Tahun ini pemerintah pusat berencana akan membuka kembali keran penerimaan PNS.  Tidak tanggung-tanggung, hampir 1,3 juta posisi yang akan dibuka (Berita CNN Indonesia, 2 Maret 2021). Ini tentunya merupakan kabar baik bagi para pencari kerja yang sedang banyak-banyaknya saat ini. Apalagi disaat kondisi negara yang tengah dilanda wabah, menyebabkan opsi pekerjaan di perusahaan swasta juga sedikit banyak berkurang jatahnya.

Profesi PNS barangkali adalah profesi yang paling kontroversial menurut pendapat saya. Bagaimana tidak? Banyak sekali pandangan buruk jika kita bicara tentang profesi ini. Namun lucunya, meskipun kerap dipandang sebuah profesi pekerjaan yang mencerminkan bobroknya birokrasi di negara ini, tetap saja banyak orang yang berminat terjun di profesi ini. Sebuah paradoks, dibenci namun tetap dicari.

Meskipun sebagai salah satu profesi pekerjaan yang paling banyak dinanti dan dicari, diakui atau tidak banyak pandangan negatif melekat terhadap profesi ini. Mulai dari rekrutmen yang dahulu sering dicap dengan penuh nepotisme dan kolusi, hingga pekerjaannya  yang lebih banyak santai dan terkesan lebih banyak menyia-nyiakan uang negara. List atau daftar urut kejelekan profesi ini mungkin tak pernah cukup untuk dijabarkan.

Sinisme terhadap kaum birokrat adalah buah dari kinerja mereka  yang selama ini dianggap lambat. Selama ini PNS dicap sebagai kumpulan orang yang gemar ‘berlambat ria’, senang bermalas-malasan. Ini adalah gambaran komplit dari pekerjaan yang dianggap paling tidak ter-manajemen, bahkan dianggap profesi yang tidak jauh dari kata serampangan. Meskipun telah ada aturan-aturan yang mengatur sistem kerjanya, tetap saja sering kali pekerjaan para PNS dianggap lambat dan tidak tertata.

Barangkali yang sering menjadi sorotan kinerja lambat ini adalah terkait dengan pelayanan publik, salah satunya  seperti pelayanan perizinan. Beberapa daerah  kondisi pelayanannya masih jauh dari kata ideal. Proses pelayanan di banyak daerah masih terkesan lambat, berbelit-belit, tidak praktis dan tidak efisien. Kalaupun bisa cepat, warga harus sedikit cerdik. Pengurusan melalui calo atau orang dalam (yang lagi-lagi  adalah PNS) menjadi cara yang paling populer.

Buruknya citra  pelayanan publik oleh PNS diperparah dengan mental yang suka memperlambat proses.  Ada istilah yang lazim dikalangan PNS, “jika bisa dipersulit mengapa harus dipermudah?” Bayangkan saja jika semua PNS bermental seperti ini. Seluruh proses layanan publik akan menjadi sangat lama dan jangan berharap semua proses birokrasi  bisa berjalan cepat dan mudah.

Sampai disini kita paham, jangan heran jika  layanan publik yang buruk dianggap mencerminkan kinerja PNS yang juga buruk. Karena sesungguhnya memang masyarakat akan melihat bagaimana sebuah sistem birokrasi berjalan adalah buah dari kinerja orang-orang dibelakangnya. Meskipun penilaian ini tidak bisa dijadikan tolak ukur penilaian secara umum bagi profesi PNS.

Pada hakekatnya tidak semua PNS berkinerja atau berpola pikir buruk seperti contoh  tadi. Masih banyak yang memiliki integritas dan mental birokrat yang bagus dan diatas rata-rata. Namun seperti kata pepatah, ‘nila setitik bisa merusak susu sebelanga’. Satu orang oknum yang berperilaku buruk kadang bisa merusak semua kerja keras yang baik dari rekan-rekannya yang tulus ikhlas dalam bekerja.

Tidak adil rasanya jika karena hanya beberapa orang yang berperilaku buruk lalu kita melabeli seluruh yang berprofesi ini seluruhnya buruk. Pandangan buruk sedikit banyak mempengaruhi stigma masyarakat kepada pekerjaan ini. Memperbaiki stigma buruk adalah hal yang sangat sulit dilakukan.

Maka dari itulah, tantangan profesi  PNS dimasa sekarang dan ke depan semakin berat. Apalagi di masa sekarang, dimana seluruh hal saling terhubung satu sama lain dan  informasi berkembang dengan sangat cepat. PNS dituntut untuk bisa berkembang mengikuti kecepatan informasi. Profesionalitas mereka adalah harga mati.

PNS masa kini dan yang akan datang dituntut berkembang mengikuti zaman. PNS yang gaptek (gagap teknologi) atau yang tak mau menyesuaikan diri dengan peradaban dan teknologi akan tergilas dengan sendirinya. Sudah bukan zamannya pekerja di profesi ini lambat bin lelet. Zamannya telah berubah. Kecepatan proses adalah bagian peradabannya.

Menuju PNS yang berintegritas dan modern sesungguhnya sudah sejak lama dimulai oleh pemerintah pusat. Reformasi birokrasi sudah sering didengungkan pemerintah, namun sayangnya seringkali  terkesan hanya slogan manis, sekedar lips service penguasa. Proses ini memang butuh waktu dan kesungguhan upaya yang ekstraordinary. Seluruh pihak harus bergerak bersama, seluruh stakeholders harus serius membenahinya.

Hal yang paling dasar mungkin harus dimulai dari sistem rekrutmen yang baik. Rekrutmen para calon birokrat ini harus dilakukan dengan cara yang selektif dan fair. Proses-proses curang harus dihilangkan. KKN dalam rekrutmen harus benar-benar tidak terjadi kembali seperti yang santer terjadi di masa lalu. Kita memerlukan para calon birokrat yang kompeten dan  jujur sedari awal.

Dahulu santer terdengar rekrutmen PNS sering dibumbui dengan aroma KKN yang kental. Rekrutmen seringkali lebih banyak karena faktor kedekatan dengan para pejabat. Bahkan sogok menyogok demi mendapatkan pekerjaan ini sering terjadi. Beberapa kali bahkan kasusnya terbongkar oleh aparat kepolisian.

Namun proses rekrutmen ini sudah mulai diperbaiki saat ini. Beberapa tahun terakhir Kementerian terkait sudah mulai memperbaiki sistem rekrutmen. Sistem pendaftaran online dan lebih terbuka yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Pusat yang sudah berjalan saat ini dianggap sudah cukup baik. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun proses reformasi perbaikan rekrutmen ini patut diapresiasi. Itu artinya Pemerintah mulai berbenah.

Disadari atau tidak, tantangan birokrasi akan semakin kompleks dimasa yang akan datang. Semakin cerdas dan kritisnya masyarakat mau tidak mau memaksa para birokrat alias PNS harus segera berbenah. Sikap dan pola pikir kuno yang menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang santai harus dihilangkan. Birokrat dimasa depan harus menjadi bagian peradaban yang melayani dengan moderen dan dinamis. PNS harus menjadi pionir perubahan.

Kita berharap, rekrutmen para calon birokrat baru tahun ini yang sedang dipersiapkan pemerintah dapat menjadi awal perubahan. Para PNS baru ini kelak dapat menjadi warna baru dalam kehidupan birokrasi negara kita. Diharapkan  mereka akan turut mampu merubah cara pandang orang di luar profesi ini. Bahwa PNS tak melulu harus dicaci. Profesi ini layak untuk dihormati. Ayo dong para PNS, segera benahi diri!