Beberapa hari terakhir, kita melihat begitu besar dan massifnya gerakan mahasiswa - masyarakat sipil melakukan demonstrasi untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah. Saya melihat, gerakan  ini adalah puncak kemarahan rakyat  terhadap penguasa yang mereka sebut sebagai pemerintahan yang otoriter mengkhianati amanat reformasi dan kembali seperti zaman Orba, dengan membuat tagar “Reformasi Dikorupsi”. 

Aturan-aturan atau Undang-undang yang dibuat DPR bersama Pemerintah kebanyakan menindas rakyat, tidak memberikan dampak yang positif dan memberikan keadilan bagi masyarakat, malah sebaliknya, negara justru membela koruptor dengan membuat berbagai Undang-undang yang memanjakan koruptor.

Tak kalah lebih yang membuat rakyat marah adalah soal pelemahan KPK dengan merevisi Undang-undang KPK yang sekarang ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang, calon pimpinan KPK yang bermasalah pilihan DPR, terjadinya rasisme kepada bangsa Papua, kebakaran hutan dan lahan yang sengaja dilakukan oleh korporasi dan oligark di Kalimantan dan Sumatera, perampasan lahan rakyat yang didukung oleh aparat TNI/Polri, pembebasan lahan tanpa ganti rugi dan tidak sesuai dengan standar HAM, kriminalisasi terhadap aktivis, dan beberapa RUU baik inisiatif Pemerintah maupun DPR yang tidak berpihak kepada rakyat dan mencederai amanat reformasi.

Sebelum saya membahas soal penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menjaga demonstrasi beberapa hari ini yang terjadi di beberapa daerah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan soal sejarah institusi Kepolisian juga fungsi dan tujuan  dalam menjalankan tugasnya.

Sejarah perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) salah satunya adalah peristiwa pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan  1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar Presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Sementara itu upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala Staf umum ABRI Letnan TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi. 

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000, kemudian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri bermanfaat dan profesional.

Kalau kita melihat  secara singkat sejarah ABRI dan Kepolisian tersebut, maka terlintas di benak kita bahwa, Polisi dahulu juga bagian dari militer, yang memiliki senjata, ikut perang, membela tanah air dari jajahan kolonial, dan bisa dengan mudah membunuh musuh-musuhnya dari kejauhan, pun juga bisa dengan arogannya melakukan kekerasan, dengan cara memukul, menganiaya, bahkan menembak orang-orang yang melakukan demonstrasi. Padahal demonstran bukan musuh Polisi. Beberapa hari yang lalu kita melihat, sudah berapa orang pendemo yang terkena peluru dan mati dari senjata Polisi? Miris.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara itu, tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demonstrasi? Konstitusi Menjamin

Pasca reformasi 1998 tidak ada larangan bagi siapa pun untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, karena sudah dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-undang. Pelarangan dan menghalang-halangi unjuk rasa, justru adalah perbuatan melanggar hukum dan konstitusi. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Konstitusi dan undang-undang kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat.

Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 1 mengatakan bahwa, Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat Konstitusi dan Undang-undang di atas, maknanya adalah di negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia ini, soal kebebasan, berkumpul, berserikat, menyampaikan pikiran dan pendapat adalah hak yang paling fundamental, yang tak bisa di ganggu gugat oleh siapa pun termasuk negara, apalagi dengan cara melakukan dengan kekerasan dan pembunuhan, polisi yang melakukan kekerasan dan pembunuhan kepada para demonstran harus diproses hukum dan diadili.

Di lapangan

Dalam aksi yang terjadi beberapa hari ini baik di pusat maupun daerah, banyak perlakuan aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan tupoksinya dalam menjaga dan mengamankan demonstrasi. Di pusat dan berbagai daerah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para demonstran.  

Bahkan menurut cacatan LBH Jakarta yang dikutip oleh Tempo hingga kini ada 90 orang hilang (belum pulang) usai demo Ribuan Mahasiswa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) mencatat setidaknya 90-an orang dilaporkan belum kembali ke rumah usai demonstrasi di DPR RI, Selasa, (24/9/2019).

Data ini merupakan rekapitulasi dari pengaduan masyarakat “sekitar 90-an orang sempat dilaporkan oleh keluarga, kerabat, dan teman-temannya bahwa mereka tak kembali ke rumah. 90 orang tersebut meliputi para mahasiswa, alumni, pelajar, hingga masyarakat umum. Ini belum termasuk pengaduan yang belum terekapitulasi maupun data orang-orang yang sempat ditahan oleh polisi kemudian dilepaskan (28/9/2019).

Itu hanya data mereka yang sampai saat ini belum pulang, Bagaimana dengan nasib para demonstran lainnya yang diperlakukan oleh kepolisian tidak manusiawi? banyak para polisi melakukan kekerasan kepada demonstran, dengan cara memukul, menyepak, juga membunuh dengan cara menembak. 

Polisi-polisi yang seperti preman ini harus dituntut bahkan harus diberhentikan dari jabatannya karena yang ia lakukan tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya yang di atur undang-undang. Ini adalah cara-cara lama dalam melalukan penanganan terhadap demonstrasi, ini harus dihentikan, karena justru akan membuat mahasiswa dan masyarakat semakin marah.

Tidak hanya di Jakarta, polisi melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap unjuk rasa, mahasiswa, di berbagai daerah seperti Medan, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Makassar, Kendari, dan beberapa daerah lainnya. Tindakan refresif dan kekerasan juga dilakukan oleh aparat kepolisian. 

Bahkan di Kendari, satu orang Mahasiswa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meninggal dunia setelah ditembak saat berdemonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Randi meninggal saat demonstran menolak RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK di Gedubg DPRD. Mahasiswa Jurusan Budidaya Perairan Universitas Halu Oleo angkatan 2016 itu, tewas ditembak di area dada kanan. Tirto.id. (27/9/2019).

Menyedihkan. Terkutuklah kau pelaku.

Reformasi Kepolisian

Terlepas dari aksi demonstrasi tersebut, Polisi tidak berwenang untuk memukul para demonstran ketika melakukan unjuk rasa. Karena, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum  memang dilindungi oleh konstitusi, yakni Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Memang dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (unjuk rasa) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan, pelayanan, Pengaman, dan Penanganan Perkara penyampaian Pendapat di muka umum, sebagai pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penangan perkara (dalam penyampaian pendapat di  muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib. (Pasal 2 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008).

Pasal 13 Perkapolri 9/2008 menjelaskan, dalam pelaksanaan  penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (Demonstrasi), aparatur pemerintah (Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. melindungi Hak Asasi Manusia, b. menghargai asas Legalitas, c. menghargai Prinsip Praduga tidak bersalah, dan d. menyelenggarakan pengamanan.

Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di  muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Perkapolri 9/2008 yang menyatakan: a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum, b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional, c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).

Ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini, yaitu Peraturan kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aturan ini tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. 

Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan Dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

Melihat apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian selama mengemban tugas untuk menjaga dan mengamankan para demonstran yang terjadi beberapa hari belakangan ini, saya khawatir hal-hal seperti ini akan terus terjadi, apalagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang telah berlaku. Jangankan untuk membunuh, memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang. Sudah saatnya Polisi direformasi!!!

Jenderal Hoegeng Pernah Berkata:

“Selesaikan Tugas Dengan Kejujuran 

Karena Kita Masih Bisa Makan Dengan Garam