Peristiwa yang menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) dan basisnya sebagai sutradara upaya-upaya kudeta politik berdarah dengan doktrin Komunismenya, berlangsung pada 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa G30S merupakan dinamika bangsa yang terciderai secara sistematis, masif dan terstruktur serta ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang tidak bertanggungjawab.

Peristiwa ini melahirkan berbagai apriorisme interpretasi yang lebih berorientasi pada kultusisme dan motivasi barisan "dendam tak ada ampun" terhadap terdakwa historis dan ideologis yakni Partai Komunisme Indonesia dibawah pimpinan D.N.Aidit kala itu.

Momentum ini seolah-olah dipersepsikan sebagai peristiwa yang merusak bangsa Indonesia, melukai secara filosofis, mendiskursuskan alat pertahanan dan keamanan negara serta mengelaborasi konstitusi karena dipandang adalah upaya untuk mendistorsikan ideologi negeri yakni Pancasila yang berusaha dikonversikan dalam Nasionalisme, Agama dan Komunisme.

Berdasarkan catatan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 disingkat YPKP 65, mengklaim bahwa jumlah korban tewas dalam tragedi pasca gerakan 30 September 1965 lebih dari 3 Juta orang dan hal ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan kontroversial sepanjang sejarah bangsa ini.

Terlibatnya elemen yang piawai dalam membuat konstelasi berdinamika sedemikian masifnya yang mengakibatkan hampir seluruh poros mengalami turbulensi politik.

Kendati peristiwa ini kontradiktif namun secara monumental menghantarkan Indonesia pada fase keterbukaan atas investasi asing. Meskipun hal ini terindikasi manipulatif dan sebuah skenario politis yang oleh rezim penguasa kala itu menjadikannya sebagai tameng yang efektif menghadang disorientasi paradigma dari rakyat.

Peristiwa G 30 Sjuga memberikan gambaran bahwa pembantaian massal terhadap partisipan aktif, pendukung bahkan pimpinan yang pro-PKI menjadikan Indonesia penabrak deklarasi Hak Asasi Manusia secara universal karena membiarkan pembantaian massal terjadi tanpa proses-proses hukum yang jelas secara yuridis.

Wajar saja isu ini hingga sekarang menjadi manuver yang seksi jika digunakan sebagai taktik politik bagi kalangan sayap kiri di Indonesia melainkan bagi kalangan sayap kanan akan menjadi momok yang menyuguhkan perlawanan signifikan. Dilematis inilah yang membuat situasi semakin mengarah kepada sebuah pertentangan linier antar iman politik.

Peradilan zaman itu seakan menutup seluruh indera politiknya terhadap kasasi-kasasi politik yang digulirkan oleh golongan pencari keadilan. Tragedi tersebut memberikan luka bagi para korbannya hingga saat ini.

Sedikitnya partisipasi dalam dunia politik khususnya akibat demarkasi yang dicetuskan oleh orde baru terhadap yang berhubungan dengan PKI membuat korban tidak mampu menyejajarkan hal politiknya lagi pada rel yang inheren. Kesulitan tersebut hampir dirasakan selama hampir sepuluh dekadede.

Tergerusnya hak-hak tersebut menjadikan korbannya, secara faktual tidak diberikan kesempatan pada ruang publik. Secara realitas tindakan rezim saat itu yang sangat ekslusif menambah kesakitan bagi seseorang maupun kelompok yang tertuduh tanpa bukti. Sehingga tragedi tersebut juga menyisakan permasalahan pada urusan kemanusiaan, keadilan sosial dan supremasi hukum.

Indikasi lain mengarah kepada orientasi sebuah turbulensi ideologi kuat dunia. Turbulensi ideologi tersebut bertransformasi menyajikan pertarungan ideologi dan pengaruhnya, memanfaatkan konstelasi yang instabil serta memanipulasi konteks yang sedang bergulir menjadikan dinamika kebangsaan diperhadapkan pada tiga poros yang saling mengkonversikan strateginya untuk memenangkan pertarungan gagasan yang sangat kompetitif.

Pancasila sebagai tuan rumah ideologi maupun Liberalisme dan Komunisme pada akhirnya saling kontradiktif dan untuk mempertahankan ekspansi ideologis maka diupayakan usaha-usaha sistematis untuk menaruhkan akar filosofisnya.

Imperium yang dibangun oleh masing-masing ideologi yaitu ideologi pribumi maupun ideologi alternatif tentunya memberikan ruang tubrukan politik nasional yang semakin masif. Bisa jadi adanya pertarungan ideologi inilah yang menjadi salah satu penyebab peristiwa G30S yang sangat dialetis pada saat itu. Hal ini juga merupakan ujian bagi Pancasila untuk tetap berdiri meskipun ideologi alternatif melakukan manuvernya.

Wajar saja ketakutan masing-masing poros menjadi benalu hingga pada akhirnya melakukan eksperimen dengan mendesain kudeta politik dan membantu terjadinya turbulensi politik.

Selanjutnya ada tuduhan secara tidak langsung kepada pemenang sejarah pada saat itu melalui keterlibatan dan kerjasama sayap kanan serta kompromistiknya penguasa untuk membantu proses-proses suksesi kepemimpianan nasional. Transaksi alot tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan yang mutualistik hingga beberapa dekade.

Keberhasilan kapitalisme gerakan anti komunisme pasca 1966 membuka kesempatan pada manipulasi substansi sejarah, termasuk distorsi ajaran Soekarno yang pada saat itu sangat anti dengan penghisapan, penindasan dan okupasi kapitalisme terhadap negara-negara berkembang.

Ajaran inilah yang sangat memiliki kedekatan psikologis-filosofis dengan marxisme-komunisme. Maklum saja salah satu pidato Bung Karno pada sidang umum PBB mengatakan bahwa Pancasila merupakan sublimasi dari manifestasi komunisme dan Deklarasi Kemerdekaan.

Pesakitan dan pertarungan pengaruh pasca peristiwa G30S inilah yang mengakibatkan phobia politik terkait Komunisme. Ironisnya, Komunisme menjadi sebuah ironi dan kekhawatiran yang dipolitisir sampai saat ini.

Padahal tokoh-tokoh yang mempengaruhi polarisasi perjuangan dan pembentukan Indonesia berasal dari partisipasi tokoh komunisme salah satunya Tan Malaka dengan gagasan Republiknya, semaun bahkan Bung Karno pun termasuk berkiblat pada ajaran tersebut

Lalu apakah kita membiarkan phobia politik mentransformasi literatur historis kita? Apakah kita tidak sadar peristiwa pembantaian massal yang dilakukan penguasa adalah bentuk pelanggaran konstitusi yang sebenarnya? Atau kita akan bertahan pada sebuah manipulasi sejarah?

Peristiwa G30S tidak hanya sekedar kemenangan Pancasila sebagai bukti kesaktiannya tapi bagaimana Pancasila menjawab tragedi kemanusiaan sebagai manifestasi dari Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tentunya kajian historis-yuridis, renarasi politik serta pengadilan yang berkeadilan akan menghindarkan kita pada sebuah kenaifan pada konsistensi sejarah dan hukum di Indonesia. Tujuannya adalah penciptaan konstelasi nasional yang beradab.