Jakarta, Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru berjalan 1 tahun 8 bulan, semenjak terpilih dan dilantik menjadi Presiden Indonesia Minggu (20/10/2019) lalu.

Presiden Jokowi merupakan presiden ke-7 yang terpilih 2 periode semenjak tahun 2014 - 2019 (periode pertama) dan tahun 2019 sampai dengan sekarang (periode kedua).

Berita ini menjadi viral di media sosial bahwa Presiden Jokowi akan bertarung kembali, merebut orang nomor 1 di Indonesia sebagai incumbent menuju Presiden Indonesia di masa periode tahun 2024 - 2029 akan datang "tvOne Senin (21/06/2021).

Beredar juga poster presiden Jokowi - Prabowo di respon warganet bahwa kelompok yang mengatasnamakan komunitas Jokowi-Prabowo 2024 yang bertema "Syukuran Sekretariat Komunitas Nasional" untuk para pendukung Jokowi-Prabowo tahun 2024.
***
Berdasarkan undangan "poster tersebut pelaksanaan syukuran telah berlangsung di daerah mampang Prapatan, Sabtu (19/6/2021). Hal ini di soroti juga juru bica (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman dari laman TribunNews.Com".

Kegaduhan situasi politik ini membuat Presiden Jokowi menegaskan bahwa menyampaikan menolak untuk rencana Presiden 3 periode. Bila ini terjadi duet Jokowi-Prabowo akan diprediksikan lawan kotak kosong di Pilpres tahun 2024 mendatang "Masih lanjut ungkap Fadjroel Rachman".
***
Ditegaskan kembali oleh juru bicara (Jubir) bahwa Presiden Jokowi, telah menegaskan tidak melanjutkan 3 periode menjadi Presiden, berikut fakta komunikasi yang disampaikannya:

Pertama, pada 12 Februari 2019 lalu, dimama presiden soal adanya pihak yang berupaya menampar muka serta cari muka kepada dirinya dan ingin menjerumuskan Jokowi.

Kedua, pada 15 Maret 2021, dimana Presiden kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk maju lagi sebagai presiden 3 periode.

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 " Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Dari penjelasan Pasal 7 UUD 1945 diatas, bila terjadi presiden 3 periode akan diproses berhubungan dengan konstitusional dan terjadi pelanggaran secara adminstratif Negara.Yang mana telah dikemukakan diatas bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menjabat dengan masa 2 periode, itupun jika tidak terjadi perubahan secara Undang-undang yang berlaku.

Tanggapan isu ini bermunculan argumen pro dan kontra baik dari lawan politik, pemerintah, akademisi, para pakar, anggota dewan, dan masyarakat Indonesia.Yang mana mempunyai pandangan yang berbeda-beda karena pada tahun 2019 Jokowi-Prabowo menjadi lawan pertarungan Pilpres pada waktu itu.

Ketegangan politik sempat terjadi tahun 2019 lalu, terutama antara "Cebong dan Kampret" yang mana hal ini mengungulkan pendukungnya masing-masing. Artinya hiruk-pikuk situasi politik sangat bisa dirasakan seolah-olah tidak ada yang kalah dalam pemilihan Pilpres  2019 lalu, walaupun yang menjadi pemenang Presiden Jokowi.

Adad politik menjadi pandangan tertinggi saat akan mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena seluruh yang terlibat dalam dunia politik akan menjelajahi jejak untuk mengikuti anggota kepartaian, artinya yang menjadi pimpinan tertinggi adalah ketua umum partai berperan mengusungkan untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

Nah, penjelasannya bukan berarti setelah terpilih menjadi Presiden semua tugas dan tanggung jawab Presiden diatur oleh partai, melainkan hanya ikut dalam pengurusan anggota partai tersebut. Pergerakan politik sukar ditebak baik sebagai petahana atau incumbent dan sebagai oposisi, ini bisa berubah dalam waktu yang tidak di duga-duga terutama dalam kepentingan politik.
***
Posisi oposisi bisa bergabung ke incumbent atau sebaliknya semua bisa terjadi dalam dunia politik. Seperti kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bergabung ke dalam perlemen menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bekerja sebagai anggota kabinet Presiden Jokowi. Tentunya dalam hal ini bekerja bersama-sama untuk Indonesia lebih baik di masa akan datang.

Fenomena politik bisa berbalik 100 derajat  dilihat dari sisi "Kawan dan Lawan" hari ini lawan besok bisa menjadi kawan, besok menjadi kawan lusa menjadi lawan dan seterusnya. Bisa terjadi dalam waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang, sangat ambigu dan sulit ditebak dalam situasi politik yang tidak menentu.

Manuver politik melihat dari peluang dan kesempatan untuk bisa menjalin persatuan dalam membangun bangsa, sehingga bisa berlomba-lomba menujuk kinerja yang terbaik dalam pemerintahan. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dalam berbagai kegiatan, yang bisa dirasakan dan berdampak secara nasional baik yang di Ibukota maupun yang berada pelosok nusantara.

Analisa politik ini, bisa kita lihat atau rasakan dalam keputusan Presiden Jokowi untuk memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menempatkan sebagai Menteri kabinet periode 2019-2024. Sehingga pandangan masyarakat tidak membedakan kembali antara pendukung cebong dan kampret sejak tahun 2019 lalu, karena yang didukung selama kampanye sudah diberada tempat yang sama untuk membangun bangsa Indonesia ini.

Ini lah politik, boleh dikatakan sandiwara tapi serius dalam membangun bangsa. Positifnya adalah pendukung prabowo-sandi, secara tidak langsung tensinya sudah menurun karena yang didukung sudah bergabung  dan pemerintah Presiden Jokowi periode 2019-2024. Sebagai masyafakat harus bijak menerima informasi yang beredar di media sosial terutama yang tidak susai dengan fakta.

Siklus sederhananya dalam pandangan politik antara presiden Jokowi dengan prabowo, tahun 2012 Prabowo mendukung Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, tahun 2014 dan tahun 2019 bertarung dalam Pilpres merebut orang nomor 1 di Indonsia "faktanya dua kali bertarung tetap Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Indonesia". 

Selanjutnya kita sebagai masyarakat harus berperilaku cerdas untuk menghadapi fenomena dan analisaa diatas, semua bisa terjadi dan semua bisa tidak terjadi. Terkadang yang menurut kita benar belum tentu benar pandangan dan pendapat orang lain bahkan sebaliknga juga seperti itu, apapun yang terjadi dalam politik hanya sebagai pemanis yang menghipnotis masyarakat Indonsia.