Apabila meneliti perkembangan penyebaran virus COVID-19, angka penyebaran tersebut dirasa tidak pernah turun. Selalu ada saja kasus terjangkit COVID-19 setiap harinya, yang tersebar di setiap penjuru daerah di Indonesia. Baru-baru ini juga terdapat pernyataan bahwa jenis virus COVID-19 yang terbaru, yaitu virus Omicron.

Kasus Omicron pertama kali diduga karena penyebaran dari WNI yang datang dari Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Virus Omicron pun menyebar dengan cepat sehingga mendatangkan kasus baru yang sama menakutkannya dengan penyebaran virus corona pertama kali di Indonesia.

Virus varian baru yaitu virus Omicron ini berhasil menyebar di seluruh daerah. Terhitung sejak kemarin melalui Kompas.com, setidaknya sudah ada 7 daerah yang mendeteksi penyebaran virus Omicron. Daerahnya yaitu Malang, Bogor, Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya, DKI Jakarta, dan Medan.

Angka kasus tersebut juga berhasil mengejutkan banyak pihak, terhitung sudah ada 748 kasus yang tersebar di 7 daerah sejak kasus pertama penyebaran virus COVID-19 varian Omicron yang berhasil membuat parno banyak pihak tersebut.

Gejala penyakit yang disebabkan oleh varian Omicron juga sama dengan virus COVID-19 pada umumnya. Namun, kita tidak boleh memandang sepele gejala yang sama ini. Karena virus tersebut akan terus menyebar secara luas apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.

Para pasien kasus Omicron di Jakarta ini mengeluh bahwa mereka mengalami batuk, pilek, demam yang sering kali kambuh dan menghambat aktivitas mereka selama menjalani perawatan dan karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.

Kasus COVID-19 yang kian hari tidak bertemu ujungnya, ditambah dengan kasus varian Omicron sebagai varian baru yang lebih ganas dibanding virus Sars-Cov-2 asli, membuat semua sektor mulai dari industri hingga pendidikan memperbarui sistem mereka dalam menjalani pekerjaan pada umumnya.

Banyak sekali kantor dan perusahaan yang menunda WFO mereka karena pelonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dari bulan November hingga Januari. Hal ini dilakukan hanya untuk menghindari penyebaran virus di antara para pekerja.

Penyebaran virus baru juga memaksa sektor pendidikan untuk menunda pertemuan tatap muka mereka. Terutama di skala Universitas yang masih mengeluarkan surat edaran pembelajaran daring. Sehingga hanya aktivitas tertentu dan mendesak yang diperbolehkan untuk dilaksanakan secara luring.

Hal ini memicu protes dari banyak mahasiswa kepada Universitas mereka masing-masing. Mahasiswa menilai bahwa pihak Universitas tidak tegas dalam mengeluarkan surat keputusan untuk perkuliahan secara offline di kampus mereka.

Beberapa kampus ternama seperti Universitas Negeri Malang dan Institut Teknologi Bandung akan memulai perkuliahan tatap muka mereka di bulan Januari 2022. Berita tentang perkuliahan tatap muka yang diselenggarakan oleh 2 Universitas ini memicu rasa iri dari mahasiswa lainnya.

Mereka merasa berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, karena sudah hampir 2 tahun menjalani perkuliahan secara daring tanpa berkesempatan untuk datang ke kampus. Bahkan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 juga belum pernah merasakan kuliah secara langsung di kelas mereka.

Faktor lain yang membuat mahasiswa merasa tidak adil karena masih banyak pihak Universitas yang tidak memberikan keringanan dalam UKT. Seperti contoh yang terjadi di Universitas Sriwijaya, hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang menerima bantuan pengurangan UKT dari Universitas.

Pihak Universitas memberikan alasan bahwa mahasiswa yang ingin mengajukan pengurangan UKT harus melampirkan surat resmi bahwa orang tua atau wali mereka terdampak pandemi. Seperti pengurangan gaji, pemutusan hubungan kerja, atau sakit dan meninggal akibat COVID-19.

Hal ini memicu protes mahasiswa karena ketidakadilan Universitas terhadap mahasiswa lain yang juga merasakan dampaknya secara tidak langsung. Tidak bisakah mereka memberikan keringanan dengan sama rata terhadap mahasiswa?

Meskipun tiap kampus pasti membutuhkan dana untuk perawatan gedung maupun administrasi yang perlu diperbaharui, namun harganya pasti akan turun drastis apabila dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada saat kuliah offline. Transparansi Uang Kuliah Tunggal yang juga tidak didapatkan oleh mahasiswa.

Hal ini membuat mereka ragu akan tujuan dari UKT yang mereka bayar dengan harga normal ini. Namun, birokrat Universitas tidak merasa bahwa ini urusan mereka dan cenderung menutup mata dengan kasus yang terjadi.

Harapannya, pihak Universitas yang ada di Indonesia harus menindak tegas tentang rencana perkuliahan tatap muka. Tentu saja mereka tidak ingin menghasilkan lulusan yang mengetahui ilmu via daring saja, melainkan perlu mengimplementasikannya kepada dunia luar melalui kuliah offline.

Pihak Universitas juga perlu memberikan pencerdasan tentang vaksinasi, atau bisa dengan memberikan fasilitas vaksin kepada mahasiswa sehingga akan merasa lebih aman untuk berada di lingkungan Universitas. Protokol kesehatan juga perlu dilakukan secara ketat.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk melacak aktivitas mahasiswa yang bisa didapatkan dengan fitur di aplikasi tersebut, sehingga seluruh pihak akan merasa lebih aman tanpa memiliki rasa takut akan penyebaran virus COVID-19.