Pilpres 2024 masih lama: kita masih berada di bulan Juni 2021. Jagad media Indonesia sudah ramai sejak lama perihal calon presiden dan wakil presiden. Aneh sekali. Beberapa teman saya geleng-geleng kepala karena hal ini. Di tengah banyaknya masalah Negara, mereka sibuk memikirkan diri mereka pada tahun 2024. Mungkin mereka berpikir kalau merekalah yang akan menjadi solusi dari permasalahan Negara hari ini atau mereka berpikir jika posisi itu dipegang oleh mereka, maka Negara ini lebih baik. Klise!

Apa yang bisa dipercaya dari politisi! kata salah seorang teman sambil teriak kecewa. Sepertinya memang tak ada politisi yang pernah melakukan tugasnya! Filosof Yunani menyebut dua tujuan aksiologis politik: keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Namun apa yang dipertunjukkan oleh mereka adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Apa masih penting kita melakukan proses demokrasi untuk memilih pemimpin jika hanya mementingkan diri sendiri?

Bukankah fenomena semacam ini adalah fenemona yang jauh dari nilai moral Pancasila: lebih mirip praksis dari ideologi liberalisme: mementingkan diri sendiri! Apa yang sebenarnya terjadi? Jika memang ini adalah fenomena yang jauh dari nilai moral Pancasila, maka politisi kita hanyalah politisi tukang obat: politik tanpa ideologi, politik tukang obat (Achmad Munjid: 2019). Jadi kentara bahwa politisi kita hadir bukan dalam rangka merealisasikan, memperjuangkan sesuatu yang berangkat dari ideologi kita: Pancasila. Mereka menggadaikan hal yang seharusnya diperjuangkan dengan apa yang menurut mereka adalah haknya: mengembalikan biaya kampanye!

Banyak di antara mereka menyebut Negara ini kurang demokrasinya. Namun mereka sendiri yang memanfaatkan demokrasi untuk mereka sendiri. Mengambil untung dari semacam kontes memilih ketua kampung itu: karena nihil pijakan nilai moral dan ideologis (Munjid:2019). Apa yang bisa membuat kita optimis melihat mereka saja hari ini seperti ini? Posisi santer diributkan, bukan malah soal kontribusi yang mereka harus lakukan. Politisi kita eror: yang utama itu jabatan supaya posisi di masa depan aman. Mereka berpikir kalau jabatan sudah aman, rakyat mudah ditipu dengan janji-janji palsu atau cukup dengan uang 50 ribu.

Betapa kronis sebenarnya masalah demokrasi kita. Politik uang itu biasa dan tak ada yang mempermasalahkannya kecuali badan pengawas dan lawan politik. Demokrasi hanya diributkan soal berapa banyak yang ikut meramaikan pesta: demikian orang-orang menyebutnya sebagai pesta dan mereka sendiri yang paham maksudnya apa. Banyak orang sangat bangga dengan tingginya angka partisipasi ikut memilih. Ini tentu bukan bermaksud mencela, ia tetap adalah sebuah pencapaian. Hanya bermaksud belum cukup. Bro! Sis! rakyat bingung itu pesta apaan.

Demokrasi tentu bukan hanya soal pemilih: ini hanya kesan yang terbentuk akibat proses demokrasi yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Prestasinya soal peningkatan partisipasi. Namun politisinya masih sama saja mentalnya ketika tampil di publik. Tidak dulu, tidak sekarang. Hanya beda orang, namun cara sama saja. Demokrasi kita memang seperti ini, sulit menjadi demokrasi yang sebenarnya kata mereka. Namun mereka tak kunjung menyelesaikannya. Alih-alih menyelesaikan, mereka sibuk persiapan menjemput kekuasaan.

Politisi Tanpa Ideologi

Politisi kita semacam orang yang pandai berbual, menipu, tidak jelas apa yang diperjuangkan. Mungkin karena memang yang mengisi partai politik adalah mereka yang hanya memiliki uang namun tidak paham perjuangan politik sebuah ideologi: dalam hal ini Pancasila. Tidak aneh melihat betapa susahnya sahabat saya menjadi nomor satu dalam kontes pilkada kemarin. Dia hanya bilang kurang dana. Dia sampai hutang kesana kemari: ratusan juta habis.

Pemenang kontes selalu bisa ditebak: mereka yang banyak uangnya. Beberapa junior saya, junior! (saya bilang junior) sejak awal mengatakan banyak pertahana akan bertahan dalam posisinya: mereka punya banyak dana, mereka melakukan saving sejak awal. Sebuah logika sederhana dan mudah dipikirkan. Periode pertama adalah periode pengembalian modal sambil menyiapkan periode kedua. Hari ini banyak dari mereka sibuk membahas 2024: bahkan ada narasi yang terkesan sudah dihadap-hadapkan satu sama lain. Pagi sekali.

Kenapa mereka tidak sibuk menyelesaikan persoalan Negara? Apakah cita-cita Pancasila hanya dibicarakan pra-pemiliihan saja?: mereka kemudian berbicara lantang sekali membela rakyat, menyebut kekurangan yang menjabat: politisi kita memang menyimpan keburukan pejabat sebagai alat untuk menjatuhkannya nanti supaya dianggap sebagai sosok yang paling cocok menjadi pejabat berikutnya. Rakyat selalu digitukan sepanjang perjalanan.

Ujung-ujungnya sama saja. Dalam debat kandidat mereka sangat lancar bicara atas nama rakyat. Namun gaya bicaranya sama seperti debat-debat ketua kampung yang hanya berkutat pada soal-soal teknis dalam menyelesaikan persoalan. Ideologi itu tidak penting, yang penting dapat jabatan: punya uang dan dapat dukungan partai. Apakah politisi kita gila jabatan? Partai politik juga hanya bicara mahar!

Pancasila pada akhirnya tidak pernah menjadi batu pijakan moralitas dalam menerjemahkan perjuangan apa yang harus diperjuangkan. Prinsip-prinsip di dalamnya tidak pernah menjadi perhatian serius. Politik hanya menjadi semacam arena siapa yang lebih kaya. Mereka benar-benar tak pernah menjelaskan bagaimana mereka akan menjemput cita-cita Pancasila dengan segala hal mendasar di dalamnya. Tentu akan sangat menarik apabila barometer kebijakan: bahkan dalam konteks mengkritik kebijakan dengan alat ukur Pancasila. Semua berada dalam bingkai kerangka ideologis kita sebagai bangsa dan Negara. Yang jelas memang ada hal yang harus diperjuangkan oleh politisi dan itu berangkat dari ideologi Negara sendiri.

Terlalu pagi bicara posisi 2024. Dan alangkah tidak etisnya. Belum lagi pertunjukan seni politiknya yang selama ini sangat mengecewakan. Tidak banyak hal yang bisa dibanggakan dari kursi yang diduduki sekarang. Namun betapa mudahnya dan sampai tidak merasa malu setelah minimnya pencapaian. Kita masih menjadi bagian dari Negara yang berkembang: bukan saatnya terlalu ribut soal jabatan.