Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengumumkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Secara serentak diselenggarakan di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia.

Walau belum memasuki masa kampanye, para aktor politik yang maju menjadi calon kepala daerah telah menggunakan beberapa momentum guna menaikkan elektabilitas dirinya kepada para calon pemilih. Dalih pembenaran dibalut retorika pencitraan kepada publik tak pelak dilakukan.

Dalam aktivitas membangun citra, para aktor politik kebanyakan menggunakan media pers —berskala lokal maupun nasional— sebagai wadah penyaluran aspirasi.

Mengingat di era digitalisasi saat ini, di mana keterbukaan informasi dan persebarannya begitu melimpah ruah. Karena per detiknya saja kabar terbaru telah berseliweran di lini masa.

Para pembaca berita pun dengan mudah mendapatkan informasi terbaru, cukup dengan memainkan jemari di atas layar ponselnya. Ini juga menandai adanya peluang besar bagi aktor politik.

Dalam melihat peluang tersebut, para aktor politik tentu tak akan tinggal diam dalam menggunakan media pers sebagai mesin kampanye politik. Tak lain orientasinya ialah meraih dukungan dari para pemilih.

Tak tanggung-tanggung para aktor politik atau yang menjadi penyokong dana telah menyiapkan budget cukup untuk menyewa media pers agar turut membantu menaikkan citra dirinya di hadapan publik. Dan tak lupa melakukan manuver ke lawan politiknya.

Baca Juga: Framing Media

Proporsi informasi yang seharusnya diamalkan oleh media pers tak berjalan dengan baik. Diakibatkan kepentingan yang saling menguntungkan, media pers sangat mudah berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Perannya sebagai wadah penyalur informasi publik tak berjalan semestinya.

Pilkada bukan sekadar menjadi ajang pertarungan politik lima tahun sekali, lebih dari itu juga menjadi lahan bisnis menggiurkan bagi oknum jurnalis media pers.

Demi meraup untung di masa Pilkada, banyak media pers akhirnya melakukan “Malpraktik jurnalistik.” Akal-akalan mengemas kampanye politik dalam bentuk berita acap kali dilakukan.

Ditambah perselingkuhan politik oknum jurnalis dan paslon maupun parpol pengusung telah menjadi rahasia umum. Diakibatkan banyaknya temuan beberapa oknum jurnalis yang secara terang-terangan mengambil posisi sebagai tim sukses.

Ironis, media pers yang seharusnya menjadi penyerap aspirasi dan sebagai wadah informasi publik karena lebih mengedepankan independensi sirna seketika akibat permainan oknum jurnalis.

Menyoal independensi, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2006) dalam “Sembilan Elemen Jurnalisme” memberi pemaknaan independensi berupa kelakuan bebas dari pengaruh pemerintah maupun partai politik. Secara spesifik, prinsip ini menjadi penting untuk menjaga agar para jurnalis berfungsi secara impersonal tanpa berpihak pada kepentingan politik apapun.

Sanksi pidana dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik menjadi simbolitas tak bermakna. Dibuktikan dengan tak ada satupun pengadilan yang mengadili perkara yang menyangkut oknum jurnalis. Paling hanya teguran dari lembaga etik Dewan Pers kepada oknum jurnalis atau media pers terkait.

Oknum jurnalis seperti ini bila kita biarkan akan merusak tatanan nilai luhur demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Bahkan mencederai akal sehat publik.

Maka dari itu, semoga di saat pencoblosan nanti, warga yang memiliki konstituen untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin yang kelak akan melahirkan kesejahteraan dan meretas kesenjangan sosial tercapai.

Sebagai warga negara yang berintelektual –dibuktikan dengan data dari laporan penelitian Richard Lynn dan Tatu Vanhanen dalam “IQ and the Wealth of Nations (2002),” bahwa warga Indonesia rata-rata memiliki IQ berkisar 87— mestinya telah mampu memilah lalu memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin.

Karena pemimpin terpilih ialah representasi dari apa yang dikehendaki bersama. Menolak pemimpin yang hanya memupuk ego demi kekuasaan ialah hal yang mesti dilakukan. Demi kelangsungan demokrasi dan peradaban yang lebih baik.

Media pers juga sebaiknya tidak memberi ruang bagi aktor politik yang haus kekuasaan. Independensi dan proporsi informasi harus tetap dirawat. Mampu menganulir berita yang baik ditampilkan ke publik dan yang tidak.

Pewacanaan tentang profesionalisme jurnalis semoga menjadi lebih penting diberi penekanan khusus. Dalam hal ini, wacana profesionalitas yang dikembangkan oleh industri pers dan negara. Sehingga dapat memberikan sinyal bahwa gagasan tersebut telah diinternalisasi oleh jurnalis itu sendiri dan menjadi acuan sikap media pers.

Basis keterikatan jurnalis dan media pers agar tetap menempatkan profesionalitas kerja sebagai wadah aspirasi publik.

Jurnalis sebagai penyampai informasi baiknya sadar betul akan perannya ditengah masyarakat. Menegasikan kepentingan individual dalam tiap penulisan berita.

Karena tiap kata yang ditulis oleh seorang jurnalis akan dipertanggungjawabkan secara moril kepada publik.

Telah semestinya seorang jurnalis media pers tetap menjaga marwah ke-independensi-annya dalam mengemas informasi, dan segera keluar dari bejana kepentingan politik terentu. Menanggalkan segala bentuk sikap pragmatisme.

Bekerjalah sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik mesti diamalkan agar tak sekadar menjadi simbol eksistensi jurnalis.