Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara agraris penghasil ragam komoditas pertanian. Hingga saat ini sebagian masyarakat masih menganggap pertanian sebagai sektor penggerak perekonomian Indonesia sekaligus menjadi sumber mata pencaharian utama. Namun pandangan Indonesia sebagai negara agraris seharunya diperiksa kembali dengan berdasar pada beberapa indikator penting. 

Dalam pandangan penulis, Indonesia saat ini tidak relevan lagi disebut sebagai negara pertanian, utamanya ketika dilihat dari indikator kondisi petani. Pertanian merupakan sektor penyumbang kemiskinan dan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Tidak rasional menyebut Indonesia sebagai negara pertanian sementara kondisi petaninya dari tahun ke tahun kian memburuk.

Kinerja sektor pertanian Indonesia perlahan terus melemah dilihat dari pertumbuhan nilai tambah yang secara konsisten melambat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dalam enam tahun terakhir cenderung menurun, meskipun sumbagannya terhadap PDB Indonesia masih relatif tinggi. 

Tahun 2011, PDB sektor petanian hanya mampu tumbuh 3,95 persen dan tahun 2016 pertumbuhanya hanya 3,65 persen, paling rendah dalam enam tahun terakhir. Pelambatan pertumbuhan nilai tambah pertanian merupakan sinyal bahwa produktivitas faktor produksi (tanah, modal, dan tenaga kerja) semakin memburuk dan berpengaruh terhadap PDB Indonesia

Lambatnya pertumbuhan nilai tambah berimplikasi terhadap kontribusi sektor pertanian terhadap total pembentukan nilai tambah perekonomian Indonesia. Jika dibandingkan dengan sektor jasa, sumbangan pertanian terhadap PDB Indonesia terus menurun dan dikompensasi oleh sektor jasa. Bank Dunia mencatat, tahun 2010 sektor pertanian masih menyumbang 14,31 persen terhadap pembentukan nilai tambah. Enam tahun kemudian, sektor ini hanya mampu berkontribusi 13,95 persen. 

Berbeda dengan pertanian, sumbangan sektor jasa justu menunjukkan tren positif, dari 41,76 persen tahun 2010 menjadi 45,28 persen terhadap PDB Indonesia. Subtitusi nilai tambah dari pertanian ke sektor jasa menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia perlahan mengalami pergeseran struktural.

Dalam literatur ilmu ekonomi pergeseran sturtur ekonomi dari pertanian ke sektor jasa membawa dua implikasi, negatif dan positif. Subtitusi sektoral menunjukkan bahwa Indonesia mulai berpindah dari sektor yang bernilai tambah rendah (pertanian) ke sektor bernilai tambah tinggi (jasa) atau dalam isitilah Foster dkk (2016) transfromasi struktural merupakan upaya negara berkembang untuk naik kelas dari berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi. 

Namun pergeseran stuktural tidak selalu mudah, terutama di negara yang bertahun-tahun mengandalkan pertanian sebagai penyanggah perekonomiannya seperti Indonesia. Selain itu, pergeseran ini menjadi sulit sebab sebagian besar pekerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian dan tidak mampu menyesuaikan secara cepat.

Tahun 2017 pekerja sektor pertanian masih mencapai 31,40 persen dari total pekerja di Indonesia. Dengan jumlah pekerja yang relatif masih tinggi dan penciptaan nilai tambah yang lambat membuat pekerja pertanian sulit untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Imbal hasil yang diterima pekerja sektor pertanian (buruh tani) jauh lebih rendah dari pekerja sektor jasa. 

Berdasarkan data BPS, upah nominal rerata buruh tani di Indonesia tahun 2018 hanya mencapai Rp. 51.244 per hari, relatif lebih baik dibandingkan sembilan tahun lalu sebesar Rp. 36.827. Namun dilihat dari upah riil tahun 2018, rerata buruh tani Indonesia hanya menerima Rp. 37.468 perhari, sangat rendah untuk bertahan ditengah biaya hidup yang semakin tinggi.

Berbeda dari pekerja pertanian, pekerja sektor jasa (keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan) menerima rerata upah jauh lebih tinggi. BPS mencatat, Agustus 2016 rata-rata pekerja di dua sektor jasa menerima upah masing-masing Rp. 3.677.156 dan Rp. 2.682.886 per bulan. Diperkirakan upah pekerja sektor jasa akan terus meningkat seiring percepatan penciptaan nilai tambah sektor ini.

Rendahnya upah buruh tani semakin diperparah dengan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Dalam BPS menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan sudah menyentuh angka 0,65, dimana 1% penduduk menguasai lahan sebesar 65%. Petani yang hanya memilki lahan dibawah 0,5 hektar (petani gurem) mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas. Justru keterbatasan lahan membuat usaha pertanian mereka tidak berskala ekonomi, biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan.

Untuk memperbaiki distrubusi pendapatan di Indonesia, upaya pemerintah harusnya diarahkan memperbaiki struktur pendapatan petani (buruh tani dan petani gurem) yang jumlahnya mencapai 14.248.870 rumah tangga. Perbaikan struktur pendapatan ditandai dengan besaran pendapatan melebihi biaya produksi. 

Liputan tematik Kompas 4 September 2017, menunjukkan bahwa petani di Indonesia sebagian besar menjalankan usaha pertanian yang merugi karena tren harga komoditas tidak serah dengan tren struktur biaya produksi. Oleh karena itu mempersempit ketimpangan pendapatan tidak cukup dengan memberi uang atau bagi-bagi lahan, diperlukan persiapan sosial (social preparation) dan bersifat jangka panjang.