DPR, Pemerintah dan KPU telah memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020, meski sejumlah elemen masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tersebut ditunda pelaksanaannya.

Meski demikian, Komisi II DPR RI meminta agar pilkada digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan harus ada sanksi tegas terhadap siapa pun yang melanggarnya.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, ada empat alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut. Pertama, demi menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, pandemi Covid-19 belum bisa diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, jika pilkada ditunda sampai pandemi selesai, bisa menimbulkan ketidakpastian. 

Ketiga, Presiden tidak ingin daerah yang menggelar pilkada hanya akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan, sebab Plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Padahal, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, justru kebijakan strategis yang sangat diperlukan. 

Keempat, pemerintah telah menunda pilkada dari sebelumnya 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Menurut Mahfud, Presiden telah mendengarkan semua masukan dari masyarakat termasuk ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah sebelum memutuskan tetap melanjutkan pilkada sesuai dengan jadwal. Jokowi telah berkali-kali rapat dengan para menteri dan kepala lembaga negara. Setelah mendengarkan dan mendiskusikan secara mendalam, Prediden akhirnya berpendapat bahwa Pilkada Serentak 2020 tidak perlu ditunda.

Keputusan ini sekaligus menyudahi polemik pro dan kontra seputar pelaksanaan pilkada tersebut. Sebagai warga negara yang baik, sudah sewajarnya kita menghormati keputusan pemerintah ini. Sekarang tinggal bagaimana kita mendukung dan memberi masukan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini tidak sampai memakan korban dan menambah tinggi kasus Covid-19.

Masukan ini penting agar pilkada dapat berjalan sukses tanpa menciptakan klaster baru penyebaran virus Corona. Lalu masukan dan sarannya seperti apa yang harus disampaikan? Sederhana saja. Pilkada dilakukan sesuai dengan slogan yang telah dicanangkan pemerintah, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yang sebelumnya disebut New Normal.

Selama ini, semua aktivitas sebenarnya sudah melakukan itu, hanya saja caranya yang berbeda. Sekolah dan kuliah misalnya, tetap berjalan seperti biasa. Bedanya, jika sebelumnya melalui pembelajaran tatap muka, sekarang melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Aktivitas perkantoran juga begitu. Jika sebelumnya para karyawan ngantor semua, sekarang bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Demikian pula dengan konser musik. Dulu, konser dihadiri langsung oleh penonton yang berjubel. Sekarang, konser cukup ditonton lewat televisi di rumah.

Kompetisi sepak bola juga tetap berjalan. Tanpa penonton. Tapi pencinta sepak bola tetap bisa menikmati pertandingan lewat TV atau live streaming.

Diskusi, seminar, dan meeting pun demikian, tetap jalan dan tidak terpengaruh dengan Covid-19. Bedanya, dulu dilaksanakan di hotel atau ballroom dengan tatap muka, sekarang cukup melalui daring (zoom atau google meet).

Mau nikah? Bisa. Hanya saja, jumlah undangannya dibatasi. Kalau mau lebih aman lagi, cukup nikah di KUA. Resepsinya nanti setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Adaptasi Kebiasaan Baru

Semua aktivitas tersebut bisa dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, tentu saja dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru ditambah dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kalau aktivitas rutin itu bisa dilaksanakan, maka Pilkada Serentak 2020 seharusnya juga bisa. Caranya adalah, pertama, tidak diperkenankan adanya kegiatan pengerahan massa seperti rapat umum, konser musik, olah raga, perlombaan, dan kegiatan sosial. Kedua, hilangkan pertemuan tatap muka. Kampanye dan debat publik hanya diperkenankan secara virtual/online/daring.

Ketiga, pelaksanaan pemilihan pada hari H harus menerapkan protokol Covid-19 yang ketat. Selain itu, jadwal pemilihan jangan dipaksakan harus selesai dalam satu hari. Bisa saja dibuat dalam beberapa hari. Bisa juga diterapkan pola ganjil-genap. Pemilih bernomor ganjil dapat giliran mencoblos di hari pertama, sedangkan pemilih nomor genap di hari kedua. JIka belum tuntas dalam dua hari, bisa dilanjutkan pada hari-hari berikutnya.

Keempat, para petugas (Satpol PP, Polri, TNI, dokter, paramedis dan unsur terkait) harus disiagakan, kalau perlu siap 24 jam. Beban petugas ini memang berat, karena selain mengawasi aktivitas masyarakat sehari-hari, mereka juga harus mengawasi jalannya pilkada. Namun tidak ada pilihan, mereka harus menjalankan tugas mulia tersebut dengan ikhlas.

Kelima, harus ada sanksi tegas dan berat terhadap siapa saja yang melanggar protokol Covid-19. Sanksinya mulai dari sanksi denda hingga diskualifikasi terhadap calon peserta pilkada. Sanksi harus dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar aturan. Tanpa pandang bulu. Tidak tebang pilih. Meski yang melanggar adalah calon peserta yang punya hubungan kekerabatan atau hubungan famili dengan pejabat negara sekalipun.

Kita tahu, dalam Pilkada Serentak 2020 kali ini, banyak calon kepala daerah yang berasal dari lingkungan keluarga pejabat negara. Tentu akan timbul pertanyaan, apakah aparat berani menindak tegas jika yang melanggar adalah anak atau menantu Presiden Jokowi, atau anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, atau keponakan Menhan Prabowo Subianto? Wallahu A’lam Bishawab.

Andaikata aparat tidak berani, maka siap-siaplah pelaksanaan pilkada akan hancur berantakan, dan upaya menciptakan pilkada yang bersih, jujur dan aman hanya akan menjadi semboyan di atas kertas yang tidak akan pernah tercapai. Dan, upaya mencegah terjadinya klaster baru Covid-19 pilkada bakal jauh panggang dari api.