Media selalu memainkan peran sentral dalam konstruksi dan reproduksi budaya pesohor. Ritual pernikahan membuka ruang liminal baru yang disiarkan di ruang publik. Ilusi liputan media yang intensif tentang kehidupan selebriti membuat popularitas selebriti seolah ingin dekat dengan masyarakat. Keresahan kita bukan saja pada reproduksi budaya di masyarakat, tapi juga seberapa lama ruang publik digunakan yang mengabaikan kepentingan publik.

Jejak Tayangan Pernikahan Pesohor

Rentang waktu 2008 hingga 2018 tayangan televisi kita marak dengan siaran langsung pernikahan selebritas dalam negeri. Dari pasangan Bunga Citra Lestari dan Almarhum Ashraf Sinclair, Anang Hermansyah dan Ashanty, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga Syahnaz Sadiqah (adik Raffi) dan Jeje ‘Govinda’ ditayangkan dengan memanfaatkan frekuensi milik publik.

Seolah mati rasa, tanggal 13 Maret 2021 kemarin publik kembali harus disuguhkan tayangan serupa, tepatnya meneruskan warisan turun temurun dari orang tua dan kolega mereka – menggunakan frekuensi milik publik untuk kepentingan pribadi. Pernikahan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ditayangkan live di stasiun televisi (lagi-lagi) RCTI. Perlu diketahui Aurel adalah anak kandung dari Anang Hermansyah, di mana pernikahannya juga ditayangkan live nasional di televisi yang sama pada tahun 2012.

Lantas mengapa sebaiknya kita perlu turut mengawasi dan mengecam tren tersebut? Apa dampak negatif bagi publik? Serta bagaimana mendorong partisipasi publik menghentikan kesemena-menaan media televisi yang abai pada tanggung jawab sosial?.

Media dan Kepentingan Publik

Gagasan mengenai kepentingan publik memiliki akar sejarah dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang melibatkan kontrol publik secara kolektif dan arah kebaikan masyarakat dan negara (McQuail, 1987). Jika dikaitkan dengan media massa khususnya televisi, kepentingan publik dimaknai sebagai tanggung jawab media bekerja bagaimana negara mengatur masyarakat.

Media harus mampu menjaga keadilan, kebenaran, demokrasi, dan gagasan yang mengatur nilai sosial dan budaya nan berlaku di masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen sendiri memiliki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk memastikan penggunaan frekuensi publik oleh media massa.

Dalam Bab VII Pasal 11 Ayat 1, disebutkan Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kebermanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Meski pedoman ini sudah dirilis sembilan tahun lalu, pelanggaran terhadap pasal tersebut kerap terjadi. Ini bukti penyakit kronis media massa berakar pada kepemilikan dan orientasi ekonomi. Keberatan dan protes tertulis juga dilayangkan oleh Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) kepada Komisi Penyiaran Indonesia terkait bergemingnya lembaga independen itu terhadap kapitalisme media.

Publik dan Ekonomi Politik Media

Aktivitas media tidak dapat dipisahkan dalam relasi ekonomi dan politik. Ini dipahami sebagai aktivitas yang melibatkan produksi barang dan layanan yang kerap kali bersifat pribadi dan publik. Secara sederhana, media bertanggung jawab melayani publik untuk kegunaan sumber daya bagi publik seperti fungsi informasi, gagasan, kebijakan, dan budaya. Untuk memahami landasan kerja media dalam ruang lingkup ekonomi politik dan determinasi teknologi, perlu kiranya melihat melalui kacamata ekonomi-politik kritis (Graham, 2007).

Perspektif ini menawarkan kritik kapitalisme dan hubungannya dengan sistem ekonomi, politik, dan peran teknologi. Pendekatan ini mengarahkan perhatiannya pada struktur kepemilikan dan pengawasan media serta cara kekuatan pasar media beroperasi (McQuail, 1987). Beberapa poin yang diketengahkan adalah persoalan isi media dikendalikan oleh faktor ekonomi dan kepentingan, serta konten media dan publik dimodifikasi.

Mengutip Picard (1989), Suatu pasar terdiri atas penjual yang menyediakan barang atau layanan kepada sekelompok konsumen yang sama. Sumber-sumber pendapatan media dari komodifikasi tayangan pernikahan pesohor biasanya mencakup sponsor, penempatan produk, Public Relations, dan dukungan dari penyokong pribadi sang selebriti.

Menjadi masalah ketika semua itu mempertaruhkan nilai kebermanfaatan “publik” atas tayangan media. Apa urgensinya sebuah tayangan pernikahan pribadi bagi publik secara luas?. Jika itu dilakukan melalui streaming kanal youtube pribadi tentu tidak banyak persoalan. Sayangnya momen berjam-jam pernikahan menggunakan frekuensi dan hak publik untuk mendapat manfaat dari distribusi informasi, apalagi di tengah ketidakpastian kondisi pandemi saat ini.

Tentu saja argumen menganggap penyokong dan sponsor adalah bagian dari publik tentu keliru dan cacat. Kepentingan publik hendaknya setara dengan tanggung jawab pemerintah negara mengatur masyarakat, berbeda dengan motif yang dilandaskan pada keuntungan segelintir pemilik media atau pesohor itu sendiri.

Sebagai publik, kita memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mencegah bahkan “mengganggu” logika kapitalisme media yang merugikan. Bukan karena televisi adalah sarana hiburan bagi mereka yang menikmati, melainkan tak ada manfaatnya menyaksikan tayangan pernikahan di atas penggunaan frekuensi publik.

Mendorong cara pandang tersebut tentu membutuhkan kerja keras intelektual yang panjang dan kooperatif dari semua pihak, termasuk Komisi Penyiaran Publik yang memegang mandat publik. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin lingkaran anak cucu selebritas tanah air akan terus mendominasi penggunaan frekuensi publik, sedang masyarakat luas terus saja terbius kesenangan semu dalam perayaan-perayaan yang tak ada sangkut pautnya dengan kepentingan publik.

Kepustakaan

Graham, P. (2007). Political economy of communication: A critique. Critical perspectives on international business.

McQuail, D. (1987). Mass communication theory: An introduction. Sage Publications, Inc.

Picard, R. G. (1989). Media economics: Concepts and issues (Vol. 22). Newbury Park: Sage Publications.