Pendidikan merupakan hal terpenting bagi manusia untuk dapat mendiami bumi ini dengan baik. Dengan demikian, negara harus mampu memberikan perhatian utama terhadap rakyatnya dalam menyuguhkan pendidikan yang baik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang, ingin mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (3), disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah tindakan untuk memanusiakan manusia yang tidak lain berarti memanusiakan manusia dalam kebudayaannya serta mengembangkan kemampuannya untuk kehidupan yang lebih baik.

Dari UU tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan proses perwujudan manusia menjadi lebih baik, proses mengembangkan potensi dan kemampuan serta dapat menjadi nilai budaya yang beretika dalam kehidupan. Apabila kita melihat sistem pendidikan hari ini, seakan masih jauh dari substansi pendidikan yang dapat membentuk pribadi manusia yang lebih baik.

Contohnya saja pendidikan sekolah hanya berpolarisasi pada hafalan saja, sistem pendidikan yang hanya menjadikan manusia-manusia robot yang siap pakai dan nalar kritis siswa yang dikunci rapat dengan menelan mentah-mentah pelajaran, serta pengajar tidak mampu memetakan setiap potensi pada peserta didik untuk dikembangkan.

Sistem pendidikan demikian seakan melalaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan manusia dapat mengenal dirinya, mengenal sesamanya dan mengenal bangsanya. Sehingga hal ini justru berakibat fatal dalam perkembangan dan arah bagsa ke depan.  

Dalam kacamata pendidikan bahwa poblem bangsa ini masih terjadi secara kompleks, penguatan identitas bangsa terhadap generasi belum menyentuh seutuhnya. Di mana perkembangan globalisasi dan perubahan tatanan hidup yang dapat mengakibatkan manusia traumatik. Dengan itu pula, arus budaya luar yang tidak mampu dibendung sehingga dapat merusak karakter dan budaya asli Indonesia.

Hal ini dapat kita jumpai dimana banyak generasi yang sudah tidak tahu lagi bahasa asli daerahnya, menggugurkan nilai-nilai moral yang diwariskan nenek moyang kita, dan merosotnya konsep gotong-royong yang mampu didominasi oleh sifat individualisme.

Sehingga tidak heran jika konflik agama, suku dan ras masih sering terjadi karena tidak mampu mengenal identitas bangsa yang plural atau bangsa beragam. Padahal Pancasila sudah jelas sebagai alat pemersatu yang didalamnya terkandung nilai-nilai gotong-royong, dimana Pancasila dapat diperas menjadi Trisila kemudian Ekasila (gotong-royong) yang sudah tertanam lama.

Dalam hal ini bukan berarti Indonesia menutup jalur untuk belajar dari dunia luar, melainkan perlu memegang erat kebudayaan kita sebagai bangsa yang bergotong-royong dan tidak boleh menghilangkan identitas kita meskipun zaman terus berubah.

Oleh karena itu, perlu untuk merealisasikan pendidikan nasional. Salah satu landasan filosofis pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yakni pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Melalui pendidikan nasional dengan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentu secara ideal akan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Pancasila untuk dijadikan sebagai falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Tetap memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama serta mampu beradaptasi dengan kondisi dunia yang perubahannya begitu cepat.  

Gagasan pendidikan nasional ini bukanlah hal baru untuk Indonesia. Kita ketahui bahwa salah satu pejuang bangsa Indonesia yang pernah memberikan sumbangsih besar pada dunia pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara, sehingga beliau dinobatkan sebagai bapak pendidikan Indonesia.

Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan pada kultural-nasional. Beliau telah mewariskan fikirannya untuk dapat dijadikan sebagai praktek pendidikan (pedagogi) dan studi ilmu mendidik (pedagogik). Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terkristalisasi dalam Taman Siswa didirikan pada bulan Juli 1922 di Yogyakarta.

Hingga pada tanggal 3 Juli 1922 dalam rapat pendiriannya, Ki Hajar Dewantara menerapkan tujuh prinsip dalam lembaga ini. Adapun tujuh prinsip itu yakni (1) hak menentukan nasib sendiri, (2) siswa yang mandiri, (3) pendidikan yang mencerahkan masyarakat, (4) pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, (5) perjuangan menuntut kemandirian, (6) sistem ketahanan diri dan (7) pendidikan anak-anak.

Prinsip tersebut tentu akan dapat membebaskan para peserta didik. Seorang siswa harus dapat terbebas dari segala kekangan dalam bentuk apapun dan mampu mengekspresikan dirinya terhadap kondisi lingkungan. Dalam perwujudan ini, bahwa pendidikan bukan hanya pada lembaga pendidikan formal saja, melainkan perlu ada pendidikan pada lingkungan keluarga, masyarakat dan daerah nasional.  

Secara sederhananya, bahwa semua tempat mestinya menjadi tempat pendidikan. Karena manusia belajar bukan hanya pada kecerdasan otaknya saja, tetapi lebih dari itu juga harus memiliki kecerdasan emosional dengan etika dan moral yang baik.

Dengan penanaman nilai-nilai kearifan lokal harus dapat tertanam sejak dini sebagai penguat jati diri bangsa. Inilah mengapa perlu menerapkan esensi pendidikan yang bersumber pada kultural-nasional untuk dirawat dan dipegang erat-erat. Misalnya, dalam lingkungan keluarga anak akan terus diajarkan untuk dapat menghormati yang lebih tua.

Kemudian, perlu membentengi diri dan diajarkan sejak dini bahwa pentingnya memiliki intoleransi agama dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki daya aktif setiap problem dan peluang pada kondisi hari ini. Melalui pendidikan nasional yang bersumber pada kultur asli bangsa kita, jelaslah bahwa identitas bangsa kita akan terlihat di dunia luar sebagai bangsa yang besar.