“It was not desirable that the proles should have strong political feelings. All that was requiredof them was a primitive patriotism  which could be appealed to whenever it was  necessary to make them accept longer working-hours or shorter rations.”

Kutipan di atas diambil dari salah satu karya penting George Orwell yang berjudul Nineteene Eigthy Four, salah satu novel satire politik yang populer, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi dasar dari berkembangnya pandangan politik Orwellian, karena berhasil menggambarkan gelapnya keadaan politik Jerman ketika berada di bawah kekuasaan Nazi.

Orwell memberikan gambaran kuat tentang bagaimana cara berpikir totalitarian dalam mengontrol kekuasaan. Bahwa kaum prol (baca: proletar) tidak pantas, tidak perlu, dan tidak penting untuk memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keadaan politik. Yang dibutuhkan dari mereka hanya perasaan patriotis primitif yang bisa dimanfaatkan kapan saja untuk membuat mereka menerima paksaan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa.

Totaliterisme merupakan pandangan politik yang melihat bahwa eksistensi manusia sebagai individu tidaklah penting. Sebaliknya, tiap individu menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya tujuan atau kepentingan bersama. 

Sebutan totaliter atau menyeluruh diberikan karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan. Dalam lingkup sebagai pandangan politik negara, Jerman di bawah kekuasaan Nazi adalah contoh yang paling sering diangkat sebagai representari gaya kekuasaan totaliter.

Dalam lingkup yang lebih kecil, sebagai sebuah cara pandang dan berpikir, sering kali sulit bagi kita untuk mengendus keberadaan totaliterisme. Ini terkait dengan public policy yang secara normatif bisa saja kita anggap benar karena alasan yang terlalu umum. Atau karena memang kita tidak yakin apakah kebijakan tersebut benar-benar punya landasan yang tidak hanya kokoh, tetapi baik. 

Cara berpikir totaliter bisa saja ada dalam setiap bentuk kelompok, dari yang terkecil seperti keluarga, skala yang besar seperti negara, atau dalam skala menengah seperti kelompok dan perkumpulan tertentu seperti Pesantren.

Baru-baru ini, pengurus Pesantren Al-Anwar 3 mengeluarkan kebijakan baru yang 'mengundang' resistensi cukup kuat dari kalangan santri tentang peraturan migrasi kamar. Terhitung sejak awal masuk tahun ajaran baru 2019-2020 semua santri diharuskan melakukan migrasi kamar sesuai dengan daftar yang telah disusun dan dikeluarkan oleh pengurus. 

Hal ini, dari sudut pandang pengurus, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif di pondok pesantren. Karena sebagaimana disampaikan dalam suatu kesempatan oleh ketua pengurus pondok Al-Anwar 3, Ustaz Hasyim Asy'ari, akar dari ketidak-kondusif-an itu berasal dari lingkungan kamar yang tidak terstruktur dengan baik.

Santri yang awalnya memiliki niat dan cita-cita yang tinggi menjadi aras-arasan setelah satu sampai dua tahun di pondok. Hal ini, menurut penuturan beliau, merupakan pengaruh dari lingkungan kamar yang buruk sehingga perlu adanya kebijakan migrasi kamar untuk memutus kebiasaan lama ini agar tidak merambah semakin luas. 

Sebagai ketua pengurus, beliau telah menyadari sedari awal bahwa kebijakan ini akan sangat sulit diterima. Tetapi menurutnya, itu merupakan harga yang harus dibayar untuk memulai membangun lingkungan yang baik.

Sebagaimana yang diperkirakan oleh Ustaz Hasyim Asy'ari, resistensi itu benar-benar terjadi. Banyak santri secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi tidak setuju dan merasa kebijakan migrasi kamar ini merugikan santri. 

Banyak yang melakukan banding untuk mencari jalan tengah agar mereka tidak harus migrasi dari kamar mereka yang lama. Berbagai alasan diajukan sebagai pembanding agar dapat dijadikan pertimbangan ulang oleh pengurus. 

Tetapi kebijakan itu sudah tidak bisa diganggu-gugat, terlebih Ustazd Hasyim Asy'ari menilai bahwa alasan yang diajukan bersifat pribadi dan individual, sehingga itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mematahkan kebijakan yang diperuntukkan untuk 'kebaikan bersama'.

Realitasnya, memang ada beberapa kamar yang bisa dikategorikan sebagai kamar tidak kondusif, karena dihuni oleh 'komplotan' santri yang memang sering kali sulit diajak berkomunikasi dengan kebijakan-kebijakan pondok. Secara singkat, memang ada klasifikasi kamar yang 'buruk' dan kamar yang 'baik', itu merupakan fakta umum yang tak terbantahkan. Tetapi yang menjadikan fenomena migrasi kamar ini menjadi menarik bukan banyaknya resitensi yang muncul, melainkan dari mana gejolak sumber resistensi itu sendiri. 

Jika diamati, resistensi yang cukup keras bukan berasal dari mereka para santri yang menghuni kamar dalam klasifikasi tidak kondusif, tetapi justru kamar-kamar yang dari lama sudah memiliki 'kehidupan' yang mapan dan terkondisikan dengan baiklah yang sangat keras dan secara terang-terangan menolak untuk tunduk dengan kebijakan baru ini. Dari titik inilah kebijakan migrasi kamar tersebut mulai dipertanyakan.

'Kebaikan bersama' dan 'alasan perrsonal' adalah dua term yang harus diperhatikan dalam menguji kebijakan ini sebagai produk pemikiran yang bersifat normatif. Sikap pengurus yang mengeneralisasi berbagai alasan santri yang menolak untuk migrasi sebagai bentu alasan personal,m merupakan gejala yang patut diperhatikan. 

Di awal tulisan ini, penulis sengaja mengutip satu frasa penting dari buku Nineteen Eigthy Four karya George Orwell untuk memberikan gambaran situasi psikologis dari kekuasaan totaliter. Bahwa kaum proletar (dalam fenomena ini dapat diidentifikasikan sebagai santri) tidak memiliki hak untuk menyuarakan keresahan dan alasan mereka sebagai individu, atau dengan bahasa yang lebih halus, alasan personal mereka tidak dapat dijadikan variabel dalam mengambil keputusan yang nantinya mereka sendiri yang akan menjalankan.

Dalam fenomena ini, 'kebaikan bersama' menjadi satu-satunya variabel untuk mengambil kebijakan yang nantinya 'harus' diikuti oleh setiap santri sebagai individu, tanpa ada audiensi yang memadai untuk mengomunikasikan apakah 'kebaikan bersama' itu. 'Alasan personal' menjadi tertolak bahkan tanpa menimbang apakah alasan itu cukup kuat untuk dijadikan landasan, atau apakah alasan itu harus diwujudkan dengan kebijakan berupa migrasi kamar, atau juga apakah 'alasan personal' secara keseluruhan menjadi tidak penting. 

Pada akhirnya pertanyaan itu akan berakhir pada apakah harus dengan kebijakan migrasi kamar baru kemudian 'kebaikan bersama' ini dapat terwujud.

Ada kesan yang menunjukan bahwa tampaknya kebijakan ini, dengan memakai alasan 'kebaikan bersama', mencoba memanfaatkan perasaan patriotis santri untuk menerima kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan dan problem personal mereka. 

Sampai di sini, kita bisa mulai bisa melihat kerangka berpikir totaliterisme mengambil perannya meskipun tidak secara keseluruhan. Sangat kecil memang kemungkinan untuk mengatakan bahwa rezim kepengurusan PP. Al-Anwar 3 mulai terinfeksi cara berpikir totaliter. Tetapi kemungkinan kecil itu dapat dengan cepat membesar dan membengkak jika dibiarkan, dan itu membahayakan seluruh organ pondok yang lain, termasuk para santri.

Jika melihat fakta yang ada, dan berdasar penuturan beberapa santri yang secara terang-terangan menolak kebijakan migrasi kamar ini, yang notabene adalah penghuni kamar dalam klasifikasi 'baik', merasa menjadi korban dari kebijakan yang salah sasaran, yang harusnya ditujukan kepada kamar-kamar tertentu yang bermasalah, dan korban dari ketidak-profesional-an pengurus secara keseluruhan.

"Jika tujuannya adalah untuk mengatasi kamar-kamar yang bermasalah, mestinya cukup mereka saja (penghuni kamar bermasalah) yang mesti dimigrasikan",

"...ini merupakan akibat dari ketidak-becus-an pengurus, akibatnya, kami (kamar yang kondusif) yang sudah nyaman dan selama ini tidak ada masalah yang jadi korban".

Dua komentar di atas disampaikan oleh santri yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan migrasi kamar. Ini hanya segelintir komentar yang dapat penulis sertakan sebagai gambaran besarnya resistensi yang terjadi di bawah. Mereka menilai bahwa kebijakan ini salah sasaran. Sikap mengeneralisasi alasan santri sebagai alasan personal, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut urgensitasnya untuk dijadikan pembanding, adalah sikap yang, jika meminjam istilah Orwellian, merupakan sikap totaliter.