Pada persimpangan selalu ada pilihan untuk menentukan arah. Karena di persimpangan kita menyadari bahwa ujung jalan tak hanya satu.

Jokowi tentu sangat paham makna persimpangan jalan setelah rangkaian keputusan-keputusan yang diambilnya secara pribadi atau publik. Apalagi di Solo, Jawa Tengah, ia tinggal di rumah yang lokasinya persis di perempatan jalan. 

Pernah satu kali, saat berkunjung ke Solo, teman saya menunjukkan rumah Jokowi. Rumah yang dikelilingi tembok tertutup yang tingginya mencapai 3-4 meter. Hingga tak satu pun aktivitas di rumah tersebut terlihat dari luar.

Sama hal dirinya yang kerap memutuskan pelbagai pilihan kebijakan yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik mana pun. 

Itu pula sebabnya hingga saat ini saya meyakini bahwa Jokowi adalah pemimpin yang berdikari. Ia bukan boneka kekuasaan tersembunyi yang banyak orang ucapkan untuk menyerangnya.

Jokowi adalah pemimpin populis—ia lahir dari upaya gerakan rakyat melawan kekuatan elite. Ia bukan anak mantan presiden, bukan anak ulama besar, dan bukan pula purnawirawan jenderal. Bahkan dua kali pula ia menang di Pilpres melawan orang yang disebut-sebut sebagai sosok pelanggar HAM berat.

Saya jelas pemilih Jokowi. Saya tulis ratusan esai dan satu buah buku secara cuma-cuma tentang Jokowi. 

Tapi di atas semuanya, sebagai warga negara, pun sebagai mahasiswa, saya tidak ingin Jokowi silau oleh kamera kekuasaan. Pencitraan diri yang berlebihan hingga melahirkan pendukung membabi buta dan pembenci yang fanatik pula.

Saya tidak punya kepentingan jabatan apa pun di pemerintahan Jokowi ini. Saya sudah merasa cukup sebagai penulis lepas, mengajar dan rutin meminum kopi di kala senja tiba sembari menghabiskan buku bacaan saya. 

Pun saya bukan anggota parpol mana pun dan saya sejak awal memilih, tidak ikut dalam program beasiswa untuk melanjutkan sekolah program doktoral, yang saya bayar sendiri. Saya bebas.

Jokowi jelas menyadari dirinya presiden. Seluruh fasilitas nomor satu di negeri ini ia dapatkan sebagai seorang presiden, seperti istana yang megah, pesawat kepresidenan, mobil kepresidenan, dan seluruh fasilitas VVIP ia terima sebagai reward dirinya menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

Tidak hanya itu, ia mendapatkan seluruh kemasyuran dan kehormatan di negeri ini.

Tak ada pun manusia di bumi Indonesia yang punya kekuasaan sebesar Jokowi sebagai presiden. Ia yang memilih panglima TNI, ia yang memilih Kapolri, ia yang memilih menteri, ia yang memilih duta besar hingga komisaris-komisaris BUMN.

Tapi yang harus diingat adalah semua kemasyuran yang diterimanya sebagai presiden tidak pula melepaskannya dari tanggung jawab di negeri ini. Kebakaran hutan, RUU KUHP, RUU Pertanahan, hingga RUU KPK adalah persoalan yang sewaktu-waktu menyerangnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Ia tidak perlu resah, apalagi risih jika banyak mahasiswa dan masyarakat berbondong-bondong melakukan demontrasi padanya. Pun Ia tak perlu risau jika jagat media sosial kini berbalik menghukumnya bila gesturnya sebagai presiden tidak menangkap persoalan di masyarakat.

Publikasi sepatu yang kotor kala mengunjungi kebakaran hutan dan lahan (Kahulta) atau vlog Jokowi bersama cucunya di istana yang kini dibahas negatif warganet. Pun publikasi kala Jokowi tak memakai masker saat mengunjungi kebakaran lahan jelas sesuatu yang berlebihan.

Sebab salah satu tanggung jawab negara melalui protokoler istana adalah memastikan Jokowi selalu sehat dan tidak sakit. Pun semua hal tentang tubuh presiden menjadi tanggung jawab negara melalui APBN. Artinya, keputusan tak memakai masker adalah sebuah pencitraan yang berlebihan.

Saya berpendapat, semua pencitraan itu diarahkan oleh tim media komunikasi. Pun saya harus mengucapkan bahwa kritik dari lawan politik jauh lebih baik daripada lingkaran kekuasaan yang tidak sehat karena banyak yang cari muka pada Jokowi untuk sebuah jabatan kekuasaan.

Harus diingat, menjadi presiden itu hanya 5 tahun, tapi menjadi rakyat selama-lamanya.

***

Hari ini banyak mahasiswa turun ke jalan. Menuntut kebijaksanaan dan tanggung jawab presiden untuk banyak persoalan di negeri ini.

"Menolak RUU KPK! "

"Menolak RUU KUHP!"

"Menolak RUU pertanahan!"

Mendiamkan tak menandatangani usulan DPR tentang RUU KPK tentu bukan solusi. Karena toh akan otomatis sah dalam 30 hari ke depan.

Pun sama halnya dengan RUU KUHP yang baru saja Jokowi minta untuk dihentikan dan rakyat masih menunggu sikap presiden terkait RUU Pertanahan, yang dalam waktu dekat akan disepakati DPR.

Saya hanya mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara ini punya konstitusi melalui UUD 1945 Pasal 22 yang secara verbatim menjelaskan kekuasaan presiden dalam proses perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Persis sama dengan keputusan yang diambil oleh SBY di akhir masa jabatannya saat DPR hendak mengundangkan undang-undang pemilihan kepala daerah dari rakyat ke DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sembari Presiden Jokowi menunjukkan kepiawaiannya dalam komunikasi politik terhadap partai-partai politik di DPR.

Jalan itu masih ada. Persimpangan jalan kadang membuat Presiden Jokowi merasa bingung menentukan arah. Tapi saya yakin, jika benar Jokowi anak reformasi, ia tidak akan terlibat mengorupsi reformasi.

Selalu ada jalan.