Belum lama setelah usainya isu pembakaran bendera tauhid, publik kembali digegerkan oleh narasi kontroversial kebijakan legislatif berupa Peraturan Daerah (Perda) Agama/Syariah. Walau tak seviral narasi pembakaran bendera tauhid, namun narasi ini tetap menjadi bagian penting dari dinamika percaturan politik dan keagamaan di Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama bahwa akhir tahun 2018 sampai menjelang Pilpres pada April 2019 adalah waktu di mana kontestasi politik nasional begitu kentara. Wajar jika dalam rentan waktu tersebut akan bermunculan propaganda, agitasi, serta kontoversi sosial yang memicu komentar banyak pihak. Sejauh ini, narasi yang paling efektif digunakan adalah narasi keberagamaan. 

Menjadi penting bagi kita untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang sebelum kita menentukan keberpihakan atau ketidakberpihakan kita terhadap isu ini. Sehingga nantinya akan menimbulkan alasan kuat dan komprehensif atas sikap kita.

Awalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI)-lah yang memancing kontroversi ini kembali ke permukaan. Hal itu dapat dilihat dari pidato Ketua Umum PSI, Grace Natalie yang disampaikan pada peringatan hari ulang tahun keempat PSI di ICE BSD, Tangerang.

Kala itu, Grace mengatakan dengan menggebu-gebu bahwa PSI dengan tegas tidak akan pernah mendukung Perda-Perda Injil atau Perda-Perda Syariah. Ia juga mengatakan bahwa PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini.

“Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah. Tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa,” tegasnya.

Pidato Ketum PSI tersebut ternyata mendapat reaksi dari beberapa tokoh partai politik, salah satunya datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan tidak sepakat dengan sikap PSI. Hal itu diutarakan oleh direktur pencapresan PKS, Suhud Aliyudin.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh masyarakat beragama. Fakta itu dibuktikan dalam muatan Pancasila sila pertama. Menurutnya, semangat menolak agama bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, penolakan terhadap Perda Syariah atau Perda Injil ini juga bertentangan dengan spirit kebangsaan.

Polemik Perda Syariah ini seakan memaksa kita untuk melihatnya lewat sudut pandang lain. Dibutuhkan kajian yang cukup mendalam untuk melihat persoalan ini.

Perda Syariah muncul di Indonesia sejak tahun 1998. Perda Agama atau disebut juga Perda Syariah ini adalah peraturan di daerah tertentu yang berlandaskan atas nilai-nilai agama. Ia hadir sebagai manifesto keberagamaan di setiap daerah dan selanjutnya berpotensi menjadi eksistensi serta ciri khas mayoritas agama yang dianut dalam suatu daerah.

Adanya narasi Perda Syariah ini berawal dari kegelisahan masyarakat atas ketidakseriusan pemerintah pusat dalam menjawab persoalan moral dan akhlak di daerah serta ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ketidakseriusan dan ketidaktegasan pemerintah inilah yang kemudian memunculkan inisiatif dari berbagai golongan di daerah untuk melakukan pencegahan pelanggaran moral dan akhlak di daerah, seperti pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkotika, miras, serta menurunkan dan menekan angka kriminalitas.

Namun demikian, Perda yang diharapkan mampu mengakomodir berbagai persoalan moral dan akhlak di daerah, pada penerapannya, malah berpotensi mendiskriminasi pihak minoritas serta berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri. Inilah yang kemungkinan menjadi ketakutan PSI hingga memutuskan untuk menolak Perda Syariah.

Perda dan HAM

Apa buktinya Perda Syariah berpotensi mendiskriminasi pihak minoritas dalam suatu daerah? Mari kita berkaca pada beberapa daerah di Indonesia yang kemungkinan atau bahkan sudah menerapkan Perda ini.

Di Pasaman Barat misalnya, ada Perda Syariah yang mewajibkan siswa untuk memakai busana muslim. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika kewajiban hanya terkhusus pada umat Islam saja. Yang menjadi masalah adalah ketika penerapannya bersifat universal tanpa pandang bulu.

Walaupun masyarakat Indonesia secara mayoritas memeluk agama Islam, namun percaya atau tidak, hampir belum ada satu provinsi atau satu daerah pun yang mutlak seratus persen memeluk agama Islam. Bahkan Aceh sekalipun, masih ada saudara sebangsa kita di sana yang hidup dalam ketidakislamannya, walau kuantitasnya terkadang tak lebih dari 1 persen.

Kalaupun Perda Syariah macam di Pasaman Barat ini diterapkan, sudahkah kita memikirkan perasaan orang-orang di sekeliling kita yang notabene bukan muslim? Lalu pernahkah kita intropeksi diri bagaimana jika kita yang tidak seagama dipaksa menaati peraturan berbusana agama lain? Jika sudah alhamdulillah; jika belum, inilah saatnya. Karena faktanya, daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat non Islam di Indonesia juga tidak sedikit. Bagaimana jika daerah tersebut memberlakukan Perda berbusana Kristiani, Hindu, atau Budhis?

Lalu sudah relakah kita melihat mereka yang seiman dengan kita dipaksa peraturan untuk memakai busana agama lain? Jangan-jangan nanti akan ada lagi aksi berjilid-jilid atas nama bela agama tertentu. Itu baru perihal berbusana, belum yang lain.

Contoh lain adalah Perda Syariah yang ada di daerah Dompu, di mana ada kewajiban bisa mengaji untuk pengambilan ijazah serta sebagai syarat naik pangkatnya seorang PNS. Kasus ini malah lebih rancu jika dibanding Perda Syariah yang ada di daerah Pasaman Barat.

Bagaimana mungkin kemampuan PNS diukur dari kepercayaan dan agama yang dianut? Lagi-lagi mungkin inilah yang menjadi ketakutan PSI dalam penerapan Perda Syariah nantinya. Dan lagi-lagi, sudahkah kita intropeksi dan bayangkan jika kita sendiri berada pada posisi minoritas yang terpaksa tidak dapat naik pangkat hanya karena agama yang berbeda.

Kerancuan penerapan Perda Syariah ini nantinya berpotensi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, di mana sektor yang seharusnya diperuntukkan masyarakat Indonesia secara umum, pada faktanya, dipolitisir sedemikian rupa demi eksistensi agama tertentu.

Di balik itu semua, ada hal yang penting untuk diperjuangkan dan sangat substansial, tapi kita sebagai bangsa lupa untuk mempertimbangkannya. Ia adalah Hak Asasi Manusia. Hak yang seharusnya melekat dalam diri setiap manusia tanpa melihat agama maupun kepercayaannya.

Namun itulah kenyataan yang akan terjadi jika Perda Syariah tidak dikonsep secara matang dan hanya mementingkan formalisasi agama tanpa mempertimbangkan Hak Asasi Manusia sebagai asas utamanya. Fakta bahwa penetapan Perda dan poin-poin yang dimasukkan dalam Perda cenderung terlalu global dan belum mengarah tepat pada sasaran tidak dapat ditampik adanya. Bagaimana penerapan dan sasaran Perda juga belum begitu jelas.

Sejauh ini, yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah berusaha mendorong kalangan elite politik dan tokoh pemerintahan untuk mempertimbangkan banyak hal dalam proses penerapan Perda Syariah ini. Hal ini dapat dilakukan dari hal terkecil dengan menyebarkan pemahaman pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, pemerintah dan tokoh politik seharusnya lebih jeli dalam melihat persoalan ini. Lingkup mana saja yang seharusnya dapat diakomodir oleh Perda ini dan lingkup mana saja yang seharusnya tidak dicampuri oleh Perda ini. Jika pertimbangan itu tidak dilakukan, sepertinya PSI benar, lebih baik Perda Syariah ditiadakan saja.