Indonesia begitu rapuh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Betapa tidak, isu-isu sara yang dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab telah membuat suasana yan tidak harmonis di Indonesia. 

Persatuan yang telah dibangun dengan kokoh oleh para pendiri bangsa ini 72 tahun yang lalu mulai diguncang oleh nafsu serakah dari para aktor politik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Lebih tepatnya, isu sara mulai terangkat ke pembicaraan publik ketika seorang pengguna media sosial mengunggah video dari pidato gubernur DKI Jakarta saat itu. Yaitu bapak Basuki Tjahaya Purnama, yang terjadi pada tanggal 26 september 2016 di pulau pramuka Kepulauan Seribu. Pidato tersebut, gubernur DKI sebenarnya sedang mebahas tentang pengelolaan dan pembudidayaan ikan di kepulauan seribu. 

Sampai di suatu bagian pidatonya, ia berkomentar mengenai warga yang mungkn tidak bisa memilihnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017, terutama kaum muslim dikarenakan adanya salah satu ayat dalam al-qur’an yang dianggap oleh sebagian ulama merupakan larangan untuk memilih pemimpin yang bukan muslim. 

Singgunganya terhadap isi al-qur’an inilah yang dianggap oleh sebagian oknum merupakan tindakan yang telah “menistakan agama”. Mereka “marah” atas apa yang sang pemimpin DKI ucapkan dan melaporkanya ke Polda Metro Jaya. sontak pelaporan ini jadi pergunjingan di masyarakat. baik di dunia nyata maupun di dunia maya semuanya berlomba-lomba untuk saling mencaci-maki satu sama lain. 

Perdebatan ini semakin memanas ketika memasuki gelaran pesta demokrasi pilkada serentak 2017, dimana salah satu daerah yang ikut di dalamnya tentu saja adalah DKI Jakarta. Terdapat 3 pasangan calon yang ikut berkompetisi dalam pilkada kali ini. Dan sang petahana kembali mencalonkan diri. 

Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang rendah moral untuk menyebarkan isu sara dengan mengatasnamakan agama yang mungkin dalam agamapun tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyebarkan isu-isu yang meresahkan masyarakat, kondisi tersebut membuat masyarakat indonesia pada umumnya, dan masyarakat Jakarta pada khususnya, menjadi tidak tenang dan penuh kegelisahan. 

Akibatnya, timbul kekerasan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Seperti berupa ancaman menggunakan pesan singkat, penyerangan suatu tempat tertentu, Pemasangan spanduk bernada profokatif, Serta saling mengejek di tempat umum sempat membuat masyarakat resah, terutama beberapa hari menjelang pencoblosan. 

Sampai pada hari pencoblosan tiba, situasi semakin mencekam. Isu sara terus dimainkan untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon. Bahkan, kondisi semakin diperparah ketika pilkada harus berlangsung selama dua putaran. Membuat Jakarta terbelah ke dua kubu. sampai puataran kedua dilanjutkan, dan hasil telah ditentukan, sang petahana mendapat dua petaka. pertama, ia kalah dari penantang. kedua, kasus hukum tetap berlanjut dan ia divonis 2 tahun penjara. 

Cerita terus berlanjut dengan aksi saling demo di berbegai tempat terkait keputusan hakim yang memberi hukuman 2 tahun penjara kepada pak Basuki, dari yang pro terhadap keputusan dengan terus menceritakan apa saja “dosa” beliau. Sampai para masyarakat yang terus setia bersama dengan beliau dengan terus menyalakan lilin di sepanjang demo mereka. 

Dan petaka puncak terjadi setelah sang petahana memutuskan untuk menggugat sang istri dengan alasan yang masih simpang siur keasliannya. Hal yang sekali lagi sangat disayangkan terutama para pendukungnya dan yang terpenting bagi buah hati mereka.

Drama pilkada DKI 2017 seharusnya sudah menjadi pelajaran yang jelas, bahwa sara dapat menghancurkan bangsa dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi bagaimanapun. Pelajaran yang harusnya dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah tidak tertanam lagi moral, akal, dan logikanya karena ditutupi oleh perasaan semu. 

Pilkada seharunya menjadi cara bangsa ini berkembang, karena disinilah pelajaran tentang kebebasan dan demokrasi dimulai. Tentulah yang dimaksud adalah demokrasi yang adil, bermoral, dan sesuai dengan UUD 1945. pilkada adalah wujud kedewasaan dari sebuah negara untuk menjadi negara yang besar dan mampu menghidupi rakyatnya dengan arif dan bijaksana. 

Pilkada ada karena kita sebagai masyarakat ingin ada perubahan yang lebih baik untuk negara ini kedepan. Dan bukan untuk menonjolkan "identitas sektoral" yang hanya ingin memenangkan pola pkir satu bentuk. Dan prosesnya pun harus bersih dari berbagai hal yang merusak tatanan demokrasi negeri ini.

Pada pasal 7 UU Pilkada No. 16 Tahun 2016 butir kedua, jelas tertulis bahwa jika ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, maka ia harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Artinya, para calon pemimpin negeri ini harus bersih dari segala hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar, serta harus menjauhi segala tindakan yang diindikasikan berusaha untuk berkhianat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

ia harus memastikan, bahwa dirinya dan keluarganya adalah pelopor dan pilihan yang tepat untuk memajukan suatu daerah dengan tetap menanamkan setiap nilai Pancasila di hati dan benak mereka. dan tentunya ini tugas dari penyelenggara pemilu untuk  dapat memilah calon yang bebas dan calon yang terjangkit paham permusuhan menggunakan isu sara. 

Tentu dalam hal ini adalah Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu perlu membuat antisipasi sejak dini, agar kejadian seperti ini tidak terus menerus menjadi senjata seseorang untuk  memuaskan nafsu politiknya. 

Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan membuat satuan tugas (satgas) dibawa pengawasan langsung pemerintah, dalam hal ini satgas ini merupakan bentuk kerja sama dari berbagai instansi, mulai dari Bawaslu, TNI, Polri, Kementrian Agama (kemenang), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementrian komunikasi dan informatika (kemenkominfo). 

Satgas ini dapat diberi nama satgas pilkada anti sara (SATPARA) satgas ini bertugas untuk meberantas segala tindakan bentuk kekerasan yang bedasar kepada sara seperti saling menghina, penyerangan terhadap suatu kaum tertentu, kampanye yang tidak menjunjung tinggi rasa kebinekaan, serta ancaman jika mendukung individu tertentu, yang terjadi selama proses pilkada berlangsung.

Bawaslu sebagai pengawas pemilu akan menjadi motor utama penggerak satgas ini, bawaslu akan bertugas sebagai pemantau terhadap siapa saja aktor politik yang bermain dalam isu sara ini. 

Setelah itu, berikutnya adalah tugas Polri untuk memberikan menangkap sekaligus memberikan hukukman pidana kepada setiap tersangka yang terbukti bersalah karena memainkan isu politik saat proses pilkada berlangsung. 

TNI akan bertugas sebagai pendukung pasukan Polri seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selam proses penangkapan berlangsung. 

Kemenag dan MUI berfungsi memberikan penyuluhan tentang pentingnya keberagaman, mengobati trauma, serta memberikan lagi semangat hidup kepada warga yang berada di daerah terdampak kekerasan bernuansa sara. 

Kemenkominfo juga sangat berperan. mengingat kejahatan sara tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia maya, termasuk di media sosial. Kemenkominfo dapat mengindentifikasi setiap konten di media sosial yang berbau sara, untuk selanjutnya setiap orang yang dicurigai menyebar isu sara di media sosial diberikan informasinya kepada Polri untuk ditindaklanjuti.

Namun, kejahatan sara akan terus menjamur jika hanya melakukan penindakan terhadap kejadian yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat. Pencegahan juga penting agar masa depan bangsa terbebas dari kekerasan tidak beradab ini. Dan yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa adalah para generasi penerus bangsa. 

Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang baik di segala bidang, termasuk di bidang politik. Oleh karena itu, perlunya dibentuk program pendidikan politik kepada setiap siswa agar mereka paham tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan sekaligus menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak cara berpolitik mereka, seperti politik uang, pemerasan, dan tentunya isu sara. 

Program ini dapat diberi nama “Siswa Cerdas Politik”. Program ini dapat di terapkan di setiap sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA, (dalam jenjang kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA). Dengan memberikan seminar, pendidikan kesetiap kelas, dan permainan menarik yang dapat mengasah pola piker mereka berpikir kritis terutama tentang semua hal yang berhubungan dengan politik. 

Tentu program ini tidak bisa dengan serta merta langsung serta merta menjangkau keseluruh sekolah, program ini dapat dimulai dari sekolah yang mudah dijangkau terlebih dahulu. 

Setelah itu, jika memungkinkan, program ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah terpencil, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan penanganan semacam ini. Program ini sendiri dapat dilakukan dengan membuat kerja sama antara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta Kementrian Agama (Kemenag).

Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga keutuhan bangsa. negara harus ada disaat rakyat sedang gelisah, negara harus menunjukan taringnya ketika rakyat butuh kenyamanan di bumi pertiwi sendiri. dan termasuk soal pilkada, negara harus menjadi penjamin rasa aman masyarakat untuk menentuka pilihan terbaik yang dapat memilih wilayahnya. 

Karena rakyat adalah aset berharga sebuah negara, dan episode bangsa yang telah dibangun sejak lama akan hangus seketika, jika generasi selanjutnya tidak menunjukan rasa persahabatan yang tinggi terhadap perbedaan disekitarnya.

Sekali lagi, Indonesia ada karena perbedaan, Indonesia ada karena saling menghargai, dan Indonesia ada karena Bhineka Tunggal Ika.