Pekerja Swasta
11 bulan lalu · 354 view · 2 menit baca · Politik 24019_82751.jpg
Ilustrasi, Pemilu dan kepemimpinan Indonesia akan datang

Pilpres 2019, Politik Identitas serta Peluang Jokowi Memimpin Dua Periode
Wujudkan Politik Konstruktif yang Mencerdaskan Publik

Tidak mudah memenangkan suatu kontestasi pemilihan kepemimpinan di era demokrasi Pancasila yang masih didikte sistem global demokrasi liberal. Di mana Indonesia sebagai Negara yang majemuk mempunyai bargaining strategis di dunia internasional, yang kemudian punya relasi kuat dan hubungan emosional dengan negara-negara lainnya (baca; fenomena pragmatisme politik).

Sehingga begitu, settingan ekonomi global akan menjadi variabel penentu terhadap maju dan mundurnya pergerakan demokrasi di Indonesia. Itu sebabnya Presiden kita Jokowi (Joko Widodo) harus bekerja ekstra membina keakraban, cerdas, punya konsep yang kuat memajukan Indonesia agar tidak gampang didikte asing. Kita Indonesia berdaulat, tak boleh jadi budak negara lain.

Seiring dengan jalannya pembangunan Indonesia di tahun 2019 ini telah masuk pada momentum penting, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) yang di dalamnya terdapat agenda Pemilihan Presiden Republik Indonesia (RI) dan Wakil Presiden RI.

Di tahun 2018 ini, 'demam' terkait rebutan posisi yang sang menjatuhkan terjadi, di mana para bakal calon Presiden dan Wapres terlihat tidak mau ketinggalan momentum. Hal itu terlihat dengan iklan, pencitraan, serta kerja-kerja yang bertujuan menarik perhatian publik diperlihatkan ke media massa.

Kemudian, posisi inilah yang menjadi tantangan bagi sang petahana Jokowi dalam kontestasi Pilpres mendatang. Banyak pihak, baik yang teguh berdiri memperjuangkan Jokowi dua periode maupun pihak yang menghendaki Presiden Indonesia yang baru, diprediksikan tengah menyiapkan strategi kampanyenya.

Curi start dilakukan. Capres mulai loby-loby cukong atau donatur yang akan memberi support pembiayaan kampanye. Bahkan, bisa saja para bandit dan bajingan yang menjadi bandar sabu-sabu dan narkoba ikut memberi sumbangan terhadap para calon pemimpin Negara di RI.

Itulah sebabnya rakyat harus membuka nalarnya, membuka mata dan menggunakan nurani untuk menilai secara jujur bahwa siapa Presiden Indonesia berikutnya yang layak dipilih.

Rakyat Indonesia pasti mengharapkan pemimpin yang berwibawa dan mempunyai integritas, karena Indonesia dalam lembaran sejarahnya di dunia internasional begitu disegani. Jangan posisi tersebut dihancurkan karena rakyat salah memilih Presiden kita. Keselamatan rakyat itu ada di tangan rakyat sendiri, bukan penguasa apalagi pengusaha.

Munculnya politik indentitas di Indonesia mengindikasikan kalau rakyat mulai paham betul tentang eksistensinya.

Pada level ini pula kita mulai lihat aksi dan resaksi para politisi yang berkepentingan meraih kekuasaan begitu ngotot saling membangun citra, masing-masing merasa pihaknya paling berhak, serta merasa berjasa untuk membangun Negara Indonesia. Identitas-identitas politik menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam demokrasi Indonesia yang masih banyak dengan rasionalitas ini.

Tuding-menuding antara kelompok politik pun mulai tak dapat dibendung. Semua tak lain bermaksud memenangkan hati rakyat demi kekuasaan.

Jokowi akan berpeluang besar menjadi Presiden dua periode bila mampu meredupkan semangat politik identitas yang mungkin berlebihan dosis saat ini, Jokowi harus mendamaikan, menyelaraskan, dan membuat sinkron semua spirit-spirit rakyat yang cenderung sektarian itu demi kepentingan publik.

Begitu mudahnya Jokowi akan meraih kursi kepresidenan pada periode keduanya bila apa yang dilakukannya saat ini benar-benar meringankan beban rakyat. Peluang itu sebetulnya membuat sang petahana menjadi memiliki nilai lebih. Itu artinya mereka tidak perlu galau merana atau panik menanggapi 'kegilaan' lawan politiknya. 

Jokowi akan menang bahkan 95% bila mampu merebut hati rakyat di saat menjadi Presiden di periode pertama ini. Tidak perlu lagi pusing dan menghabiskan waktu untuk pencitraan, tapi kerja nyata itulah yang kemudian membuat Jokowi dicintai rakyatnya.