Berbicara mengenai pesantren, tampaknya perlu kita renungkan kembali pernyataan menarik dari Profesor Mukti Ali, “Tidak ada ulama yang lahir dari lembaga pendidikan selain pesantren.” Ini menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam ‘memproduksi’ ulama-ulama di Indonesia, bahkan luar negeri.

Mendidik calon ulama tentu tidak mudah. Banyak ilmu dan pengalaman yang harus diajarkan kepada para santri agar kelak menjadi ulama sesuai zamannya tanpa meninggalkan kompetensi dasar. Ulama saat ini—sebut saja ulama milenial, selain harus mengetahui ilmu-ilmu syariat Islam, juga harus bisa menguasai teknologi informasi untuk menunjang dakwahnya. Dengan demikian, tantangan pesantren dalam mendidik santri-santri menjadi bertambah.

Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh kita sebagai masyarakat awam yang hanya pernah menjadi santri tanpa pernah menjadi pengajar santri, yakni input pesantren sangat berpengaruh pada lulusannya. Sehingga sangat wajar, bahkan pesantren harus melakukan seleksi terhadap inputnya. Mengapa demikian?

Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, ilmu keagamaan yang diajarkan di pesantren biasanya cenderung lebih tinggi levelnya dari yang diajarkan di sekolah-sekolah luar pesantren. Ilmu-ilmu ini biasanya didominasi dengan kitab-kitab berbahasa Arab, karena ia tergolong kitab-kitab induk. Sehingga, untuk menunjang pembelajarannya, santri yang masuk pesantren harus sudah bisa mengenal huruf arab dengan baik. Apa tolok ukurnya? Bisa membaca Alquran dengan baik dan benar, serta bisa menulis Arab.

Seandainya saja yang mendaftar ke pesantren tidak memiliki kemampuan dasar itu, bagaimana bisa para guru meningkatkan kualitas mereka di atas rata-rata? Sedangkan sehari-harinya dihabiskan untuk mengajarkan hal-hal dasar yang seharusnya sudah selesai di tangan ayah-bundanya. Apakah itu menandakan pendidikan dasar di keluarga si anak bermasalah? Mungkin saja.

Efek lanjutannya bagaimana? Lulusan pesantren akan mengalami penurunan kualitas keilmuan yang berakibat pada ketidaksiapan alumninya menghadapi ekspektasi masyarakat terhadap alumni pesantren. Penulis pernah mendengar ada cerita mengenai alumni pesantren yang saat pulang kampung diminta untuk memimpin doa di sebuah pengajian desa.

Karena saat di pesantren ia tidak sungguh-sungguh, maka yang dibaca adalah teks pelajaran Muthola’ah (salah satu pelajaran penunjang ilmu bahasa Arab di pesantren yang berisi kisah-kisah hikmah berbahasa Arab). Ini memang lucu, tapi miris. Seperti inikah profil ulama masa depan kita? Tentu tidak seperti ini yang kita harapkan.

Penulis pernah mondok di sebuah pesantren di Kudus, Jawa Tengah. Di sana, yang mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Tapi, setiap tahun yang diterima pesantren hanya 40 orang, tidak lebih. Anda tahu kenapa? Karena di situ pesantren penghafal Alquran. Dari 40 santri yang lolos seleksi ketat itu, saat lulus hanya sekitar 15-20 santri saja yang khatam Alquran, dan dari jumlah itu, hanya 5-10 orang saja yang bisa mendapatkan ijazah sanad Alquran.

Kedua, seleksi yang dilakukan pesantren adalah upaya mempertimbangkan kader-kader ulama di daerah tertentu. Tidak semua yang membaca Alqurannya lemah lantas langsung tidak diterima. Ada yang diberi prioritas khusus, seperti daerah-daerah tertinggal di pelosok kota. Banyak yang tidak tahu bahwa daerah-daerah ini menjadi salah satu pertimbangan kiai untuk menerima atau menolak calon santrinya.

Ketiga, pesantren berupaya memberikan pendidikan yang optimal kepada santri-santrinya dengan biaya yang terjangkau. Pendidikan yang optimal ini sangat penting diperhatikan agar tidak terjadi kezzaliman terhadap para penuntut ilmu. Pesantren dengan bilik-bilik kamarnya tentu memiliki keterbatasan kuantitas, jumlah guru yang terbatas, fasilitas yang terbatas, menjadikan perlu adanya pembatasan jumlah santri agar semuanya berjalan dengan baik.

Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dalam hal ini, kiai sampai menghitung rasio perbandingan antara jumlah santri dan kran wudlu. Kenapa? Sebagai landasan mengambil kebijakan kegiatan dan disiplin santri. Misal, ada 1000 santri mukim dengan kran wudlu sebanyak 100 buah. Jika diasumsikan satu santri membutuhkan 1 menit saja untuk berwudlu, maka dibutuhkan waktu 100 menit untuk berwudlu.

Itu baru berwudlu, belum kegiatan yang lain seperti MCK, makan, dll. Jika hal itu terus dibiarkan, maka pembinaan santri tidak berjalan dengan baik. Singkatnya, pembatasan kuantitas santri itu mutlak dilakukan agar pesantren bisa menjadi pembibitan ulama yang ideal.

Ketika kiai mengusir salah seorang santrinya karena melakukan pelanggaran yang melanggar syariat, bukan berarti kiai membenci santri tersebut. Di balik pengusiran itu, ada doa yang terselip dari kiai, “mungkin pesantren bukan tempat terbaik baginya, semoga di tempat lain ia menjadi lebih baik.” Doa itu bukan khayalan belaka, banyak santri-santri yang diusir akhirnya menjadi sadar dan menjadi lebih baik dengan hal tersebut.

Kecuali itu, pengusiran juga menjadi wujud kecintaan kiai kepada santri-santri yang lain di pesantren agar tidak tertular oleh kelakuan santri yang diusir. Ibarat buah, yang sudah membusuk harus segera dipisahkan dari keranjang agar tidak menular ke buah segar lainnya. Apakah buah busuk itu kemudian tidak berguna? Tidak. Ia masih bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Lebih bermanfaat, bukan?

Ada satu hal menarik yang harus kita sadari, bahwa sekolah dalam bentuk apa pun itu sifatnya hanya membantu pendidikan keluarga. Adalah sebuah kesalahan ketika kita menyerahkan anak ke sekolah—khususnya pesantren, dan harapan bisa disulap menjadi orang hebat hanya dalam waktu 6 tahun saja. 

Karena pesantren bukan bengkel yang bisa memperbaiki separah apa pun rusaknya barang dan anak bukan tanah liat tanpa jiwa yang siap dibentuk menjadi apa saja sesuai kehendak seniman. Semua butuh sinergi antara santri, pesantren, dan wali santri. Wallahu a’lam bish showab.