Ganja dan baik/buruknya menjadi pembahasan menarik dalam negeri akhir-akhir ini. Pemicunya adalah penyuaraan akan manfaat ganja oleh para aktivisnya dan juga keprihatinan sebagian warga terhadap kriminalisasi bagi sesiapa yang memanfatkan ganja sekalipun khasiat medisnya.

Terbaru, seorang pria di NTT Reyndhart Rossy harus ditahan atas kepemilikan ganja yang dipakai untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Hal ini menyusul kasus Fidelis Arie Sudewarto di Kalimantan yang harus mendekam di penjara selama 1 tahun karena PNS ini menanam ganja di rumahnya. 

Hal ini dilakukan atas rasa sayangnya kepada sang istri yang sedang sakit.  Parahnya, selama masa penahanan istrinya tidak lagi mendapatkan pengobatan sampai akhirnya meninggal dunia.

Kriminalisasi bagi mereka yang memanfaatkan khasiat medis ganja inilah yang membuka lebih banyak mata akan perlunya legalisasi dan regulasi ganja medis.

Dalam buku ‘Hikayat Pohon Ganja’ yang saya pinjam dari teman saya, mengutip dari Merck Manual of Diagnosis and Therapy (1987)  disebutkan bahwa stigmatisasi terhadap ganja dan ‘penyalahgunaannya' lebih bersifat moral politis, tidak bersandar pada penelitian berdasar ilmu pengetahuan.

Berkaca pada pendapat yang dikemukakan tahun 1987 di atas kita  bisa lihat bukti nyata pendapat ini dari hal yang dipertontonkan di ruang publik kita.

Cara aparat berwenang menindak ‘kriminal' di mata mereka agaknya cenderung fokus menggembar-gembor dan mempropagandakan UU Narkotika bahwa ganja itu jahat, ketimbang mengedukasi publik dengan data dan fakta tentang ganja, atau setidaknya tidak mengeksploitasi nama-nama besar yang kebetulan pemakai sebagai endorser UU Narkotika.

Aristedes Julian dalam bukunya ‘Alegori 420’ menyatakan “Sikap terhadap ganja tak lebih dari kepercayaan dogmatis yang tak pernah dibuktikan kesahihannya”

Harus kita akui ketakutan yang dibangun tentang ganja tidak lebih dari dogma belaka. Banyak orang gencar mengecam penyalahgunaan ganja tanpa tahu pembenargunaannya. 

Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pejabat berwenang yang kerap menangkapi dan merehabilitasi tanpa mengedukasi.

Saat meratifikasi Single Convention on Narcotic Drugs  tahun 1961 pun, Indonesia hanya menelan bulat-bulat isi konvensi ke dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tanpa melakukan riset untuk membuktikan kesahihan penyalahgunaan maupun mencari pembenargunaannya bahkan sampai detik ini.

Dalam sekapur sirih buku yang sama, Aristedes Julian membagi 3 (tiga) jenis pemahaman orang tentang ganja; 

Yang pertama anggapan bahwa ganja sebagai tanaman rekreasional – mungkin sumber inspirasi, atau buat bergiting ria semata; 

Yang kedua adalah anggapan bahwa ganja sangat berguna bagi umat manusia – mungkin si fanatik #LegalisasiGanjaMedis; 

Dan yang terakhir, anggapan bahwa ganja adalah tanaman candu berbahaya – kita pasti punya teman model begini.

Untuk mereka yang menganggap ganja sebagai tanaman rekreasional cenderung netral dalam menyikapi ganja. 

Biasanya mereka sekadar tahu bahwa ganja adalah sumber inspirasi seniman seperti Bob Marley, Snoop Dogg, maupun John Lennon. Atau misalnya sebagai barang wajib dalam ritus tertentu.

Kelompok ini bisa dibagi pula menjadi dua sub-kelompok yakni mereka yang menganggap ganja sebagai tanaman rekreasional namun punya dampak buruk juga, dan mereka yang menganggap ganja sebagai tanaman rekreasional yang tidak berbahaya atau paling tidak menganggap sangat kecil dampak buruknya.

Kedua, mereka yang menganggap ganja sangat berguna. Kelompok ini identik dengan gerakan #LegalisasiGanja . Saya pribadi punya teman yang seperti ini, insta-story nya penuh akan data, fakta, maupun opini akan manfaat ganja. 

Dalam kasus teman saya, dia bukan tidak tahu bahwa ganja kerap disalahgunakan, namun menutup mata.

Namun tentunya teman saya adalah satu dari sekian banyak orang yang tergolong ke dalam kelompok ini. 

Masih banyak orang yang gencar bahkan cenderung menggembar-gembor jargon repetitif tentang kebaikan ganja, namun tidak denial akan dampak buruk yang mungkin dihasilkan olehnya.

Selanjutnya kelompok yang menganggap ganja adalah tanaman candu berbahaya. Sudah jelas, di Indonesia kelompok inilah tantangan bagi para aktivis legalisasi ganja.

Kelompok inilah yang paling sulit untuk dibukakan mata dan telinganya akan kebaikan ganja. Alih-alih mendukung, sebutan 'liberal' atau 'tukang giting' siap menanti buat yang coba berkampanye di depan orang macam ini.

Kelompok-kelompok di atas tentunya punya signifikansi masing-masing bagi timbul/tenggelamnya wacana legalisasi dan regulasi ganja.

Tantangan para aktivis legalisasi ganja selanjutnya adalah melakukan harmonisasi di internal mereka dulu, poin-poin tuntutannya harus sepakat dulu, yaa walau ada penumpang gelap setidaknya tuntutannya rasional dan solid.

Karena banyak juga anggapan bahwa Indonesia belum siap untuk melegalkan ganja meskipun para aktivis hanya menuntut legalisasi ganja medis.

Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan penumpang gelap nan nakal di kalangan aktivis tadi. Banyak yang takut ‘kerikil-kerikil pergerakan' ini akan berkhianat jika diberi dukungan.

Anggapan tersebut harus didengarkan meskipun tidak benar sepenuhnya. Soal masyarakat Indonesia belum siap secara budaya, ya maka dari itu diperlukan regulasi sebagai kontrol sosial.

PR kita bersama (aktivis, masyarakat, dan pemerintah) adalah mengawal 3 elemen penentu berhasil/tidaknya hukum menurut Lawrence M. Friedman (Substance, Structure, Culture) karena tentunya instrumen hukum pegang andil besar agar wacana ini tidak menjadi bumerang bagi kita nantinya.

1. Legal Substance

Secara sederhana di Indonesia adalah Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan lain. 

Ketika nantinya disepakati wacana legalisasi ganja entah itu sekadar penelitian, medis, atau bahkan rekreasional, klausa-klausa dalam Undang-undang tersebut nantinya haruslah tegas dan jelas (Lex Certa).

Entah misalnya lembaga mana yang berwenang melakukan penelitian, bisakah swasta memiliki paten terhadap ganja, atau jika diperbolehkan untuk membudidayakan ganja, berapa batasannya. Itu semua demi kepastian hukum ketika wacana ini telah terimplementasi nantinya.

2. Legal Structure

Dalam hal ini aparat penyelenggara dan penegak hukum. 

Aparat nantinya diharapkan benar-benar menyelenggarakan serta menegakkan hukum yang telah disusun dengan klausa-klausa yang jelas dan tegas di atas tadi. 

Memang diperlukan kesadaran pribadi untuk dapat menyelenggarakan dan menegakkan hukum tersebut. 

Jika memang dirasa perlu, klausa menyangkut sanksi atas penyelewengan bisa dicantumkan dalam Undang-undang nantinya.

3. Legal Culture

Masyarakat dan budaya hukumnya mungkin bagi sebagian orang adalah tantangan tersulit bagi realisasi wacana ini. Namun dengan dikuatkannya landasan sosiologis dalam pembentukn Undang-undang nantinya, pembuat Undang-undang akan bisa menentukan sebatas apa ganja dilegalkan, entah itu penelitian, medis atau rekreasional. 

Dengan observasi, legislator-legislator kita akan dapat menimbang dalam hal apa legalisasi ganja memiliki urgensi paling besar bagi masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat dan budaya hukumnya tidak akan kaget dengan produk hukum yang diberlakukan dan penyalahgunaan akan terminimalisir mengingat dalam proses pembentukannya landasan sosiologis dari Undang-undang tersebut benar-benar kuat dan faktual.

Tentu diperlukan diskusi lebih lanjut tentang wacana ini. Diskusi soal baik/buruk ganja perlu lebih digalakkan di tengah-tengah masyarakat. 

Kaum terpelajar maupun yang memiliki pengetahuan tentang ganja dan faktor-faktor pendukung legalisasinya diharapkan menjadi inisiator diskusi yang selanjutnya menghasilkan saran membangun bagi aktivis dan juga pemerintah.

Dengan digencarkannya diskusi dan semakin banyak yang beritikad baik untuk mengedukasi masyarakat, niscaya kesiapan masyarakat sebagaimana yang kita cemaskan akan menanjak. 

Pada saat diskusi nantinya berujung pada keberhasilan legalisasi, maka tidak ada metode lain selain berkolaborasi.