Sejak awal April 2020, pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbud Nadiem Makarim memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau yang biasa dikenal dengan istilah pembelajaran secara daring. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah menyebarnya Covid-19, artinya dengan menghindari berbagai aktivitas/kerumunan orang.  

Sampai hari ini sistem PJJ masih diberlakukan dan kabarnya itu berlaku hingga pada Januari 2021 nantinya dan bisa lagi diperpanjang. Kondisi demikian jelas bukan keinginan kita, dan tentu kita sangat berharap bahwa pandemi yang sedang melanda semoga akan cepat selesai dan berakhir. Sehingga dari berbagai aktivitas kita dapat berjalan secara normal seperti sebelumnya termasuk pendidikan itu sendiri.

Melihat kondisi pandemi saat ini jelas problemnya terjadi secara kompleks, yang membuat berbagai upaya kebijakan dikeluarkan untuk menghadapi situasi agar dapat mencegah perkembangan virus. Di sisi lain juga, aktivitas penunjang hidup lainnya juga tetap dapat terlaksana.

Untuk dunia pendidikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah dianggap suatu kebijakan yang tepat, di mana proses belajar akan diadakan di rumah secara daring. Namun, secara tidak sadar PJJ ini memberikan suasana yang membosankan dan parahnya dapat berakibat fatal pada putusnya pendidikan formal di masyarakat.

Sedikit menyampaikan kasus di tempat saya, bahwa ada anak yang sudah malas sekolah dengan proses pembelajaran secara online. Waktu itu saya sempat bertanya "bagaimana sekolahnya?", ia pun menjawab "iya, tetap ada dan dilaksanakan secara online, tapi saya malas keluar cari jaringan untuk sekolah secara online". Kasus ini terkesan sederhana, tapi sebenarnya ini adalah problem yang perlu diperhatikan.

Bagaimana tidak di tengah kondisi saat ini dapat memicu siswa berhenti sekolah, bukan karena mereka sengaja mau berhenti sekolah, melainkan ada faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi psikologis dan mental anak.  

Bukannya kita menolak sistem yang telah diterapkan pemerintah, karena mau tidak mau kita pasti akan berupaya untuk dapat mencegah virus yang melanda kita ini. Sehingga mungkin dasar itulah sistem PJJ diberlakukan di lembaga pendidikan formal.

Lalu ada sedikit yang mengganjal pikiran saya, yang membuat tangan ini tergerak untuk menulis seperti yang anda baca sekarang ini. Bagi saya pemberlakuan PJJ masih perlu ditinjau secara geografis dan kondisi penduduk suatu daerah.

Tentu kita ketahui bersama, penyebaran virus corona di Indonesia tidaklah sama setiap wilayah. Ada wilayah yang memang sangat rentang dengan penyebaran virus sehingga masuk sebagai zona merah dan ada juga yang tidak. Misalnya kondisi Jakarta dengan Sulawesi bagaimana perbedaannya? Dengan demikian itu perlu memperhatikan penerapan sistem PJJ dengan melihat kondisi wilayahnya masing-masing.  

Dengan sistem PJJ yang diberlakukan pemerintah secara merata saat ini pada suatu wilayah, terkesan tidak memperhatikan bagaimana fasilitasnya, kebiasaan dan pengetahuan di wilayah tersebut.

Coba bayangkan mereka yang wilayahnya jauh dari akses jaringan tentu sangatlah sulit untuk dapat mengikuti PJJ. Padahal dalam kondisi itu pula, mereka akan tetap dipaksa untuk dapat mengikuti PJJ karena statusnya sebagai siswa/mahasiswa yang harus ikut dalam pembelajaran/perkuliahan sesuai yang telah ditentukan.

Selama PJJ Berlangsung

Semenjak diberlakukannya PJJ dalam pendidikan telah memberikan reaksi dan pola kehidupan baru. Bentuk komunikasi dan pembelajaran difasilitasi dengan media online.

Dengan PJJ ini tentu tidaklah cukup hanya dengan melihat cepatnya suatu pekerjaan dikerjakan. Bahwa di sisi lain dari PJJ ini justru menimbulkan adanya ketidakmasifan dalam memahami pelajaran secara baik.

Pada kondisinya bahwa tidak semua pejaran dapat dipahami hanya dengan diberikan buku untuk kemudian dibaca. Tetapi harus melalui penjelasan secara langsung atau dengan praktek.  

Selain itu, selama PJJ ini juga menimbulkan banyak dan menumpuknya tugas. Sehingga itu dapat menyita waktu banyak dalam satu hari full hanya dengan mengerjakan tugas. Tetapi di sisi lain cara memahami pelajaran justru sangatlah lambat.  

Walaupun pemerintah telah mengucurkan kuota internet sebagai penunjang proses belajar mengajar, namun bukan berarti itu dapat mengatasi/memanimalisasi problem dalam PJJ, termasuk bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari akses jaringan. Itulah mengapa saat ini ada pihak yang melakukan aksi penolakan dengan menolak pembelajaran secara online.  

Dengan demikian, pemberlakuan PJJ perlu memperhatikan dan meninjau kondisi suatu daerah. Apakah mereka dapat mengakses jaringan internet dari rumahnya atau tidak? Apakah tempatnya sangat rentang terjadi penyebaran virus atau tidak? Lalu, apakah mereka tetap dapat mengonsumsi pengetahuan dengan baik atau tidak?