Perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 dapat dikatakan telah mengeksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia negara tersebut.

Berdasarkan dengan preferensi masing-masing pihak, baik PT. Freeport maupun Indonesia telah sepakat untuk bekerja sama. Meskipun demikian, sebelum mencapai kesepakatan, PT. Freeport di Indonesia telah terlibat dalam negosiasi bertahun-tahun.

Sejak rezim Orde Baru menguasai Indonesia, tepatnya pada paruh kedua tahun 1960-an di bawah Soeharto, pemerintah Indonesia telah membangun hubungan politik dan strategis yang cukup kuat dengan Amerika Serikat (AS).

PT. Freeport telah berkembang menjadi bisnis dengan penjualan tahunan sebesar $2,3 miliar. Freeport mengklaim bahwa pada tahun 1992 hingga 2004, Indonesia mendapat keuntungan secara langsung dan tidak langsung sebesar $33 miliar.

Rushdy Hoesein Ph.D., seorang sejarawan, menafsirkan perjanjian 1967 antara Freeport dan pemerintahan Soeharto lebih sebagai agenda kebijakan luar negeri AS.  PT. Freeport Indonesia pun membuat kemajuan yang signifikan dengan menginvestasikan $7,7 miliar untuk infrastruktur Indonesia.

Namun, Amerika Serikat dan Indonesia belum dapat mewujudkan potensi ekonomi mereka sepenuhnya karena isu politik dan geopolitik yang mendominasi hubungan bilateral mereka. Selain itu Amerika Serikat juga mengalami krisis ekonomi pada tahun 2009.

Dorongan dari Duta Besar Indonesia yang baru serta upaya AS untuk menemukan pasar yang lebih besar saat negara pulih dari krisis ekonomi telah mendorong upaya untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun terakhir.

Compherensive Partnership Agreement Amerika Serikat-Indonesia (US-Indonesia CPA), yang menunjukkan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperluas hubungan bilateral, ditandatangani oleh para pemimpin kedua negara pada November 2010.

Sebagai bagian dari pendapatan APBN, Indonesia juga menerima manfaat yang telah diakumulasikan oleh pemerintah Indonesia seperti hak kontrak karya dengan PT. Freeport.

Kebijakan pada pemerintahan Presiden Jokowi adalah agar PT Freeport Indonesia merundingkan konversi Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kemudian, potensi sumber daya alam Papua, keamanan komersial, dan tambang Grasberg merupakan penyumbang pendapatan Freeport, serta faktor penting dalam keberhasilan diskusi yang dipimpin pemerintah.

PT telah berkomitmen hingga US$29 miliar. Freeport, yang terus berlaku hingga tahun 2041, dalam eksplorasi atau eksploitasi tambang bawah tanah.

Masing-masing dari lima tambang di tambang bawah tanah Freeport lebih besar dari tambang terbuka dalam hal potensi cadangan. Faktor-faktor tersebut akan menyebabkan tertundanya pelepasan tambang Grasberg di Freeport.

Dibandingkan tambang Freeport di negara lain, pendapatan di Indonesia dinilai paling tinggi. Pendapatan Freeport pada 2016 meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai $3,29 miliar atau Rp 44 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengumumkan pada tahun 2017 bahwa PT. Freeport dan perusahaan pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Inalum telah mencapai kesepakatan untuk membeli 51% saham PT. Freeport Indonesia.

Dengan kesepakatan itu, Indonesia akan mengambil 51% saham di Freeport, perusahaan yang berbasis di Papua itu, dibandingkan sebelumnya Indonesia hanya memegang saham sebanyak  9,36% saja.

Menurut pemerintah Indonesia, divestasi dapat memungkinkan masyarakat Indonesia yang memiliki saham di perusahaan pertambangan mendapatkan keuntungan langsung dari bisnisnya daripada secara tidak langsung melalui penerimaan pajak.

Selain itu, dengan adanya kebijakan ini masyarakat Indonesia juga memperoleh manfaat seperti meningkatnya efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi Indonesia terkait investasi pertambangan.

Sebagai hasilnya, perusahaan Indonesia kini dapat menyerap teknologi pertambangan baru dan menciptakan model bisnis baru, yang mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan potensi bisnis bangsa. Presiden Jokowi mengatakan kebijakan pemegang saham 51% merupakan bentuk aspirasi rakyat Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia semakin mendesak untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis utama PT. Freeport, yaitu penerapan kebijakan pelarangan ekspor denda bijih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017.

Meski Indonesia lebih tegas dan agresif dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia tetap memberikan izin Freeport untuk melakukan ekspor sementara kepada investor, seperti kebijakan yang menetapkan bahwa Freeport telah menyetujui ekspor dalam jangka waktu tertentu yang di batasi berdasarkan kuota.

Selain menekan pemerintah, ruang lingkup dan frekuensi perundingan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi meningkat dibandingkan dengan Presiden SBY. PT. Freeport sendiri juga telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun, mulai dari masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Karena Freeport harus membayar lebih tanpa menerima komitmen ekspor jangka panjang dari Indonesia, perusahaan tambang ini merasa keberatan dengan kenaikan nilai penjualan yang dijelaskan dalam Perpu No 1 2017.

Jika hal ini tidak terselesaikan dalam waktu 120 hari, PT. Freeport sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permintaan arbitrase. Mereka menilai kontrak kerja yang ditandatangani pada 1991 itu memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat pemerintah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, Freeport memiliki izin ekspor yang berlaku hingga 2021 dan dapat diperpanjang hingga 2041. Keputusan perpanjangan atau tidak perpanjangan KK berada di tangan pemerintah Indonesia.

Jika kerja sama berlanjut, itu harus didasarkan pada undang-undang yang ada di negara tersebut.  Hal ini membuat Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan.

Pemerintah Indonesia telah menemukan berkah dari hasil negosiasi antara Freeport dan Indonesia sesuai dengan keinginan masing-masing pihak setelah melalui proses negosiasi yang panjang. Negosiasi pada era pemerintahan Presiden Jokowi ini dinilai sangat efektif.