. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 2014 hanya menghasilkan 2,7% pemuda di DPR. Kuantitas pemuda ada di 35% dari total pemilih (BPS 2014). 15 dewan muda (21-30 tahun) dari 560 kursi DPR jelas masih jauh dari representatif.

Konstitusi Indonesia hanya menyediakan jalur partai untuk pemilu DPR. Pasal 22E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat bertuliskan, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pemuda, yang berarti warga negara berusia 16 sampai 30 tahun (UU No.40/2009 dan PP No.41/2011), jika ingin mempengaruhi kebijakan dari parlemen harus masuk partai politik yang umumnya berkarakter tua dan oligarkis.

Pemuda memang bisa masuk parlemen tanpa partai. Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan 4 kursi tiap dapil provinsi, menyediakan jalur perseorangan. Tapi, DPD merupakan kamar parlemen tak bertaji dalam kewenangan membuat undang-undang. Diketahui nama Riri Damayanti (kelahiran 1990) dari dapil Bengkulu mengalami banalitas politik yang sama dengan Mudaffar Syah (1935) dari dapil Maluku Utara.

Inspirasi feminisme

Disimpulkan, selama ini pemuda hanya dijadikan objek pendulang suara kaum tua di kontestasi pemilu. Partisipasi memilih pemuda tak berdampak pengabulan aspirasi muda oleh pemerintahan terpilih. Pendidikan tinggi semakin mahal tapi kurang kualitas. Ruang publik terbuka dan kebebasan berekspresi semakin sempit. Tapi pemuda di setiap pemilu tetap memilih tanpa ruang partisipasi pencalonan dan keterpilihan berarti.

Pemuda bisa belajar dari gerakan perempuan. Afirmasi perempuan di pemilu ada dan cukup berhasil diterapkan beserta kemajuan capaian representasi. Wujudnya bisa melalui persentase minimal dalam keanggotaan partai, pencalonan legislator, bahkan kuota kursi di parlemen.

Abad ke-19 merupakan masa awal gerakan perempuan (feminisme) terlibat di pemilu. Sebelumnya, perempuan tak dilibatkan sama sekali dalam pesta demokrasi. Padahal perempuan merupakan setengah dari total warga negara. Pergerakan perempuan di Eropa dan Amerika Serikat dimulai dengan memperjuangkan hak perempuan dalam bentuk hak pilih di pemilu.

Lalu berkembang menuntut keterwakilan perempuan di parlemen melalui pencalonan di pemilu. Feminis sadar, kebijakan tentang kesetaraan hak tak bisa dicapai hanya menggerakan banyak perempuan ke TPS. Tubuh bervagina juga perlu dihadirkan di pencalonan pemilu untuk masuk ke parlemen sehingga kebijakan kesetaraan bisa dihasilkan.

Verdhi Adhanta pada Jurnal Perempuan 46 melaporkan telaah referensi gender dan politik (Community Agency of Social Enquiry, Debbie Budlender). Disimpulkan, eksistensi perempuan menyertai perspektif feminisme memang signifikan menghasilkan kebijakan sensitif gender.

Pada 1984, Australia menjadi negara pertama yang menerapkan audit gender terhadap anggaran nasional yang dilakukan feminis Partai Buruh. Pada 1997 sampai 2000, di Kanada, Bangladesh, Brasil, dan Vietnam, organisasi perempuan yang terhubung ke partai politik bisa mendorong aturan dan anggaran sensitif gender yang diintegrasikan pada semua lembaga pemerintahan.

Di Indonesia kebijakan mendukung keadilan perempuan dihasilkan anggota dewan perempuan berperspektif feminis. Parlemen 2004-2009 dengan sistem pemilu yang memprioritaskan caleg perempuan berkualitas, menghasilkan undang-undang KDRT, antitrafiking, pembelaan buruh migran, perlindungan saksi/korban, juga status kewarganegaraan perempuan dan anak.

Usia sebagai identitas warga

Tapi apakah usia yang begitu cair bisa dijadikan identitas warga seperti seks (jenis kelamin)? Bukankah seks merupakan identitas yang relatif ajeg? Jika pemuda adalah warga berusia 16 sampai 30 tahun, bukankah perjuangan identitasnya akan kehilangan relevansi saat usia para pejuanganya keluar dari pengertian “pemuda”? Dan, apa yang menjadi kekhususan kaum muda dibanding kaum tua jika semua orang bisa muda atau pernah muda?

Selain karena pemuda yang berjumlah 35% dari total pemilih tak terepresentasi di pemerintahan, jawaban dari pertanyaan itu adalah soal penegakan hak dan perlawanan terhadap diskriminasi. Adanya perjuangan identitas perempuan karena hilangnya hak asasi yang seharusnya terberi. Begitu pun dengan identitas kelas, kulit hitam, LGBT, difabel, agama/suku minoritas, dan lainnya. Ada identitas yang tersubordinasi identitas yang superordinasi sehingga terjadi diskriminasi oleh dominasi.

Soal kecairan identitas pemuda, penting mengunci usia 16-30 tahun dengan konteks ruang dan waktu. Kita sekarang mengenal istilah generasi X, Y, dan Z dengan segala karakternya. Sehingga, jika ada kaum tua bilang, “saya juga pernah muda. Saya tahu kebutuhan anak muda,” pernyataan ini terputus dari kenyataan bahwa usia menyertakan konteks ruang dan waktu.

Pemuda saat ini berbeda dengan pemuda masa lalu. Permasalahan pemuda kini berbeda dengan pemuda lampau sehingga berbeda pula aspirasi dan solusinya. Misal, kebutuhan relasi setara pendidik dan peserta didik saat ini berkait dengan akses dan keterbukaan informasi. Karena tak ada monopoli sumber ilmu, rasa hormat kekinian bukan berdasar pada senioritas atau usia lebih tua tapi berdasar pada kualitas kata, sikap, dan kontribusi karya.

Soal kualitas

Afirmasi pemuda punya tantangan keraguan kualitas. Ini sama halnya dengan afirmasi perempuan yang dinilai aneh karena keraguan kualitas perempuan. Tertangkapnya anggota dewan seperti M. Nazaruddin (kelahiran 1978), Angelina Sondakh (1977), Anas Urbaningrum (1969), dan Andi Mallarangeng (1963), disimpulkan dengan penilaian buruk kaum muda di parlemen.

Padahal, kesimpulan tersebut bisa diklarifikasi. Keempat orang anggota Partai Demokrat itu sudah melampaui rentang usia 16-30 tahun. Nazaruddin, Angie, Anas, dan Andi, saat terpilih dewan, saat melakukan tindakan korup, dan saat tertangkap, keempatnya sudah tak muda lagi.

Klarifikasi kualitas pemuda pun bisa berupa pertanyaan balik. Jika pemuda dituntut berkualitas, kenapa tak ada tuntutan kualitas terhadap anggota dewan berusia tua yang justru mendominasi parlemen? Barometer Korupsi Global 2013 Transparency International yang menempatkan partai politik dan parlemen sebagai lembaga terkorup merupakan gambaran kelembagaan negara yang dikuasai kaum tua.

Beberapa tahun setelah Reformasi, wacana dukung dan pilih pemimpin muda beralasan karena kaum muda bebas dari keterkaitan pemerintahan korup Orde Baru. Orang tua berkuasa merupakan pelaku atau terlibat dalam rezim 30-an tahun yang otoriter (monopoli) tanpa transparansi dan akuntabiltas publik. Pemaknaan orang tua=koruptor merupakan kesimpulan dari Soeharto yang oleh Transparency International dinilai sebagai Presiden Terkorup di Dunia (2004).

Maka tak heran jika Indonesia yang sudah melakukan empat kali pemilu nasional pasca-Reformasi masih dihadapkan pemerintahan korup. Orang-orang yang terpilih memimpin masih ada yang merupakan bagian kuasa Orde Baru. Fakta ini membuat kita teringat, pernyataan “Gerakan Kiri”: Revolusi sampai mati! Potong satu generasi (tua)!

Advokasi undang-undang politik

Afirmasi pemuda bisa diupayakan melalui advokasi undang-undang politik. UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi regulasi yang diagendakan Pemerintahan 2014-2019. Mungkin ruang politik pemuda tak langsung diterima menjadi bagian dari ketentuan kedua undang-undang ini, tapi setidaknya menjadi momentum penyadaran kolektif gerakan pemuda secara nasional.

Pada UU Pemilu yang menyatukan UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu, afirmasi pemuda penting dilakukan pada enam ketentuan. Pertama, mengganti syarat kepesertaan partai di pemilu yang berdasar kepemilikan sekretariat di (100% provinsi, 75% kabupaten/kota,, 50% kecamatan) seluruh Indonesia. Syarat ini menjadikan partai bergantung pada individu atau beberapa individu ultra kaya yang notabene orang tua.

Pemilu DPR/DPRD yang menguatkan politik muda adalah yang syarat kepesertaannya menekankan pada ideologi/platform, bukan kekuatan finansial. Partai peserta Pemilu DPR cukup bersyarat mempunyai anggota partai senilai jumlah suara 1 kursi DPR. Pun begitu dengan partai peserta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, cukup bersyarat mempunyai anggota senilai jumlah 1 kursi parlemen daerah terkait.

Kedua, turunkan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari 35 menjadi 18 tahun (usia minimal kedewasaan). Ketiga, hilangkan syarat kepemilikan kursi DPR bagi partai/koalisi partai pengusung calon presiden-wakil presiden.

Dua hal itu sebelumnya dibuat untuk menutup persaingan capres. Partai besar ingin menjamin ketokohan tunggal orang tua agar bisa lancar nyapres. Partai kecil yang relatif baru di parlemen dengan tokoh mudanya tak memungkinkan mengusung capres. Di sisi lain capres jalur perseorangan pun ditutup konstitusi.

Keempat, mewajibkan partai peserta pemilu berkepengurusan 30% pemuda di struktur partai. Kelima, mewajibkan partai peserta pemilu mencalonkan 30% pemuda. Keenam, mewajibkan partai peserta pemilu mencalonkan 30% pemuda di setiap dapil.

Pada UU Partai Politik, afirmasi pemuda setidaknya dilakukan pada dua ketentuan. Pertama, juga mewajibkan kepengurusan 30% pemuda bagi partai yang ingin menjadi peserta pemilu. Kedua, meningkatkan subsidi keuangan partai politik dari APBN beserta transparansi dan akuntabilitas untuk menghilangkan ketergantungan pada individu atau beberapa individu orang tua yang selama ini memiliki partai.

Perempuan mendapat afirmasi di pemilu berdasar argumen konstitusional. UUD 1945 Pasal 28H (2) bertuliskan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Keterangan Hakim MK dalam mengabulkan afirmasi perempuan bercatatan, regulasi ini bersifat sementara (sampai terwujudnya kesetaraan politik).

Jika perempuan bisa, kenapa pemuda tak bisa? Sebaliknya, jika afirmasi pemuda tak bisa, ini bisa jadi dasar gugatan bagi elite politik untuk menghilangkan afirmasi perempuan sehingga Indonesia mengalami kemunduran capaian demokrasi.