Pada Rabu, 28 Agustus 2019, kampus UIN Sunan Kalijaga menggelar ujian disertasi Program Doktor Studi Islam. Abdul Aziz, mahasiswa yang diuji, mengajukan konsep Milk Al Yamin yang digagas oleh seorang pembaru Islam asal Suriah, Muhammad Syahrur, dalam ujian terbuka disertasi berjudul Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital.

Judul disertasi ini bukan hanya menuai kontroversi, tetapi juga polemik di kalangan akademisi dan umat Islam secara luas. Pasalnya, Aziz mengajukan sebuah pandangan berdasarkan hasil penelitiannya dengan menyatakan bahwa seks di luar nikah, dalam batasan tertentu, tidak melanggar prinsip utama syariat Islam.

Saya sendiri, yang pernah meneliti pemikiran keislaman Syahrur dalam bentuk makalah dan jurnal ilmiah, merasa cukup kaget dengan tesis yang diajukan dalam disertasi itu. Sependek pengetahuan saya, Syahrur belum pernah menyoal soal perspektif baru hukum Islam tentang keabsahan hubungan seks di luar nikah. 

Tapi ternyata ada peneliti lain yang cukup jeli dan detail dalam mengungkap gagasan Islam progresif Syahrur, khususnya menyangkut soal hukum keluarga Islam.

Mengutip dari sumber Harian Jogja (28/8/19), konsep Milk Al Yamin dalam pemikiran Syahrur dapat digunakan sebagai pemantik munculnya hukum Islam baru yang melindungi hak asasi manusia dalam hubungan seks di luar nikah atau nonmarital secara konsensual. 

Aziz mengatakan bahwa ulama seperti Imam asy Safi’i dan Imam at Tabari memahami Milk Al Yamin sebagai hubungan seksual nonmarital dengan budak perempuan melalui akad milik dan bukan melalui akad nikah secara resmi.

Pertanyaannya, apakah konsep Milk Al Yamin ini masih relevan di kehidupan modern sekarang? Bukankah perbudakan dan seluruh sistem hak miliknya sudah tidak ada? 

Dan, konsep Milk Al Yamin ini juga terkesan membenarkan keberadaan seks bebas yang, dalam banyak bentuknya, ditolak secara mutlak oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Hal ini berbeda dengan pola kehidupan dalam budaya Barat. Di sana, orang bebas melakukan hubungan seksual di luar nikah dan boleh tinggal serumah tanpa harus dipusingkan oleh hukum agama, adat, maupun persepsi masyarakat. Yang penting, hubungan itu didasari oleh rasa suka sama suka dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun demikian, bila konsep Milk Al Yamin ini ditarik dalam konteks modern, sebenarnya masih ada relevansi yang memungkinkan konsep Milk Al Yamin ini dipraktikkan. Misalnya, konsep kepemilikan dalam arti perbudakan, penekanannya sudah bergeser pada konsep kepemilikan dalam arti partner seksual di luar nikah. 

Konsep ini bisa juga disebut sebagai nikah kontrak dan samen leven atau hidup bersama dalam satu rumah di luar ikatan nikah.

Menurut penuturan Aziz, konsep Milk Al Yamin ini tidak semata-mata membenarkan seks bebas. Katanya, ada beberapa batasan atau larangan dalam hubungan seks nonmarital, yaitu dengan yang memiliki hubungan darah, pesta seks, mempertontonkan kegiatan seks di muka umum, dan homoseksual.

Memang harus diakui bahwa hubungan seksual di luar nikah merupakan hak asasi manusia. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang orang lain untuk berhubungan dengan lawan jenisnya selama itu didasari suka sama suka dan tidak merugikan orang lain.

Di Indonesia sendiri, tidak ada kepastian hukum yang tetap mengenai orang yang berhubungan seksual di luar nikah. Seseorang yang didapati melakukan hubungan nonmarital, konsekuensinya bukanlah pidana, namun umumnya hanya sebatas pembinaan dan lebih pada soal hukum perdata yang tidak sampai berdampak pada kurungan jeruji.

Meski demikian, dalam hukum Islam sendiri, hanya hubungan seksual marital saja yang dipandang sebagai hubungan yang legal. Hal ini tidak hanya terjadi dalam tradisi fikih Islam. Dalam agama-agama lain pun, hubungan nonmarital juga lumayan keras dilarang.

Pada titik ini, hampir semua masyarakat Indonesia, dengan beragam latar belakang agama, menolak keras keberadaan hubungan seks di luar nikah. Alasannya jelas, di samping tidak sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, juga sangat bertentangan dengan tradisi ketimuran dan adat-istiadat setempat. 

Hubungan seks nonmarital juga lebih banyak berdampak buruk bagi keluarga dan masyarakat ketimbang manfaatnya.

Namun, Aziz tetap mempertahankan pendapatnya bahwa hubungan nonmarital, dalam beberapa bentuk dan batasannya, sah dan dibolehkan secara syariat. Artinya, hubungan itu harus dilindungi oleh pemerintah sebagaimana hubungan seks marital

Penelitian Aziz ini paling tidak memberikan dampak pada konstruksi nalar baru atau pembaruan hukum keluarga Islam terkait dengan perlindungan hubungan seks nonmarital.

Saya sendiri cukup respek (meski tidak setuju) dan merasa hasil penelitian ini penting untuk dicermati. Namun sayangnya, hasil penelitian ini masih sangat problematik dan bias gender serta cenderung merugikan pihak perempuan.

Misalnya, dalam konsep Milk Al Yamin ini, yang dibolehkan memiliki hubungan seks di luar nikah hanya laki-laki, baik yang belum menikah maupun yang sudah, sementara perempuan yang sudah menikah tidak diperbolehkan melakukannya. Dari sisi ini, jelas bahwa teori ini sangat merugikan perempuan dan terkesan hanya perempuan saja yang menjadi korban.

Selain itu, jika masalah ini ditarik dalam konteks Indonesia, sepertinya masyarakat masih sangat tertutup bila dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Umumnya, hubungan seks di luar nikah termasuk kategori tindakan kriminal dan tak jarang ada fenomena kriminalisasi terhadap mereka yang melakukannya. Apalagi subjeknya adalah seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan, urusannya jadi sangat rumit dan menghebohkan.

Dalam tradisi hukum Islam sendiri, ketika produk hukum akan dibuat, pertama-tama haruslah ada contoh atau subjek yang mempraktikkan terkait materi hukum yang akan dibuat. Tapi soal kebolehan hubungan nonmarital ini, peneliti agaknya mengabaikan dan tidak memberikan contoh yang jelas terkait siapa dan di mana ada praktik hubungan seks nonmarital, khususnya dalam domain umat Islam.

Saya yakin, bila tema ini dirokemendasikan kepada para pakar dalam membuat hukum baru dalam konteks hukum keluarga atau perdata, pasti akan ditentang keras oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan dunia. 

Sebab, isu seks bebas atau seks di luar nikah, betapa pun sangat pribadi dan menyangkut hak asasi, bukan hanya sensitif dari segi hukum Islam, tapi juga sesuatu yang dilarang keras oleh agama-agama lain. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang melegalkan hubungan seks di luar nikah.