Tahun 2019 ini bangsa Indonesia telah memasuki tahun politik karena pada tahun ini akan diselenggarakan perhelatan besar yang akan menentukan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat di empat tingkatan legislatif dan Presiden melalui mekanisme pemilihan umum pada 17 April nanti.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan diikuti dua pasangan calon yakni pasangan nomor urut 1 dengan calon petahana Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

Sementara pasangan nomor urut 2 dengan calon Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sebagai perumpamaan dalam sepak bola Spanyol, dua club sepakbola paling super seantero jagad ini yakni antara Real Madrid CF dan FC Barcelona akan bertemu dalam pertandingan sarat dendam yang dikenal sebagai El Classico atau El Derbi Espanyol.

Duel yang menghadirkan pertarungan bintang-bintang terbaik lapangan hijau didukung dengan para sporter fanatik yang turut memeriahkan sengitnya duel dan dipastikan akan menyita seluruh perhatian khususnya para penggemar si kulit bundar.

Pertemuan antara dua kubu yang pernah saling berhadap dalam satu ring Pemilu tahun 2014 akan terulang kembali. Namun agak sedikit berbeda pada duel tempo lalu, dimana komposisi pemain di 2014 adalah Jokowi bertandem dengan Jusuf Kalla sedangkan Prabowo Subianto bertandem dengan Hatta Rajasa.

Aroma perseteruan sudah tercium jauh hari sebelum hari penetapan calon, berbekal dukungan dan loyalitas, para pendukung masing-masing bergerilya di berbagai lini massa guna menonjolkan superior kandidatnya demi setumpuk angka elektabilitas dari lembaga survei yang diyakini sebagai deklarasi dini pra pemilihan.

Pertanyaannya adalah: can we still trust polls? dalam situasi terbaik, jawabannya adalah tidak harus. Karena di era serba canggih saat ini perlu adanya kehati-hatian dan proses seleksi dalam mengkonsumsi setiap informasi yang datang silih berganti dan bersifat massive.

Saat ini peran media sosial dalam transfer informasi sangatlah cepat walaupun soal keakuratan perlu sedikit menyisihkan kerja ekstra untuk cek and ricek validitas informasi tersebut.

Dengan kata lain di era industri 4.0 ini masyarakat pengguna internet dengan mengandalkan media sosial (medsos) dapat menjadi siapa dan apa saja dengan kata lain, masyarakat bisa menjadi wartawan, fotografer, redaktur ataupun lainnya dalam hal mendapatkan serta mengshare informasi yang dianggapnya penting.

Berkaca pada pengalaman Pemilukada serentak tahun 2017 yang lalu, khususnya Daerah Khusus IbuKota (DKI) Jakarta, dimana Ahok yang mengungguli Anis di berbagai survei dengan persentasi rata-rata di atas 50 persen.

Namun hasil berkata lain, Ahok pun “keok” dengan perolehan suara sebesar 42,05 persen suara sedangkan Anis melaju sebagai pemenang dengan perolehan 57,95 persen suara.

Fenomena melencengnya hasil survei juga pernah terjadi di pentas Pilpres Amerika Serikat (AS). Tampil dominan di berbagai papan survei, calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dipecundangi kandidat dari Partai Republik Donald Trump pada pemungutan suara yang digelar November 2016.

Jadi, apakah hasil polling atau survei bisa kita percayai ? jawabannya tentu kembali kepada anda, namun ada langkah – langkah yang sebaiknya anda lakukan sebelum mempercayai polling tersebut?.

Menurut Managing Director Manilka Research & Consulting, Herzaky Mahendra Putra, ada yang perlu dicermati sebelum mempercayai hasil survei politik, antara lain jika ada rilis hasil survei dan sang kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi hadir di acara itu, itu perlu dicurigai.

Lalu bila hasil survei menunjukan bahwa kandidat dengan elektabilitas tertinggi adalah seseorang yang terus-terusan dikritik oleh media, maka lebih baik abaikan saja hasil survei tersebut.

Sedikit mengupas keberadaan lembaga survei, biasanya kemunculan berbagai lembaga survei seiring dengan masuknya musim pemilihan umum baik tingkat daerah ataupun pusat.

Masing – masing Mereka seakan berlomba – lomba untuk mempublikasikan hasil surveinya namun tidak sedikit yang dituding sebagai lembaga bayaran atau abal-abal.

Ibaratkan mengejar target, para lembaga survei seakan memburu waktu saat melakukan riset. semakin cepat, semakin baik, bahkan saking cepatnya, margin error kadang bisa lebih tinggi dari yang tertulis di atas kertas rilis.

Contoh kecil di atas bisa saja terjadi hal ini diduga akibat lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya kapasitas dalam melakukan survei padahal  kegiatan survei itu merupakan pekerjaan estimasi statistik dimana akurasi data menjadi hal yang paling utama.

Dalam kasus pemilih pemula contohnya, adalah pemilih yang belum mempunyai keterkaitan dengan partai politik manapun alias belum pernah memilih, tentu saja belum ada data pembanding.

lantas bagaimana mengestimasi pilihan politiknya, tentu saja digunakan pendekatan dan teknik khusus untuk mengetahui faktor - faktor apa yang telah mempengaruhi pikiran mereka termasuk juga pilihan tidak memilih beserta alasannya.

Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat sebanyak 5.035.887 orang pemilih pemula di Pemilu 2019, data tersebut bersumber dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4), ungkap Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

Dengan jumlah 5 jutaan pemilih pemula tersebut jika disandingkan dengan metode survei yang salah alias abal-abal tentu hasilnya dipastikan akan melenceng dari estimasi awal.

Tentu ini tidak sejalan dengan klaim-klaim para lembaga survei yang menyatakan bahwa lembaganya independen dan kredibel. Ditambah lagi banyak asumsi masyarakat selama ini bahwa saat ini banyak lembaga survei abal-abal alias bayaran.

Bayaran yang dimaksud adalah lembaga survei telah mengambil fee untuk menaikkan elektabilitas parpol atau seseorang serta berafiliasi pada kekuatan politik tertentu seperti halnya terjadi di beberapa media massa saat ini.

Menurut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, bahwasanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan lembaga survei yang terdaftar secara resmi menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019. Namun lembaga survei tak boleh melanggar mekanisme yang diatur undang-undang.

Pada Pasal 540 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jelas diatur bahwa hitung cepat diperbolehkan dua jam setelah pemungutan suara rampung, jika sebelum dua jam itu hasil survei diumumkan, berarti itu melanggar hukum dan ada sanksinya.

Lebih lanjut pada pasal ini, secara tegas memberi ancaman kepada para lembaga survei apabila tidak taat aturan mengenai ketentuan waktu penyiaran hasil hitung cepat maka bisa diancam pidana selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp18 juta.

Senada dengan hal tersebut, Komisioner KPU, Hasyim Asyari, menyebutkan bahwa pihaknya mengharapkan kepada para lembaga survei dapat mempertanggung jawabkan hasil surveinya tanpa menimbulkan pertanyaan – pertanyaan di masyarakat terlebih mengenai hasil quick count Pemilu 2019.

Saat ini di KPU telah terdaftar sebanyak 33 lembaga survei yang akan menampilkan hasil quick count Pemilu 2019 yakni :

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi)

2. Poltracking Indonesia

3. Indonesia Research and Survei (Ires)

4. OnlineSumut.com

5. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia.

6. Charta Politika Indonesia

7. Indo Barometer

8. Penelitian dan Pengembangan Kompas

9. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

10. Indikator Politik Indonesia

11. Indekstat Konsultan Indonesia

12. Jaringan Suara Indonesia

13. Populi Center

14. Lingkaran Survei Kebijakan Publik

15. Citra Publik Indonesia

16. Survei Strategi Indonesia

17. Jaringan Isu Publik

18. Lingkaran Survei Indonesia

19. Citra Komunikasi LSI

20. Konsultan Citra Indonesia

21. Citra Publik

22. Cyrus Network

23. Rakata Institute

24. Lembaga Survei Kuadran

25. Media Survei Nasional

26. Indodata

27. Survei & Polling Indonesia (SPIN)

28. Celebes Research Center

29. Roda Tiga Konsultan

30. Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID)

31. Indomatrik

32. Puskaptis

33. Pusat Riset Indonesia

Sebagai informasi tambahan, KPU telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 7.968 calon dari 16 partai politik nasional (parpol).

Dari 7.968 caleg DPR yang lolos, terdapat 4774 caleg berjenis kelamin laki-laki dan 3194 caleg berjenis kelamin perempuan, sementara khusus daerah Aceh ditambah 4 parpol lokal.

Untuk calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 807 calon berasal dari perwakilan dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

Untuk jumlah pemilih sejauh ini yang terdaftar dan telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, tercatat sebanyak 185.732.093 orang yang terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan, yang akan memilih di 805.075 TPS.

Pemilu 2019 kali ini menggunakan lima kertas suara dalam lima warna yang berbeda kecuali DKI Jakarta, yang hanya menggunakan empat kertas suara karena minus pemilihan DPRD Kota/Kabupaten.

Warna kertas suaranya antara lain abu-abu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kuning untuk pemilihan anggota DPR RI, Merah untuk pemilihan anggota DPD RI, Biru untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, Hijau untuk pemilihan DPRD Kota / Kabupaten.

Adapun biaya penyelenggaraan pada Pemilu 2019 ini dianggarkan sebesar 24,8 triliun rupiah. Ini meningkat sekitar 700 miliar dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya memakan biaya sebesar 24,1 triliun.