Absennya diksi “Agama” dalam peta jalan pendidikan nasional, yang diinisiasi oleh Kemendikbud menimbulkan polemik di masyarakat. ormas terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah) juga turut meresponnya. Absennya frasa agama tersebut telah dianggap menihilkan peran agama dalam ranah pendidikan nasional.

Meskipun hal tersebut dianggap sebagian orang sebagai respon yang terlalu reaktif, karena sejatinya masih bisa diperdebatkan dengan melihat visi pendidikan Indonesia 2035 yaitu “membangun rakyat Indonesia yang menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”.

Membaca tanggapan dari ormas tersebut, bukan merupakan tanggapan yang terlalu reaktif, mengingat bahwa hal tersebut adalah bentuk keprihatinan supaya negara ini tidak dikelola secara ugal-ugalan oleh para pemangku kebijakan. Juga bagaimana kemudian ada pencegahan-pencegahan sebelumnya, supaya tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

Secara esensial dalam visi tersebut sudah terkandung peran agama, misalnya dalam diksi “kesejahteraan, dan berakhlak mulia”. Tetapi memang disadari atau tidak bahwa persoalan agama menjadi satu hal yang sangat sensitif di masyakarat, juga dikalangan mereka yang paham tentang bagaimana peran agama sebenarnya.

Polemik tersebut berawal dari pernyataan anggota DPR RI F/PKS partai Keadilan Sejahtera, Muzammil Yusuf dalam siding paripurna (08/3), yang meminta draf peta jalan pendidikan nasional (PJPN) yang disusun oleh Kemendikbud itu dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi.

Menurutnya bahwa konsep yang telah disusun oleh kemendikbud, tidak sesuai dengan namanya, arah peta jalan yang dari titik telat dan arahanya bertolak dari Konstitusi dan berarah pada visi konstitusi yaitu pasal 31 (3) yang merupakan produk dari reformasi.

Tidak hanya disitu saja, bahkan Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia yaitu NU. Sekjen PBNU Helmy Faishal menegaskan bahwa penghapusan kata ‘agama’ dari PJPN tersebut menyimpang. Dia menyapaikan “Penghapusan kata agama dari PJPN secara prinsip menyimpang dan bahkan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 31”. Republika.co.id (9/3). Karena menurutnya bahwa posisi agama dalam kehidupan kita sangatlah penting.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa bahwa hilangnya frasa “agama” merupakan bentuk melawan konstitusi (inkonstitusional), sebab merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan diatasnya yaitu, peraturan pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan puncaknya adalah pancasila. Medcom.id (8/3).

Menyabung dari pendapat kedua ormas besar ini, bahwa memang kiranya perlu saya ulangi bahwa tentang agama adalah sesuatu yang sensitif untuk tidak ditulis secara terang-terangan, meskipun jika mengacu pada isi draf tersebut diatas bahwa agama sejatinya telah masuk pada bagian dari visi tersebut (secara tersirat dalam makna berakhlak mulia), tetapi tetap saja seharusnya menjadi isi tubuh dari draf itu, supaya tidak perlu ditafsir ulang untuk mengetahui maknanya.

Ketidakjelasan atau multitafsir tersebut yang seringkali menjadi polemik di masyarakat, maklum saja, bahwa masih banyak nya orang-orang awam yang seharusnya juga diperhatikan dalam menentukan kebijakan, karena kebijakan publik bukan hanya untuk mereka yang berpendidikan, tetapi juga ada lapisan masyarakat yang belum tentu mengetahui dan memahami secara langsung.

Selanjutnya, bahwa ada hal yang lebih esensial dari semua nya, jelas. Agama tidak hanya sekedar menjadi bagian kecil dalam penyusunan apapun itu untuk pengembangan number daya manusia (SDM) suatu negara, terlebih Indonesia. Tetapi bahwa sejatinya puncak kekuatan tertinggi dari kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan suatu negara ada pada agama, karena tidak ada agama satupun yang mengajarkan kebencian, caci maki, dan intoleransi.

Para Founding Father bangsa ini tidak akan menghendaki jika ada upaya-upaya menihilkan peran agama dalam keberlangsungan dan kesejahteraan tatanan bangsa, tidak hanya dalam sector pendidikan, tetapi juga bahwa di sektor-sektor yang lain, agama memiliki peranan penting didalamnya.

Meskipun negara Indonesia bukan negara agama, tetapi perlu ditegaskan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memiliki agama sesuai keyakinannya masing-masing, hal inilah yang kemudian dimaksud dalam sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam makna filosofinya bahwa bung Karno berkata supaya bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia untuk menganut agamanya masing-masing.

Dengan begitu pentingnya peran agama tersebut, apakah asih kemudian para pemangku kebijakan akan mengesampingkan peran agama dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya? Semoga tidak.

Oleh karena itu, Mari kita sama-sama menjadi bagian dari mereka yang kemudian memiliki gagasan-gagasan besar tentang bagaimana arah pendidikan kedepan, dengan tetap mengawal dan mengkritisi apapun yang dimungkinkan ada indikasi tidak sejalan dengan konstitusi dan dasar negara pancasila, dan kita jadikan peristiwa demikian sebagai bahan pembelajaran bahwa tentang agama adalah hal yang sakral yang kemudian tidak bisa secara disengaja atau tidak disengaja untuk di absenkan dalam penentuan arah-gerak dan kebijakan untuk kemajuan dan kesejahteraan sumber daya manusia suatu bangsa yaitu Indonesia.