Rabu, 9 Desember 2020, adalah momen penting Indonesia, khususnya daerah-daerah yang akan melangsungkan proses demokrasi lima tahunan. Pilkada atau Pemilukada di Indonesia akan dilangsungkan secara serentak di 270 daerah (rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota). Inilah momen epik bagi daerah-daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing bersama pemimpin yang berkualitas.

Kontestasi dalam memilih pemimpin kali ini sungguh berbeda suasananya. Virus corona adalah alasan utamanya. Namun, kendati berada di tengah kepungan virus corona, kontestasi ini akan sangat penting bagi kehidupan daerah-daerah. 

Memilih pemimpin yang berkualitas bukan suatu perkara mudah. Butuh kejelian dari mata rasio dan mata nurani masyarakat agar tidak dikecewakan selama yang dipilih itu memimpin. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, memilih pemimpin juga demikian. 

Memang selama masa kampanye, publik sudah banyak menyerap informasi seputar visi dan misi para calon, program kerja masing-masing calon, gaya dan cara komunikasi para calon , pribadi para calon , dan lain sebagainya. Kita juga sudah melihat para calon ini mendebatkan visi dan misi serta program yang akan dibuat selama lima tahun ke depan ini.

Namun, apakah informasi-informasi yang kita peroleh selama masa kampanye itu sudah cukup menguatkan kita untuk memiliki pemimpin lima tahun ke depan ini? Hemat penulis, itu semua belum cukup. Diperlukan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian sangat perlu dalam setiap perhelatan demokrasi. Prinsip ini sangat penting untuk menjernihkan sekaligus memurnikan motivasi kita dalam memilih. Sebab, kita semua tidak ingin kecewa dengan lima tahun yang tanpa hasil. Sudah banyak daerah yang merana karena masyarakat pemilih tidak berhati-hati dalam memilih pemimpinya.

Tujuan dari prinsip ini adalah karena kita mengharapkan pemimpin yang pro rakyat, yang mau bekerja untuk masyarakatnya. Bukan malah untuk dirinya dan keluarga serta kroni-kroninya. Jika demikian, pesta demokrasi pada 9 Desember 2020 nanti hanyalah jalan untuk si pemimpin terpilih meraup uang!

Oleh karena itu, sebagai pemilih, kita tidak boleh membiarkan demokrasi ditikung untuk kepentingan pribadi/sekelompok. Bila mendapat pemimpin yang bertujuan uang, sudah pasti kita akan dihadapkan dengan kepemimpinan berbasis tirani-koruptif. Lalu, hidup masyarakat akan merana.

Reza A. A. Wattimena dalam bukunya Menjadi Pemimpin Sejati (2012) mengemukakan dua ciri pemimpin di Indonesia saat ini (hal. 184-185).

Pertama, bermental permisif, yaitu sikap yang tidak berani mengambil keputusan sendiri. Keputusan yang diambil tidaklah populer, namun cenderung menjaga popularitasnya sebagai pemimpin. Selain itu, masih Wattimena, pemimpin yang bermental permisif ini juga disandingkan dengan mental selebritis yang pada akhirnya hanya menjadi penghibur dan lupa akan tugasnya sebagai pemimpin. Pemimpin dengan ciri seperti ini, menurut Wattimena, lahir dari proses instan.

Kedua, miskin integritas. Pemimpin berciri seperti ini lebih suka berpikir pragmatis, dan hanya berpikir soal keuntungannya sendiri, cenderung mempertahankan posisi, menjatuhkan saingan, dan melebarkan popularitas. Hal ini, bagi Wattimena, menunjukkan betapa miskinnya proses yang dijalani para pemimpin Indonesia.

Oleh karena itu, pencarian sosok pemimpin via demokrasi adalah upaya menemukan pribadi berkualitas, yang mampu membawa warga masyarakat pada ruang kesejahteraan. Dia tidak bermental permisif dan tidak miskin integritas. Maka, Pilkada di penghujung tahun 2020 ini harus betul-betul menjadi filter mencari siapa yang pantas menjadi pemimpin.

Dalam sejarah filsafat klasik, Platon memberikan tiga partisi kelas dalam masyarakat berdasarkan struktur jiwa masing-masing. Orang yang jiwanya dituntun oleh nafsu adalah orang yang cocok menjadi pedagang; orang yang jiwanya penuh semangat gagah perkasa lebih cocok masuk dalam skuat ksatria; dan orang yang hidupnya dipimpin oleh kerja akal budi dan pencarian akan esensi kehidupan dan forma yang baik, lebih tepat menjadi pemimpin (Robertus Robet, 2011:34-35).

Bertolak dari pemikiran Platon tersebut, pencarian akan esensi kehidupan dan forma yang baik tentu harus dilandasi oleh visi yang jelas. Adanya visi menjadi syarat utama bagi seseorang untuk duduk dalam tampuk kepemimpinan. Oleh karena itu, pencarian akan pemimpin adalah yang memiliki visi. Orang yang berjiwa visioner pasti tahu ke mana ia harus melangkah, dan ke mana dia membawa banyak orang berlangkah.

Sejalan dengan Herman Musakabe, seorang pemimpin harus memiliki visi yang memberi arah dan pandangan jauh ke depan serta harapan-harapan kepada pengikutnya agar mereka termotivasi untuk menjalankan yang dikehendaki pemimpin (Musakabe, 2009:17). Dengan visi berarti dia memiliki pemahaman yang luas jauh ke depan yang mampu menggerakan banyak orang kepada suatu tujuan tertentu, yang kita sebut sejahtera itu.

Para kandidat pemimpin di perhelatan akbar demokrasi daerah pada 9 Desember 2020 ini, dalam banyak hal, menunjukkan keunikannya, kekuatan dan kualitasnya, kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Akan tetapi, kita wajib memilih yang berkualitas. Demokrasi yang baik tidak hanya soal tiadanya money politics atau tiadanya black campaign. Demokrasi yang baik adalah juga soal memilih pemimpin yang berkualitas.

Arah parjalanan masing-masing daerah ditentukan pada 9 Desember 2020 nanti. Tetapi, tokoh utama pemilihan ini adalah kita, masyarakat. Semoga, kita tidak memilih calon pemimpin karena se-iman, se-marga, se-kampung, se-suku, se-ras, se-keluarga, se-bisnis, melainkan kerena punya kualitas. Prinsipnya, yang berkualitas boleh memimpin.

Selamat memilih yang berkualitas.