Narasi ihwal ketahanan pangan kurun waktu beberapa bulan terakhir menjadi perbincangan yang hangat dari berbagai negara. Munculnya berbagai rasa takut memang ekspresi wajar di tengah masifnya penyebaran wabah Covid-19 yang hampir melumpuhkan seluruh sektor perekonomian masyarakat.

Di Indonesia sendiri, pada Kamis (14/5) akhirnya Presiden Jokowi melalui Kemendes PDTT sedang mempersiapkan lahan seluas 1,8 juta hektare. Lahan ini dikebut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk terjadinya krisis pangan di tengah pandemi maupun pasca pandemi.

Tingginya ketergantungan dari negara lain soal kebutuhan perut di negeri ini mengingatkan kembali bahwa betapa rapuhnya pertanian kita. Walaupun kampanye perihal kesejahteraan petani bukan lagi barang baru, hingga kini petani masih saja dibelenggu soal kemiskinan.

Lebih dari 20 tahun terakhir sejak reformasi bergulir, pertanian Indonesia mengalami perubahan besar dengan makin dibukanya akses impor dan liberalisasi pada sektor tersebut. Dari tahun 1993-2018, Indonesia sendiri mengimpor jenis beras dengan rata-rata 1 juta ton per tahun.  

Memang kenyataan di lapangan, hampir nihil negara yang tidak memiliki hubungan terhadap impor. Karena selain proses jual-beli, relasi politik antarnegara pun berperan serta dalam membangun komunikasi di berbagai kepentingan. Tetapi makin kesini, lucu jika ada penduduk 54 persen petani di Indonesia, tetapi kita belum mandiri.

Setidaknya ada tiga hal umum untuk mengukur sejahtera atau tidaknya petani, seperti tingkat pendidikan, aset ekonomi, dan tingkat kemandirian.

Merujuk data Sensus Pertanian (SP) 2013, kapasitas SDM pertanian amat rendah. Jumlah rumah tangga petani 26,14 juta, menurun 5,04 juta rumah tangga dari 2003. Ada 72 persen petani hanya berpendidikan atau tidak tamat SD, 26 persen lulusan SMP dan SMA, serta hanya 1 persen dari lulusan perguruan tinggi.

Harus diakui, bahwa kapasitas pendidikan yang rendah menyulitkan adopsi inovasi teknologi melambat. Penguasaan modal terhadap lahan dan pendanaan petani amat terbatas. Dari Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018, ada 15,8 juta rumah tangga petani (57,1 persen) gurem (kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare).

Terbatasnya akses lahan tidak layak menjadikannya jaminan hidup, sehingga jauh dari kemakmuran. Dari data yang dilansir Survei Pendapatan Petani (SPP) 2013, mendapati bahwa rata-rata pendapatan petani sebesar 12,4 juta/tahun atau 1 juta/bulan. Angka tersebut teramat kecil jika dibandingkan gaji buruh pabrik.

Dari kecilnya pendapatan pertanian saat ini, mustahil rasanya jika hanya menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Sehingga ditemukan beberapa petani melakukan kegiatan lainnya, seperti berdagang, buruh kasar, dan sebagainya. Pun ketika sedang musim tanam atau bahkan ketika gagal panen.

Karena tak menjanjikan kesejahteraan, wajar jika kaum muda terdidik (sarjana) menjauhi pertanian. Data Supas 2018, ada 64% petani Indonesia berusia lebih dari 45 tahun, sehingga desa hanya diisi oleh golongan tua saja, yang terbatas soal tenaga, inovasi, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga pertanian terancam “gerontrokrasi”.

Kebijakan negara yang hanya mengontrol harga gula dan beras, tetapi membiarkan mekanisme pasar bekerja menentukan harga hasil tani lainnya, membuat petani makin sulit dan terjepit. Petani tak hanya berhadapan dengan rentenir, petani pun tak berdaya menghadapi tengkulak.

Ketika harga pangan naik, semua pihak, termasuk pemerintah teriak-teriak akibat takutnya inflasi. Tetapi ketika harga pangan (hasil tani) turun, tidak satupun yang peduli dengan jeritan petani. Petani negeri ini menyubsidi orang kaya melalui pangan yang murah. Mirisnya jika logika pasar demikian masih dipelihara di Indonesia.

Segi kemandirian, petani kita masih bergantung terhadap pupuk kimia, bibit ayam ras (DOC), bibit unggul tanaman, pestisida yang justru dikuasai (monopolistik) perusahaan multinasional. Bantuan pupuk dan bibit jauh dari kemerdekaan, karena tak berarti jika segala input produksi pertanian bergantung kepada kebijakan pihak lain.

Soal jam kerja petani, petani bekerja 10-12 jam dalam sehari. Diperkirakan beban jam kerja petani di Asia sekitar 3.000 jam dalam setahun. Dari buku Outliers (2009), Gladwell menulis, tidak seorang pun yang bangun sebelum subuh selama 360 hari dalam setahun gagal membuat keluarganya kaya. Lalu, mengapa petani kita tetap miskin?

Sistem yang dibangun negara kian memenjarakan kemerdekaan petani, tingkat kemiskinan masih tertinggi di desa. Artinya petani kita miskin. Soal modal dan lahan mereka sangat terbatas, yang ada hanya tenaga. Petani kita di paksa menjadi menjadi mesin-mesin produksi, tanpa akses modal, lahan, pengetahuan, kredit, teknologi dan pasar.

Sempitnya lahan akibat konflik dengan investor maupun negara dan rendahnya SDM, jangan sampai dijadikan dalih untuk membiarkan petani miskin. Seperti diulas Gladwell, desa di Cina berpenduduk 1.500 orang bisa menghidupi dirinya dengan lahan seluas 180 hektar (0,3 hektare/keluarga, ekuivalen lahan petani di Jawa).

Pertanian di negara lain makmur, walau tugas petani dan keluarganya hanya bertani. Tahun 1950-an negara lain seperti Jepang banyak belajar pertanian dari kita dan abad itu menjadi julukan untuk negeri si ‘Raja Pangan’. Tetapi tidak untuk saat ini, pertanian mereka jauh meninggalkan kita. Bahkan hampir semua kebutuhan selalu di impor.

Negara lain tak lagi bicara soal gagal panen dan harga pasar anjlok. Mereka sudah mapan soal infrastruktur, benih terbaik, pupuk dan pestisida/herbisida yang tepat, irigasi tak pernah kering, kredit bunga rendah, mesin pertanian terjangkau, asuransi, serta inovasi lainnya. Intinya petani harus dimuliakan, dilindungi dan tak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Ini bukan soal negara harus kasihan kepada petani. Tetapi harus adanya kesadaran mendasar, bahwa ketersediaan pangan (food), pakan (feed), sandang-papan (fibre), bahan bakar (fuel), serta bahan lainnya sangat bergantung kepada kesejahteraan petani, untuk menjamin kualitas (jiwa, raga, dan kecerdasan) penduduk dan generasi selanjutnya.

Kemandirian itu bukan hanya lepas dari ketergantungan, lebih dari itu, mandiri dapat menjamin berlanjut atau tidaknya suatu negara. Jika negara subur dalam pemenuhan kebutuhan pokok saja kacau, bagaimana dengan hal lain?

Negara jangan sombong untuk sekadar melihat kondisi petani. Jangan jadi pahlawan kesiangan di saat menghadapi krisis pangan akibat pandemi. Jangan tutup mata melihat pengangguran melonjak akibat angkatan muda lari mengejar kota. Jangan lupa, kalau negeri kita kaya, tapi bukan hanya untuk nafsu investasi. Jangan sampai.