Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. ~ KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

"Mau ke mana kamu?" tanya seorang polisi lengkap dengan pentungannya. Mahasiswa yang tersesat itu menjawab, "Ampun, Pak." Belum selesai ia menjawab, pentungan polisi mengenai kepalanya.

Kisah ini diceritakan dengan lucu. Ia ketawa dan teman-temannya pun ikut bercerita bagaimana mereka bisa tertangkap. Ia diledek, ia dibully, dan ditertawakan, tapi ia kelihatan bangga serta meremehkan polisi yang hanya bersembunyi di balik seragamnya.

Ia adalah salah satu dari 200 orang mahasiswa yang ditahan oleh polisi setelah terjadinya bentrok di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 september 2019.

Polisi adalah profesi yang diidam-idamkan oleh banyak anak Indonesia. Bahkan polisi memiliki tempat tersendiri di masyarakat.

Ada joke yang beredar di masyarakat bahwa lamaran seorang yang berprofesi sebagai polisi akan lebih cepat diterima oleh calon mertua dibandingkan seorang pengusaha atau profesi lainnya. Tentu saja joke tersebut menjadi gambaran bahwa polisi memiliki prestisius tersendiri di hati masyarakat. Bahkan untuk menjadi polisi, seseorang berani menghabiskan harta bendanya, melakukan sogok-menyogok hingga calon polisi dimandikan dengan cara supranatural agar lulus.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Merujuk pada pengertian Polisi berdasarkan kamus besar Indonesia, polisi tentu saja pekerjaan yang mulia. Ia memelihara, menjaga, dan pada saat tertentu menangkap seorang yang melanggar undang-undang. Karena itulah polisi selalu menjadi pekerjaan yang diidam-idamkan oleh anak Indonesia.

Di kalangan masyarakat awam, polisi dikagumi dan ditakuti. Tapi di kalangan aktivis mahasiswa, polisi bukan profesi yang mewah. Ia tak beda dengan profesi lainnya, bahkan dianggap sebagai lawan oleh aktivis mahasiswa.

Menurut para aktivis, polisi digunakan oleh negara sebagai tools untuk menguasai masyarakat. Ia tidak mengayomi masyarakat sebagaimana yang selalu digembor-gemborkan.

Dalam beberapa peristiwa demonstrasi, polisi dan aktivis kerap kali terlibat adu mulut, adu fisik, hingga bentrok yang mengorbankan nyawa. Dalam sepekan ini saja, bentrokan antara polisi dan aktivis terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis oleh Tirto, 2 orang mahasiswa dan 1 orang pelajar tewas pada saat terjadi bentrokan. Randi, mahasiswa Fakultas Perikanan UHO, dan Muhammad Yusuf Kardawi, yang juga mahasiswa jurusan teknik D-3 UHO, serta seorang pelajar SMK Al Jihad Tanjung Priok, Bagus Putra Mahendra. Ratusan orang ditangkap, puluhan orang terluka. Bahkan menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, puluhan aktivis hilang.

Tidak hanya aktivis, jurnalis dan masyarakat sipil juga menjadi korban bentrokan dalam demonstrasi yang terjadi sepekan terakhir. Penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu oleh polisi menyita perhatian publik. Beramai-ramai masyarakat menuntut polisi membebaskan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu. Korban bentrokan tidak hanya dari peserta aksi, tetapi juga dari pihak aparat keamanan.

Aparatus Negara

Dalam tradisi Marxis, tegas dinyatakan bahwa negara dipahami secara eksplisit sebagai aparatus represif. Negara adalah sebuah mesin represi yang membuat kelas berkuasa bisa memastikan dominasi mereka atas kelas pekerja, sehingga membuat yang pertama bisa menundukkan yang belakangan ke dalam proses pemerasan nilai lebih atau biasa kita sebut dengan istilah eksploitasi kapitalis.

Menurut Louis Althusser, manifestasi keberadaan negara ada pada aparatus negara, aparatus negara-lah yang menentukan negara sebagai sebuah kekuatan pelaksana dan intervensi yang bersifat represif demi kepentingan-kepentingan kelas yang berkuasa dalam proses perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelas berkuasa. 

Aparatus negara ini terdiri dari kekuatan yang terspesialisasi dalam kerja yang mengharuskannya eksis dalam menjaga relasi-relasi kapital yang terbentuk, seperti polisi, pengadilan, penjara, dan tentara.

Di atas itu semua, terdapat juga kepala negara, pemerintah, dan birokrasi. Bahkan eksistensi negara tidak hanya direduksi dalam sifatnya yang represif, tetapi juga negara berada dalam aras ideologi. Louis Althusser menyebut keduanya sebagai Aparatus Refresif Negara dan Aparatus Ideologi Negara.

Pada dasarnya, kedua aparatus negara ini menjalankan fungsi negara dengan cara yang berbeda. Aparatus represif negara menjalankan fungsi negara dengan kekerasan. 

Aparatus negara terdiri dari kekuatan-kekuatan negara yang menjalankan sifat represif, baik fisik maupun non-fisik. Kekuatan yang melakukan represi secara fisik adalah polisi, militer, penjara, dan aparatus bersenjata lainnya.

Sedangkan aparatus represif yang berada dalam wilayah non-fisik biasanya bekerja dalam represif administrasitif, seperti birokrasi negara. Sementara itu, aparatus ideologi negara menjalankan fungsinya dengan ideologis. Fungsi ideologis ini dijalankan melalui agama, pendidikan, dan budaya. 

Sekalipun memiliki perbedaan, aparatus represif dan ideologi negara saling menopang satu sama lain.

Dengan begitu, dalam repressive state apparatus (RSA), ada ideology state apparatus (ISA) dan di dalam ISA ada RSA meskipun dalam porsi beda serta kualitas yang berbeda. Kedua aparatus tersebut bekerja saling menopang satu sama lain untuk mengencangkan sabuk ideologi pada subjek. 

RSA melakukan fungsi sosialnya untuk mempertahankan dominasi ekonomi dari kelas penguasa atau mengkoalisi kelas-kelas dan hal itu dilakukan melalui kekerasan atau ancaman yang langsung dan nyata. Oleh karena itu, polisi sebagai aparatus represif negara tentu saja digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dan ekonomi atas rakyat.

Tugas polisi, Tugas yang mulia

Polisi berasal dari bahasa Yunani politiea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut warga negara dari kota Athena. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengertian itu berkembang luas menjadi kota dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Di Indonesia, empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1945, dibentuk lembaga kepolisian sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Muhammad Jasin di Surabaya.

Langkah awal, selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. 

Tugas pokok polisi dijalankan dengan asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, seperti asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidiaritas.

Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum secara adil dan dengan tetap menghormati asas legalitas, asas yang berbunyi bahwa penegak hukum terikat aturan hukum yang berlaku. Asas ini menjaga agar polisi tidak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangannya. 

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dengan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Dengan penegakan hukum yang baik, bahkan menegakkan hukum kepada oknum polisi yang melakukan pelanggaran, maka polisi akan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dan tentu saja sikap profesional harus dimiliki oleh polisi dalam segala tindakannya.

Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sering kali terdengar saat kita menyebut kata polisi. Kata-kata itu tertanam sangat kuat di benak masyarakat. Ia melekat, ia mengikat, dan ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa menjadi seorang polisi adalah menjalankan tugas yang mulia. Tugas yang hanya bisa dilakukan oleh polisi tidak oleh profesi lainnya. 

Tetapi semua itu hanya di angan-angan saja. Bagi sebagian besar masyarakat, polisi itu menakutkan, ia menindas, dan ia mengerikan. Gambaran di awal tulisan ini menunjukkan keganasan polisi, ia tidak memberikan kesempatan kepada siapa pun yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban.

Pekan ini, hari-hari dilalui dengan mencekam. Gambaran ketakutan di masyarakat jelas tergambar dan ini belum berakhir. Polisi tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat, bahkan kehilangan wibawa. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagaimana seharusnya polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Butuh sikap bijak, butuh pendekatan persuasif, dan butuh ketenangan dalam menghadapi hari-hari yang tak menentu ini.

Sebagai aparatus negara, polisi diharapkan menjadi penegak hukum yang adil, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bukan menjadi aparatus negara yang melanggengkan kekuasaan dan penguasaan ekonomi atas rakyat yang tidak berdaya. 

Karena pada dasarnya, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil adalah rakyat yang harus dilindungi bukan ditakuti dengan alasan menjalankan perintah. 

Dengan mengembalikan polisi sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur oleh undang-undang, maka polisi akan kembali memiliki kemuliaan. Tugas polisi akan menjadi tugas yang mulia. Polisi akan kembali dipercaya, polisi akan kembali didambakan oleh masyarakat, dan polisi akan selalu menjadi tempat masyarakat berlindung dalam segala berbagai kondisi yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, harapan terbesar kita adalah aparatus negara, khususnya polisi, menjadi sahabat, kawan, dan mitra bagi masyarakat. Bangsa Indonesia butuh masyarakat yang dewasa, masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengingatkan.

Penulis percaya bahwa sesama anak bangsa kita semua menginginkan kedamaian. Sekali lagi, jadilah polisi yang tetap menjunjung tinggi tugas mulia yang diberikan negara, bukan yang dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.