Pembangunan adalah salah satu dalih negara dalam melakukan penggusuran. Pembangunan berskala nasional maupun lokal tak pelak kerap menimbulkan masalah. Terutama ketika harus menggusur permukiman warga.

Beberapa waktu lalu, viral di media sosial video berisi ratusan aparat kepolisian, TNI, dan satpol PP turun ke tengah permukiman warga. Para aparat tersebut datang ke permukiman bukan dalam rangka melindungi warga negara. Melainkan mengamankan eksekusi tanah warga yang hendak dipakai negara untuk pembangunan.

Ya, lagi-lagi pembangunan menjadi alasannya. Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, tergusur seketika. Bahkan, menurut sejumlah warga, perlakuan aparat kepada warga sangat tidak manusiawi. "Aparat gak ada akhlak," kata seorang ibu korban penggusuran tersebut.

Rupanya, 27 bidang tanah milik warga itu masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol JORR II Kunciran-Bandara. Ke-27 bidang tanah milik warga itu berada di kampung Baru, Kecamatan Benda, Tangerang. Ya, saya katakan tanah milik warga karena memang tanah tersebut adalah sah milik warga.

Dan apa yang dilakukan pemerintah dalam pembebasan lahan dengan menggusur itu adalah penggusuran paksa. Kenapa? Karena warga sama sekali belum mendapatkan hak-haknya. Dengan bahasa sederhana saya katakan, tanah warga belum dibayar oleh pemerintah. Negara harusnya membayar dulu, melakukan balik nama, baru melakukan eksekusi.

Namun, yang terjadi di lapangan adalah perlakuan yang tidak manusiawi. Negara yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang layak kepada warganya, dalam kasus ini jsutru sebaliknya. Malahan negara menganggap warga Benda sebagai musuh, dengan narasi warga akan melakukan perlawanan.

Padahal, yang menjadi tuntutan warga hanyalah masalah harga tanah. Jadi, harga tanahnya belum deal. Tapi kok sudah dieksekusi, sudah digusur? Jadi begini kronologinya. Pada waktu proses penentuan harga beberapa tahun sebelumnya, warga tidak diajak berunding atau tawar-menawar masalah harga. 

Menurut penuturan sejumlah warga, pihak BPN, kecamatan, dan pihak terkait lainnya waktu itu turut menyaksikan. Bahwa tidak ada tawar-menawar. Warga hanya diminta menandatangani secarik kertas yang entah apa isinya. Kemudian diperbolehkan membuka amplop. Yang ternyata isi amplop tersebut adalah kesepakatan harga, yakni Rp 2,6 juta per meter, berikut bangunannya.

Artinya, pemerintah dan pemegang proyek dalam hal ini melakukan kesalahan fatal, yakni penentuan harga secara sepihak. Dan saat itu juga warga yang tidak setuju diminta untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Singkat cerita, beberapa kali sidang di pengadilan, warga tidak mendapatkan hasil. Bahkan tidak ada keputusan karena statusnya masih ada kekurangan berkas.

Tiba-tiba saja, pada hari Kamis sepekan sebelum eksekusi, petugas datang membacakan keputusan pengadilan. Dan pada hari Selasa (1/9), tidak ada tawar-menawar lagi. Pemerintah langsung menggusur rumah-rumah warga. Bahkan, warga meminta waktu untuk memindahkan barang pun tidak diberi. Betapa angkuh dan arogannya pemerintah di tanah milik warga.

Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 300 personel dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP pun dikerahkan untuk mengusir warga. Seolah sengaja warga dihadapkan dengan aparat bersenjata tersebut. Ditambah lagi adanya pelibatan preman.

Jangan ditanya apakah terjadi bentrok atau tidak. Warga yang masih merasa itu adalah hak miliknya, sangat wajar melakukan pertahanan diri. Mulai dari mengadang aparat sampai mengadang ekskavator yang sudah siap merobohkan rumahnya.

Dalam kisruh itulah terjadi pemukulan, orang tua didorong-dorong, anak kecil diseret-seret, dan perilaku tak berakhlak lainnya. Sangat miris, di tengah pandemi Covid-19 yang masih menggila ini, pemerintah malah melakukan penggusuran paksa. 

Akibat penggusuran itu, saat ini warga telantar. Sebanyak 50 KK, kurang lebih ada 300 jiwa yang kini telantar. Di sana juga ada lebih dari 80 anak-anak yang masih sekolah. Mereka kehilangan semua perlengkapan sekolahnya, termasuk buku pelajaran, alat tulis, dan seragam. Sebab, warga hanya sempat menyelamatkan benda-benda berharga, seperti surat, perhiasan, dan kendaraan.

Saat ini mereka tinggal di sisa-sisa reruntuhan. Ada rumah yang belum sempat dieksekusi kini menjadi posko dan dapur darurat. Untungnya masih banyak yang peduli. Mulai dari FPI, IMM, GMNI, Cipayung Tangerang, dan sebagainya. Mereka ini datang membantu warga yang tengah kesulitan. Memang pada akhirnya, rakyat harus kuat menerima berbagai kenyataan.

Dan insiden ini menjadi catatan buruk bagi negara. Negara yang semestinya hadir memberikan kepastian hidup lebih baik di hari esok, justru malah merampasnya. Ketika yang lain ribut masalah penerapan PSBB dan perintah untuk di rumah saja, warga Benda dirampas rumahnya, bahkan oleh negara yang amat mereka (kita) cintai.

Pemerintah jangan absen dalam persoalan kemanusiaan. Pembangunan itu sejatinya membangun, bukan merobohkan, apalagi menghindadinakan kemanusiaan. Melakukan tindakan represif di tengah pandemi Covid, menurunkan bala tentara ratusan jumlahnya tanpa ada jaga jarak dan protokol kesehatan, kekerasan kepada anak-anak dan orang tua, dan penentuan sepihak perihal eksekusi tanah adalah kesalahan fatal.

Bukti absennya pemerintah dalam membela kepentingan rakyatnya. Maka, wajar bila rakyat melawan. Wajar bila mereka menagih kepada pengumbar janji kepastian. Wajar bila mereka marah kepada aparat yang gajinya dari uang rakyat tapi malah menindas rakyat. Wajar sekali. Wajar.