Arus ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang ada dan ketidakmampuan mereka dalam memberantas korupsi, lambat laun semakin mengalir deras. Mungkin inilah alasan didirikanya KPK pada tahun 2003 silam. Kehadiran KPK, bagaimana pun, telah membawa banyak perubahan besar bagi sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika pada masa sebelumnya korupsi seperti wabah yang melanda negeri ini dengan begitu hebatnya, banyak kasus korupsi yang tak pernah tersentuh oleh hukum, khususnya yang melibatkan penguasa, namun sejak KPK berdiri sudah banyak kasus-kasus mahabesar yang ditangani dan dijatuhi hukuman.

Kinerja serius KPK membawa prestasi yang bisa dianggap gemilang dalam menangani persoalan korupsi. Terbukti dalam kurun waktu 2004 sd mei 2012, KPK telah berhasil membawa para koruptor kelas kakap ke TIPIKOR dan semuanya diputus bersalah (100% Conviction Rate).

Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, KPK sudah berhasil memberantas ratusan koruptor yang bercokol di pemerintahan. Baik pejabat biasa ataupun pejabat tinggi, semuanya ditebang KPK, tanpa melihat besar kecilnya jabatan yang dimiliki oleh para koruptor.

Baru-baru ini berita tentang RUU KPK yang mulai beredar membuat masyarakat geram dan miris. Alasan pembuatan RUU tersebut adalah asumsi bahwa KPK saat ini belum bisa berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Selain itu, alasan lainnya adalah RUU KPK diperlukan untuk “menguatkan KPK” sebagai badan yang menangani masalah korupsi agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

RUU tersebut, yang dinilai DPR bisa menguatkan KPK, justru malah membuat satu-satunya badan yang mampu memberantas korupsi di negeri ini lemah dan lumpuh. Di dalamnya, banyak sekali pasal-pasal yang melemahkan dan melumpuhkan.

Pertama, dalam pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F, yang berisi tentang pengaturan tata cara  penyadapan KPK. Ini jelas-jelas bisa melumpuhkan KPK. Sebab, penyadapan KPK harus mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. Alhasil, sebelum melakukan penyadapan Pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan.

Pasal absurd ini begitu tidak masuk akal, bagaimana mungkin jika KPK ingin menyadap koruptor maka dia harus membuat izin tertulis kepada dewan pengawas dahulu baru bisa menyadap koruptor? Hal ini sangat menyulitkan dan melumpuhkan tugas KPK dalam menyadap koruptor. Padahal selama ini target yang disadap memang bisa dijadikan bukti tindakan korupsi.

Oleh karena itu, dengan melihat pencapaian sejarah prestasi KPK dalam hal penyadapan, institusi ini akan semakin lumpuh dan lemah jika aturan penyadapan dalam pasal tersebut dijalankan.

Kedua, dalam pasal 37A, dibentuk Dewan Pengawas dalam rangka mengawasi tugas dan wewenang KPK. Pasal ini juga sangat melemahkan kinerja KPK dalam menangani permasalahan kasus korupsi.

Bayangkan pada waktu cicak vs buaya saja KPK terus dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak senang bahwa pejabatnya dicomot oleh KPK. Dengan pembentukan badan pengawas ini, KPK malah akan dibatasi gerak-geriknya dalam mengatasi korupsi kelas kakap yang bisa kapan dan dimana saja “memanfaatkan” kewenangan Dewan Pengawas tersebut.

Ketiga, dalam pasal 38, menyatakan bahwa kewenangan KPK yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan akan diatur oleh Hukum Acara Pidana. Padahal, KPK sebagai badan khusus yang menangani masalah korupsi, seharusnya mempunyai Acara Pidana Khusus, bukan malah disamakan dengan masalah pidana lain yang tidak serumit dan semasif seperti korupsi.

Keempat, dalam Pasal 40, KPK diberi wewenang untuk mengeluarkan surat SP3 (surat perintah penghentian, penyidikan dan penuntutan) dalam perkara tindak pidana korupsi. Padahal peraturan yang terdahulu, bahwa KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3, bertujuan agar KPK hati-hati dalam menjalankan kewenanganya.

Dengan wewenang ini malah ditakutkan banyak deal-deal di bawah meja KPK dan KPK sebagai lembaga yang bersih sampai saat ini, kapan saja bisa menjadi abu-abu seperti lembaga-lembaga lain yang ada di dalam pemerintahan.

Selain empat poin di atas, sampai saat ini masih banyak dalam RUU KPK yang membuat lumpuh KPK dalam menjalankan tugasnya yang tidak bisa dijabarkan di sini satu persatu. Alasan “absurd” yang dikemukakan DPR bahwa KPK dalam menangani korupsi belum berfungsi secara “efektif” dan “efisien” dalam memperantas masalah korupsi perlu dipertanyakan secara jelas dan sistematis.

Maksud dari efektif dan efisien itu bagaimana? Apakah KPK kurang menangkap koruptor atau bagaimana? Alasan-alasan politis yang absurd dan tidak mempunyai latar belakang data yang valid sampai saat ini selalu digunakan oleh politisi untuk kepentingan politik dan pribadi agar memuluskan atau bahkan mengamankan posisi mereka agar terbebas dari jeratan korupsi.

Mari kita bersama-sama teriakkan #TOLAKRUUKPK yang sudah jelas melemahkan dan melumpuhkan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang telah sukses dan berprestasi dalam memberantas korupsi di negeri ini. Dukung terus KPK agar tidak mudah dilumpuhkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaannya. Tetap amati dan cermati perkembangan RUU ini dan tentukan sikap untuk melawan Korupsi!