Suatu pagi di Desa Citarik, Sukabumi. Seorang petani warga sekitar menunjukkan “itu tanah punya orang Jakarta, itu tanah Pak X, itu tanah Pak Y.” Dia melanjutkan, warga di sana hanya punya sebidang tanah yang tersisa untuk bertani atau bekerja sebagai buruh penggarap lahan. Luas lahan mereka pun hanya cukup untuk konsumsi keluarga sehari-hari. Sisanya dibelikan ternak, yang jika menjelang hari raya bisa dijual atau dimakan sendiri. Saat itu, saya sedang melakukan penelitian terkait mata kuliah sosiologi pedesaan.           

Akhir-akhir ini peristiwa penggusuran petani marak terjadi. Tak jarang mereka harus berhadapan dengan Birgade Mobil, TNI dan centeng-centeng korporasi. Pengusiran petani di Karawang, Langkat, maupun Majalengka sudah menjadi bukti. Di Karawang ratusan petani harus mengungsi, mereka diintimidasi oleh preman sewaan perusahaan dan ancaman ditangkap polisi.

Di Majalengka, setidaknya 6 petani menjadi tersangka, akibat bentrok dengan aparat saat menolak pengukuran lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Di Langkat, para petani harus terlibat bentrok dengan perusahaan sawit dan karet asal Malaysia PT Langkat Nusantara Kepong (LNK). Lagi-lagi aparat dikerahkan untuk memukul mundur petani.

Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat turunnya jumlah petani di Indonesia. Dari 39,22 juta tahun 2013 menjadi 38,97 juta pada 2014 dan terjun lagi ke angka 37,75 juta pada 2015. Sementara usia petani rata-rata semakin renta. Generasi muda tak lagi melirik sektor pertanian. Belum lagi sarjana pertanian yang lebih memilih bekerja di sektor non-pertanian. Atau bahkan, menjadi peracik bom seperti tersangka terorisme RPW yang ditangkap di Majalengka baru-baru ini.

Pembangunan dengan orientasi pasar tidak bisa dirasakan oleh kaum miskin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Data World Bank 2015, satu persen keluarga kaya di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan dari ujung Barat hingga ujung Timur Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir, 20 persen kelompok terkaya diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan 80 persen - setara 205 juta - penduduk Indonesia lainnya. “Minoritas orang Indonesia diuntungkan dari kepemilikan aset-aset finansial,” demikian laporan World Bank. “Terkadang diperoleh melalui cara-cara yang korup.”

Jurang pemisah melesat semakin lebar pasca reformasi. Salah satu alat ukur yang populer adalah koefisien Gini, dimana 0 adalah kesetaraan dan 100 menunjukkan ketidaksetaraan yang sempurna. Pada 2000 koefisien Gini Indonesia mencapai 30 poin dan menjadi 41 poin pada 2014. Kini koefisien Gini hanya berkutat di angka 40 hingga 41 poin. Disparitas antara si kaya dan si miskin semakin meningkat lebih cepat dibandingkan sejumlah negara tetangga Indonesia di Asia Timur.

Sejak dua tahun diperintah Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi proyek prioritas pembangunan Indonesia. Ini terlihat dari alokasi anggaran tertinggi dikuasai oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Kementerian itu mendapat Rp 104,1 triliun pada APBN tahun 2016. Proyek itu mulai dari pembangunan jalan, trasnportasi, pembangkit listrik hingga waduk. Proyek diklaim untuk menambah gairah ekonomi Indonesia.

Pembangunan dilakukan tatkala lahan petani semakin menyempit dari tahun ke tahun. Tak jarang, mereka yang menopang ketahanan pangan Indonesia tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan itu. Alih-alih melibatkan, tak ada itikad baik dari pemerintah untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung atas kemenangan petani Kendeng melawan pabrik semen di Pati dan Rembang, Jawa Tengah. Hingga kini, belum ada sikap dari pemerintah untuk berupaya menghentikan proyek yang cacat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut.

Sementara itu, konsultan properti Knight Frank mencatat terjadi lonjakan orang super kaya di Indonesia dengan nilai investasi masing-masing US$ 30 juta setara Rp 405 M. Mereka berinvestasi mulai dari rumah mewah, benda seni, surat utang hingga benda mulia. Sepuluh tahun terakhir, orang-orang superkaya tersebut meningkat menjadi 349 persen atau 1.096 orang. Sebagian besar dari mereka tinggal di Ibu Kota Jakarta.

Ketimpangan yang semakin meraja lela, diprediksi tak hanya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, memperbesar adanya potensi konflik di masyarakat. Resistensi dari para petani sudah mulai terlihat, tatkala sejumlah korporasi menguasai lahan konsesi hingga ribuan hektare.

Sedangkan, kemampuan pemerintah mencetak sawah lebih rendah daripada laju konversi lahan pertanian. Rata-rata per tahun pemerintah hanya mampu mencetak 40 ribu hektare sawah, sedangkan konversi lahan mencapai 100 ribu hektare. Lahan itu banyak dikonversi menjadi permukiman, bangunan industri atau proyek infrastruktur. Menipisnya jumlah produksi beras, juga salah satu pemicu adanya inflasi, menurut BPS.

Pembangunan yang kian banal dan meminggirkan, membuat negara turut andil dalam upaya pemiskinan struktural para petani. Saat petani kelihangan tanahnya, mau tak mau mereka harus beralih ke pekerjaan lain. Tak jarang mereka merantau ke kota, menjadi buruh berpenghasilan rendah atau unskilled labour. Siklus hidup kelompok miskin menular ke anak cucu mereka. Ini lantaran persaingan tenaga kerja yang dimulai dengan sumber daya yang tidak seimbang. Akibatnya, petani semakin miskin dari tahun ke tahun.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria mencatat, dari 190 juta hektare luas daratan Indonesia jutaan hektare di antaranya dikuasai oleh sejumlah korporasi. Di antaranya, Sinar Mas Group 2,3 juta ha, Salim Group, 1,15 juta ha, Riau Pulp Group 1,19 juta ha, Alas Kusuma Group 1,15 juta ha, Kayu Lapis Indonesia Group 1,4 juta serta ratusan korporasi lain yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan maupun properti. AGRA juga merilis, setidaknya 37,75 hektare lahan Indonesia dikuasai oleh korporasi. Penguasaan itu, menurut AGRA, akan berdampak terhadap 14 juta petani yang rata-rata hanya memiliki lahan setengah hektare.

Sudah saatnya pemerintah menempatkan petani sebagai subyek pembangunan di tempat yang lebih layak. Petani juga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Jasa petani bagi negara ini tak perlu dipertanyakan lagi. Negara ini berdaulat dan meraih kemerdekaan salah satunya karena gerakan petani. Bukannya, malah dipinggirkan atas nama pembangunan dan penguasaan tanah korporasi.

Saya berharap pada suatu pagi di Desa Citarik, sang petani dapat menunjuk “itu lahan punya saya, itu lahan petani X, itu lahan petani Y.” Sembari menikmati teh hangat dan ubi di tengah sejuknya udara sawah pedesaan.