Di masa Orde Baru, kira-kira tahun 1980-an pernah terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Petrus, singkatan dari Penembakan Misterius. Ketika itu, tiba-tiba saja di banyak tempat ditemukan gelimpangan mayat-mayat bertato. Umumnya dengan indikasi luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Mayat-mayat bertato itu diketahui sebagian besar adalah para begal atau pun preman. Namun tidak pernah terungkap secara resmi siapa pembunuhnya.

Desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat, para preman penjahat itu dieksekusi oleh aparat negara. Karena tindakan kejahatan mereka sudah sangat meresahkan dan aksi-aksi kriminal yang mereka lakukan sangat semena-mena dan tidak takut lagi kepada penindakan aparat kepolisian. Para preman ketika itu merasa di atas angin, dapat berbuat kejahatan sekehendak hatinya. Mereka ini dengan bangga membuat tato di sekujur tubuhnya, untuk menunjukkan identitas superiornya di hadapan masyarakat.

Kemudian keadaan menjadi berbalik ketika secara sistematis terjadilah pembunuhan-pembunuhan misterius terhadap para preman bertato itu. Malam-malam terjadi penculikan terhadap orang-orang bertato, dan esok paginya sudah ditemukan menjadi mayat di sungai, tepi jalan dan lain tempat. Sehingga timbul ketakutan di kalangan orang-orang bertato yang bukan preman, khawatir ikut diculik seperti preman lainnya.

Fenomena petrus menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung upaya kekerasan dalam membasmi kejahatan. Namun sebahagian lainnya mengkritiknya sebagai pelanggaran HAM berat. Sebuah hukuman atas pelaku kejahatan haruslah melalui suatu proses pengadilan. Tidak boleh ada penghukuman mati yang dilakukan serta merta secara ‘on the spot’ di lapangan.

Dalam alam rezim Orde Baru, metode penghilangan nyawa manusia sebagai sebuah solusi terhadap kasus-kasus kriminal dianggap hal yang lumrah. Presiden Suharto sendiri mengatakan tindakan tersebut dipakai sebagai ‘shock therapy’ untuk mengingatkan para pelaku kriminal berat. Terbukti kemudian angka kejahatan menurun drastis. Masyarakat lebih merasa tentram kehidupannya terbebas dari ancaman kekerasan kriminal yang selama ini dilakukan oleh para preman penjahat.

Akhirnya fenomena petrus hilang dengan sendirinya, setelah berlangsung selama sedikit tahun dalam periode 1983-1985. Pemerintah orde baru secara diam-diam menghentikan ‘proyek’ pembasmian sistematis kaum preman bertato itu, setelah mendapat tekanan internasional. Terutama dari Amnesti Internasional dan pegiat pembela Hak-Hak Asasi Manusia. Dari dalam negeri sendiri, suara yang menentang datang dari kalangan praktisi hukum dan pembela HAM seperti LBH. Namun suara mereka lumayan kecil dibandingkan dengan suara masyarakat yang diam-diam mendukung tindakan pembasmian itu.

Sekarang, kita memandang peristiwa itu sebagai fenomena kelam di masa Orde Baru yang lebih mengedepankan kekerasan dan pelanggaran berat Hak-hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum. Itu semua adalah tindakan barbar, dan sangat tidak manusiawi.

Dalam alam yang beradab dan pemerintahan yang menjunjung tinggi azas keadilan, semua proses penegakan hukum haruslah melalui saluran yang benar. Ada azas-azas penegakan hukum yang dihormati dan ditaati, seperti penyidikan, sidang pengadilan, penuntutan, upaya pembelaan, dan putusan hakim yang berkeadilan. Semua itu dilakukan demi mendapatkan keadilan yang hakiki untuk setiap kasus hukum. Inilah yang menjadi fondasi utama negara hukum yang demokratis.

Penembakan 6 laskar FPI

Dua bulan terakhir ini kita diharu-biru oleh sepak terjang FPI. Sebuah ormas keislaman Front Pembela Islam. Mereka membuat kerumunan yang sangat mengganggu ketertiban umum dalam suasana pandemi ini. Aksi mereka menyambut kedatangan sang imam besar Habib Rizieq Syihab sudah kebablasan sehingga melanggar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Entah apa yang membuat mereka begitu percaya diri sehingga terkesan mereka begitu mudah melanggar peringatan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah.

Wajar kalau akhirnya aparat seperti kehilangan kesabarannya, tindakan penegakan hukum yang ekstrim pun terpaksa dilakukan. Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap 6 orang anggota laskar FPI yang hingga kini masih simpang siur kronologisnya. 

Komnas HAM malah telah mengumumkan hasil penyelidikannya yang menyatakan tindakan aparat merupakan pelanggaran HAM dan perlu dilanjutkan dengan pengadilan pidana. 

Namun sikap Komnas HAM ini oleh sebagian pihak dianggap tidak mencerminkan keadilan yang hakiki. Padahal diduga kuat aparat telah melakukan tindakan kekerasan yang melanggar HAM berat dalam kasus ini.

Tindakan ekstrim berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah mengumumkan pembubaran ormas FPI dan melarang semua aktivitasnya. Sebuah keputusan yang sudah dinanti-nantikan oleh sebagian masyarakat yang sudah jenuh dengan aktivitas FPI selama ini.

Namun sesungguhnya semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengklaim diri reformis dan demokratis ini tidak mencerminkan sama sekali azas-azas negara demokratis. Bagaimana mungkin penghilangan enam nyawa manusia bisa terjadi terhadap kelompok sipil tidak bersenjata oleh aparat negara. Dalam alam demokrasi, fenomena ini sangat mencoreng dan tidak dibenarkan sama sekali.

Tindakan pembubaran ormas FPI yang dilakukan pemerintah melalui pengumuman SKB beberapa menteri dan instansi terkait juga melanggar prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam negara demokratis. Putusan pembubaran ormas mestilah melalui proses hukum yang benar, ada penyidikan, proses penuntutan, pembelaan dan putusan final melalui pengadilan oleh hakim negara.

Melihat perkembangan terkini fenomena pembungkaman FPI kita jadi teringat kembali dengan cara-cara pemerintah dalam membungkam aksi kriminal di masa Orde Baru dengan petrusnya itu. Upaya penegakan hukum dengan cara bar-bar dan jauh dari penghormatan terhadap HAM ternyata masih dipakai hingga sekarang.

Di satu sisi, cara semacam ini cukup praktis dan efektif dalam membungkam aksi pelanggaran hukum. Masyarakat banyak mendukung tindakan brutal untuk membasmi kebrutalan, dan menganggapnya sebagai ‘keadilan’ di mata mereka.

Namun tetap saja kebrutalan adalah kebrutalan. Artinya tindakan semena-mena tidak dapat dipakai untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Seefektif apapun itu, jika dilakukan melalui tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi tetap merupakan tindakan yang tercela.   

Pemerintah mesti kembali ke pangkal jalan. Koreksi harus dilakukan terhadap segala tindakan yang mengarah kepada penyangkalan nilai-nilai demokrasi. Kalau tidak, sia-sia saja perjuangan reformasi 1998 yang telah diperjuangkan berdarah-darah oleh para syuhada Pahlawan Reformasi***.