Wacana demokrasi sebenarnya sudah cukup tua usianya di negeri ini. Tetapi di tanah Bima, tidak ada dalam catatan sejarah yang menyatakan bahwa kehidupan Bima kuno terdapat sisi-sisi yang demokratis.

Pada fase kepemimpinan Ncuhi misalnya, (dalam BO Sangaji Kai diulas tentang fase ini), bahwa dulu kala masyarakat Bima dipimpin oleh para pemuka adat yang disebut Ncuhi.

Ncuhi dianggap sebagai keturunan dari sesembahan gaib yang disebut ma Rafu. Dan marafu sendiri adalah kekuatan yang diyakini bersemayam di mata air, pohon-pohon besar, dan batu-batu besar (rengge).

Proses naiknya Ncuhi ini sebagai pemimpin lebih berdasarkan pada pilihan-pilihan alamiah. Bahwa siapa yang kuat dan sakti, maka ia kemungkinan akan menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Dan kemudian selanjutnya, Ncuhi bisa dipastikan akan memilih keturunannya dalam melestarikan kekuasaan.

Di sini akar lahirnya paham baru tentang darah biru sebagai masyarakat kelas satu. 

Proses peralihan dari era Ncuhi ke era Kerajaan kembali dapat dikatakan sebagai konspirasi para elite adat, sebab prosesi peralihannya sama sekali tidak melibatkan rakyat. Rakyat dibiarkan hidup apa adanya dan harus menerima dan mengamini keputusan politik besar dan bersejarah ini sebagai sebuah keniscayaan. 

Begitu pun dalam perkembangannya kemudian, pemimpin tetap menjadi monopoli darah biru. Raja pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya mengalir darah elite perintis kerajaan. Masyarakat harus mengubur harapannya untuk menjadi raja.

Hak rakyat direduksi sedemikian hebat oleh darah biru untuk tidak masuk dalam zona kekuasaan. Dan tradisi seperti ini berlangsung ratusan tahun lamanya.

Gayung bersambut, episode baru dalam konteks sejarah perpolitikan di tanah Bima. Pesta demokrasi langsung aras lokal ini bergulir pertama kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten antara Juni 2005 silam dan Pilkada Kota Mei 2003 diselenggarakan.

Banyak pihak yang menyoroti sekaligus memuji dan bahkan menggantungkan harapan baru masa depan daerah pada proses pemilihan pemimpin daerah secara “bebas, langsung, dan rahasia” ini.

Demokrasi datang, memang tidak mustahil masyarakat Bima seluruhnya berharap di Pilkada ini melahirkan pemimpin yang memiliki kulaitas “militan tradisional” jauh melebih yang dimiliki Ncuhi atau para raja-raja terdahulu.

Dimensi politik demokrasi demikian semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita ber-Pilkada benar-benar berimplikasi pada perubahan dan pembaruan yang signifikan.

Sebab, sekali lagi, eksistensi sebuah daerah bahkan negara sangatlah erat kaitannya dengan seorang pemimpin. Kemajuan suatu basis kekuasaan selalu integral dengan sosok yang sedang memimpin basis kekuasaan tersebut.

Apa pun yang menjadi gagasan dan komitmen pembangunannya sangat berpengaruh terhadap masa depan daerah. Namun kenyataan berkata lain, eforia ‘rooling elite’ pertama yang dilakukan secara demokratis tersebut tetap saja terjebak dalam cuaca politik fanatisme trah.

Masyarakat masih terjebak pada anekdot trah darah biru yang konon masih menurunkan aura karismatik ‘raja’ atau sultan. Sehingga kesannya saja berdemokrasi, toh faktanya tetap menyuburkan kekuasaan darah biru.

Romantisme sejarah feodal dae non dae justru menjadi daya magis bagi jualan politik pencitraan. Sehingga Kota maupun Kabupaten menuai hasil dipimpin oleh segelintir orang atau turunan keluarga itu-itu lagi.

Artinya, secara de facto, demokrasi langsung pertama tersebut sangat paradoksal. Tapi sebaliknya, secara de jure, tetap menginginkan kekuasaan trah darah biru tetap eksis lebih lama seperti halnya ‘tahta raja’.

Kekuasaan otokrasi yang tidak hanya menyebabkan stagnasi pembangunan, tetapi juga membuat kehidupan dunia demokrasi kaku, macet, dan berpotensi ciptakan sistem yang otoriteriansime.

Lantas apakah Demokrasi Pilkada mendatang dapat menghalau atau menentang Otokrasi?

Oleh sebab itu, pengalaman di atas sebaiknya berfungsi menjadi acuan penting pada Pilkada kali ini, untuk mencegah kembali merajainya kekuasaan yang berbau otokrasi.

Perhelatan demokrasi sekali lima tahun ini, tanpa membatasi dan melukai prinsip demokrasi, ialah seyogianya momentum pembuktian, menguji kemurnian demokrasi substansial. Yakni Pilkada yang mempertengkarkan atau mempertontonkan hal-hal tentang kepantasan kapasitas, kapabilitas, dan integritas para kandidat.

Dengan kata lain, silakan si kandidat didandani sedemikian antik mengiklankan diri dengan rias simbolistik primordial masing-masing. Label dae non dae berpolitik atau tiba saatnya blusukan yang tendensius itu dilakukan.

Perkara bagaimana para calon menampilkan diri mereka sebagai pelanjut reinkarnasi dari sang Bima? Peniru (replika) Bima mana yang akan dipilih? Bima nama angkot, nama badut, atau yang ke mana-mana menggaungkan umbar slogan-slogan yang berbau Bima, papetah-pepitih jenaka yang bernilai sekadar menghibur.

Namun seyogianya, sekali lagi, demokrasi Pilkada kali ini menerangkan gelapnya semua bentuk politik kartel tersebut. 

Sistem atau aturan Pilkada kita sudah terlalu maju, untuk itu pula daerah tak ada lagi waktu buat Pilkada coba-coba. Maka hal ini anggap saja sebagai koreksi lebih awal, simulasi ringan atau siaga sebelum tiba bencana.

Bima membutuhkan pemimpin yang serius bekerja keras membangun dan melayani, bukan pemimpin bala raja yang menuntut psikologi publik untuk membukukan badan dan memberhalakannya.

Karena pemimpin yang hidup di alam demokrasi yang maju saat sekarang ini tidak boleh hanya menerima sedekah pujian, tapi juga harus membuka pikiran untuk menerima kritikan agar tujuan kepemimpinannya berjalan sesuai rel.

Begitulah hakikat demokrasi. Basisnya bukan dikotomi darah biru dae non dae, apalagi mengkultuskannya.

Tanah Bima maju, makmur, sejahtera, atau mimpi, cita-cita, harapan kegemilangan di tengah kegamangan tentu tidak mesti tulang belulang Sang Bima dihidupkan kembali untuk memimpin memerangi musuh termasyhur (kemiskinan-ketertinggalan), tetapi pada Pilkada yang baik; demokrasi yang substansial kita harapkan dapat melahirkan pemimpin autentik sesuai konteks serta kebutuhan zaman.