Penguasa, penguasa! Berilah hambamu uang!
Beri hamba uang! Beri hamba uang!

Pembaca yang berusia di atas 30 tahun pasti tahu penggalan reff di atas. Lagu ini adalah ciptaan Iwan Fals yang berjudul “Pesawat Tempurku”. Diluncurkan pada tahun 1988, lagu ini menjadi bagian dari hidup jutaan orang. Bahkan, penulis sebagai post-millennial sudah mendengarnya sedari kecil.

Tentu saja reff lagu ini ikonik. Akan tetapi, bukan bagian ini yang paling penulis ingat. Justru, verse ketiga lagu ini menjadi bagian yang membekas di benak penulis. Begini bunyinya:

Oh, ya, andaikata dunia tak punya tentara
Tentu tak ada perang yang banyak makan biaya
Oh, oh, ya, andaikata dana perang buat diriku
Tentu kau mau singgah bukan cuma tersenyum

Dulu, ketika penulis masih polos, verse ini tidak memiliki arti signifikan. Dia hanyalah sebuah ocehan kosong seorang penganggur di siang bolong. Ternyata, proses pembelajaran membawa penulis menuju persepsi yang berbeda. Ternyata, Bang Iwan menggambarkan sebuah trade-off yang panas.

Trade-off ini terjadi antara belanja negara pada bidang pertahanan (defence) dan jaminan kesejahteraan (welfare). Para ekonom memanggilnya sebagai guns and butter. Pistol dan mentega. Apa artinya?

Guns and butter adalah istilah yang menggambarkan adanya keterbatasan anggaran negara. Sehingga, pemerintah harus menentukan prioritas antara belanja pertahanan dan jaminan kesejahteraan. Frase ini dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri AS, William Bryant pada tahun 1916. Beliau menggunakan istilah ini karena tidak setuju dengan belanja federal yang terlalu tinggi untuk memproduksi mitraliur (Farley dalam investopedia.com, 2020).

Bahkan, istilah ini diturunkan sampai ada guns and butter curve. Berikut adalah gambarnya:

Sumber: https://www.investopedia.com/terms/g/gunsandbutter.asp

Bentuknya sama dengan Production Possibilities Frontier (PPF). Mengapa? Konsep yang diaplikasikan sama. Ada keterbatasan sumber daya yang tersedia dan pemerintah harus menentukan prioritasnya.

Kini, pemerintah tidak bisa full on defence atau full on welfare. Keduanya harus dipenuhi sebagai tugas utama pemerintah. Akan tetapi, mana yang harus diprioritaskan? Pertahanan atau jaminan kesejahteraan?

Kalau kita ikuti perspektif lagu “Pesawat Tempurku”, prioritas pasti jatuh kepada jaminan kesejahteraan. Argumentasi ini lantang diserukan pada bagian reff. Penguasa, berilah hambamu uang! Implikasinya, pemerintah harus mendorong belanja jaminan kesejahteraan agar tercipta jaring pengaman sosial yang kokoh.

Terlebih lagi, belanja jaminan kesejahteraan adalah “pertahanan” dari berbagai penyakit sosial. Dengan kata lain, belanja ini adalah “peperangan” melawan penderitaan. Bahkan, Presiden Amerika ke 36 Lyndon B. Johnson memanggil program jaminan kesejahteraannya War on Poverty.  Artinya, belanja jaminan kesejahteraan adalah pertahanan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.

Lantas, bagaimana dengan belanja pertahanan? Sesuai namanya, belanja ini digunakan untuk melindungi negara dari dua hal. Pertama, serangan dari agresor luar (external defence). Kedua, serangan dari ancaman internal (internal defence). Dengan belanja ini, cara hidup masyarakat di suatu negara dapat dilindungi dari serangan yang berpeluang merusaknya.

Selain itu, pertahanan yang kuat adalah kunci dari perdamaian dunia. Sejarah membuktikan bahwa agresor akan tergoda untuk menyerang negara dengan pertahanan yang lemah. “Weakness tempts him, strength stops him,” tandas Margaret Thatcher. Proses berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1986-1991 menjadi bukti pernyataan ini.

Uni Soviet (USSR) di bawah Mikhail Gorbachev ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) bukan karena mereka benevolent. Justru, mereka melakukannya karena AS berhasil membalap USSR di bidang militer dan pertahanan. Ditambah lagi ekonomi USSR yang komando itu hancur, sementara AS berhasil booming karena Reagan Revolution. Sehingga, USSR pun kembali ditarik ke meja negosiasi.

Selanjutnya, ekonomi terpusat USSR yang bersifat full on defence tidak sanggup bertahan. Ditambah dengan kebijakan glasnots (keterbukaan) membuat semua ketertinggalan Uni Soviet mengemuka. Hasilnya, muncul ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan inilah yang memicu separatisme dari Moskow dan akhirnya menghancurkan USSR.

Jadi, mana yang harus diprioritaskan? Menurut hemat penulis, belanja pertahanan memiliki urgensi yang lebih besar. Percuma kesejahteraan masyarakat yang tinggi tanpa deterrence terhadap ancaman agresi dan terorisme yang kuat. Kekuatan pertahanan adalah fundamen dari pembangunan bangsa (nation-building) yang berkelanjutan.

Jika bangsa kita adalah sebuah suku, maka belanja pertahanan adalah pembelian senjata yang digunakan untuk mencegah ancaman bersama. Sehingga, ketika musuh yang mengancam melihat komitmen dan kekuatan pertahanan kita, dia takut untuk melakukannya. Istilah kerennya, “defence repels agression and ensure the peace.” Maka, dia adalah public need yang harus dipenuhi sektor publik.

Meski demikian, peace itu percuma tanpa adanya prosperity/kesejahteraan. Disinilah belanja jaminan kesejahteraan memainkan peran penting. Adanya belanja ini membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi membantu pemenuhan kebutuhan saja tidak cukup. Jaminan kesejahteraan harus menjadi social safety net yang efektif.

Artinya, jaminan kesejahteraan menjadi batas minimum standar hidup setiap individu di masyarakat. Dia ibarat jaring (net) penangkap individu yang terjatuh dari tangga mobilitas sosial-ekonomi. Selanjutnya, jaring ini tidak boleh menjerat penerima manfaat di dalam. Justru, dia harus membantu penerima manfaat untuk kembali menaikkan standar hidupnya.

Sebagai kesimpulan, “Pesawat Tempurku” adalah lagu yang mencerminkan sebuah trade-off antara belanja pertahanan dan jaminan kesejahteraan. Pertahanan adalah deterrence terhadap ancaman agresi dan terorisme untuk menjaga perdamaian. Sementara, jaminan kesejahteraan adalah pertahanan terhadap penyakit sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Menurut penulis, belanja pertahanan harus diprioritaskan karena dia adalah public need yang hanya bisa dipenuhi pemerintah. Berbeda dengan jaminan kesejahteraan. Dalam menjamin kesejahteraan, sektor privat bisa berkontribusi lewat filantropi, zakat, dan membuka lapangan kerja. Jadi, peran pemerintah bisa lebih dibatasi.

Ini pendapatku. Bagaimana pendapatmu?