Korupsi dan perbincangan mengenai ketuhanan menjadi sesuatu yang saya kira masih sangat menarik. Korupsi, misalnya di Indonesia ini, terlihat unik sekali, yang menjadikannya unik atas peran media. 

Saya tidak dapat membayangkan jika media tidak ada, koruptor pasti akan lebih bebas keliling dunia. Ada peran media saja masih bebas keluar–masuk negara, walaupun setidaknya ada netizen yang komentarnya dapat menjadi senjata propaganda di media sosial.

Saya mencoba mengkritisi dengan pendekatan sosiologi dan filsafat. Sebab, korupsi tidak dapat lepas dari fenomena sosial dan persoalan ketuhanan selalu membutuhkan filsafat. Terlebih lagi kecurigaan terhadap filsafat yang dianggap beberapa agamawan sebagai stigma.

Bicara tentang mayoritas dan minoritas jika merujuk pada fakta kependudukan, status orang Islam lebih mendominasi penduduk Indonesia. Tetapi tidak dapat dibenarkan kalau hanya bersandar hanya pada jumlah penganut Islam. Pada kenyataan yang harus diterima, mayoritas pelaku korupsi ialah orang yang beragama yang telah bersumpah di atas kitab sucinya masing-masing dan bukan hanya kitab suci umat Islam.

Kejadian yang lebih mengerikan lagi, orang yang korupsi adalah orang yang paham agama. Walaupun saya tidak dapat memastikan apakah pelajaran agama yang telah didapat adalah secara menyeluruh dan mendasar atau hanya sekadarnya, secara rela hati atau hanya sebuah keterpaksaan.

Korupsi sudah membudaya

Fenomena korupsi selalu kita lihat tagline pada media berita setiap harinya. Entah masih koruptor yang sama yang tidak kunjung diadili atau pelaku baru. Hal yang tidak pernah saya duga bahwa beberapa pelaku koruptor adalah orang-orang yang terkenal baik, bukan pelaku kriminalitas. Kejahatan oleh orang baik adalah kejahatan terburuk, apalagi sudah berjanji di atas kitab suci.

Dalam jejak pendapat Kompas tentang penegakan hukum (6 Mei 2013), korupsi dipilih oleh 94,7 persen (720 responden di dua belas kota terbesar Indonesia) sebagai satu-satunya isu paling penting yang sedang dihadapi negeri ini. Tiga pendapat perlima berpendapat praktik-praktik korupsi dan suap sebagai penghalang terbesar pengelolaan keadilan, dan lebih dari responden menganggap korupsi sebagai problem paling serius yang menodai penegakan negara hukum. 

Polling ini memperkuat temuan Mark E. Warren (2004: 328-343), Profesor Kajian Demokrasi di Universitas British Columbia, bahwa korupsi berdampak langsung pada prospek demokrasi dengan menciptakan hilangnya kepercayaan pada institusi-institusi politik, yang mengabaikan penegakan hukum dan mendelegitimasi proses demokrasi yang lebih luas.

Data lain yang dirilis Kompas, tahun 2019 Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada rilis tersebut disebutkan skor IPK Indonesia naik jadi 40 dan rangking 85 dari 180 negara. Skor ini naik dari data sebelumnya yaitu 38 poin.

Dalam filsafat, fenomena ini memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang membuat mereka melakukan korupsi? Kedua, mengapa mereka melakukan tidakan tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memahami hakikat manusia itu sendiri. 

Filsafat sendiri memberi ungkapan bahwa manusia dianugrahkan dua hal; akal dan perasa. Kedua perangkat tersebut kadang dapat membuat kontradiktif.

Manusia secara bahasa disebut juga insan (bahasa arab) dengan asal kata nasiya, yang berarti lunak dan kata dasarnya yaitu al-uns yang berarti jinak. Lunak dan jinak memang menampakkan manusia dalam realitasnya. Manusia sering lupa kalau korupsi sebuah kejahatan sehingga menjadikan korupsi sebuah kewajaran maka terjadi kebiasaan yang membudaya.

Karena manusia lunak dan jinak, maka dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat melengkapi kekurangan maupun kelebihan dari manusia. Manusia membutuhkan sosok pemimpin. Manusia hidup dalam lingkaran kebudayaan dan sosial diatur secara politik. 

Plato filsuf Yunani mengatakan, bahwa masyarakat tanpa pemimpin itu tidak dapat terbayangkan apa yang terjadi. Plato dan Aristoteles menyarankan bahwa pemimpin harus arif dan bijaksana yang dapat menciptakan masyarakat damai. Berbeda dengan Thomas Hobbes, filsuf Inggris tersebut mengatakan ekonomilah yang menjadi fondasi hidup masyarakat.

Pendapat kedua filsuf tersebut jika semua dampak dari korupsi dapat dipastikan sangat negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan menghambat kemajuan negara. Praktik korupsi dapat melumpuhkan aspek ekonomi dan pendidikan. Keterlambatan paling utama ialah masih membudayanya praktik itu pada institusi negara sehingga negara kita lambat sekali untuk menuju kemajuan.

Perangkat menuju ketuhanan

Sumpah pejabat atas nama Tuhan dan melalui kitab suci masing-masing kepercayaan selalu disiarkan secara langsung pada media. Dapat dipikirkan bagaimana perasaan pejabat atas sumpah tersebut, memiliki kekhawatiran serta ketakutan. 

Itu bagus, karena sadar atas ketuhanan. Kesadaran ketuhanan adalah dasar keikhlasan dan keikhlasan adalah rahasia Tuhan. Keikhlasan seseorang tidak dapat diukur oleh perkataan atau perjanjian. Karena mau sebaik apa pun manusia, tetap mempunyai keinginan dan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Beberapa contoh koruptor yang mendadak jadi religious menurut laporan tirto.id, di antaranya: Patrialis Akbar, M. Zaini Yahya, Haris Andi Surahman Anggelina Sondakh Suryadharma Ali dan Lutfhi Hasan Ishaq.

Ekspresi keagamaan mulai ditunjukkan pada saat ditetapkan sebagai tersangka maupun saat pembacaan hukuman. Misalnya ada mendadak memakai pakaian islami, padahal sebelumnya tidak pernah; ada yang bersumpah atas nama Tuhan bahwa dirinya sedang dijebak walaupun pada akhirnya terbukti bersalah. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, bersujud karena hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam hal ini saya menganggap ada kesenjangan antara yang diucapkan dan yang dikerjakan. Banyak yang mengaku beriman dan bertakwa bahkan bersumpah kepada Tuhan, namun berperilaku seolah-olah tidak ada Tuhan. Bertingkah laku tanpa memperdulikan ukuran moral atau budi pekerti. Tanpa memedulikan dampak buruk dari kejahatannya tersebut, yaitu meningkatnya jumlah kemiskinan.

Indonesia sudah diramal 32 tahun yang lalu oleh Louis Kraar seorang pengamat negara industri, pada tahun 1988 sudah memprediksi bahwa Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang (2008) akan menjadi negara terbelakang di Asia, ditinggalkan oleh negara tetangganya yang berkembang jadi negara maju. Sebabnya etos kerja yang lembek dan korupsi yang gawat.

Kemudian, di tahun 2020 ini, banyak sekali penurunan seperti aspek ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. 

Untuk mengakhiri keterpurukan ini dalam menekan korupsi, saya memberi beberapa alternatif. Pertama, menekan semua lapisan pengelolaan negara supaya mengelola negara dengan baik dan benar.

Kedua, menekan partai politik agar lebih menghemat dalam pemberlakuan biaya politik.

Ketiga, tanamkan nilai kemanusiaan serta pendidikan politik yang mempriotitaskan kepentingan rakyat secara keseluruhan dan berkeadilan sehingga mampu menerjemahkan aspirasi rakyat dengan tepat.