Majalah Tempo dilarang terbit. Hari itu, 21 Juni 1994. Direktur Jenderal Pers dan Grafika Departemen Penerangan, menerbitkan surat pembredelan. Bersama dengannya, majalah Editor, dan tabloid DeTik.

Musababnya, memberitakan pembelian kapal yang ditangani oleh mentri semasa itu. Bukan mentri biasa, tapi orang dekat Presiden Soeharto.

Akibat pemberitaan tersebut, Mentri Penerangan, Harmoko, dan Mentri Sekretaris Negara, Moerdiono, sehari sebelumnya dipanggil Prseiden Soeharto.

Pada saat itu, Harmoko telah menjabat mentri selama tiga periode. Felix (2020) dalam artikel di Tirto mengemukakan bahwa penutupan Tempo, bukan kali pertama. Sebelumnya, 1982 sudah pernah dialami. Tulisan Felix menyatakan bahwa ada kepentingan Harmoko untuk ditutupnya Tempo.

Kali ini bukan tentang majalah, tetapi kesamaannya pada soal kapal. Sementara pembelian alusista bekas juga masih terus dilakukan. Bahkan dengan kapal bekas itu, kemudian terjadi beberapa tragedi kemanusiaan.

Sebelum ini, terhitung sudah ada tiga kapal tenggelam. Disinyalir karena sudah tua, sehingga masa pakai tidak lagi memadai. Ketiganya antara lain Pati Unus 384 (2016), KRI Sibarau-847 (2017), dan KRI Teluk Jakarta 541 (2020).

Boleh jadi ini cerminan ketidakmampuan keuangan kita. Termasuk kaitannya ketidakmampuan teknologi kita untuk menyiapkan sendiri alusista. Sehingga terjadi modernisasi alusista dengan barang bekas. Ini dinyatakan analis militer Soleman B. Ponto yang diterbitkan CNN Indonesia, 24 April 2021.

Boleh jadi saya utopis. Dimana beras saja masih kita impor, sementara kapal selam dan alusista lainnya tentu merupakan penguasaan teknologi tingkat tinggi, kata warganet tingkat dewa.

***

Kabarnya, ini tidak terkonfirmasi bahwa kapal selam yang tenggelam merupakan peralatan perang yang dibeli dengan status bekas.

Walaupun demikian, bukan sesuatu yang masalah. Bahkan dalam percakapan sosial kita mengenal toko barang bekas. Juga ada istilah lain, rombengan. Dalam kosakata yang berbeda, tetapi merujuk yang sama, cak karung. Terutama ini untuk baju bekas. Atau disebut juga baju impor.

Inilah yang saya nyatakan bahwa jangan sampai utopis. Sebab baju saja, merupakan teknologi yang sangat sederhana. Tidak serumit dengan kapal selam, kita impor.

Pada sosok yang sama, Habibie. Tidak saja soal kapal bekas sebagaimana uraian tadi, tetapi juga sekaligus yang memimpin PT. PAL (Penataran Angkatan Laut). BUMN yang menjadi andalan untuk urusan galangan kapal. Tentu bisajadi terkait dengan kapal selam.

Jikalau menengok sejenak, dalam suasana krisis moneter akhirnya kita harus memangkas program-program strategis. Diantaranya proyek-proyek perkapalan. Sehingga urusan kapal ini kemudian dikesampingkan. Sementara urusan pembenahan politik yang relatif mau, walau juga dalam beberapa kasus kebablasan disertai dengan korupsi.

Kepemimpinan, dalam konteks kebangsaan, bukan saja soal kursi. Tetapi bagaimana kursi yang ada bukan semata-mata untuk mengupayakan kemanfaatan secara luas. Juga yang perlu dilakukan adalah bagaimana kebijakan yang dijalankan juga dapat menyelesaikan masalah.

Sebagaimana slogan Pegadaian, “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Saya melihat, ada pembangunan jalan antara Tamalanrea dan Tello, di Kota Makassar. Hanya saja, satu sisi mengurai kemacetan. Namun, selanjutnya membuat kemacetan baru.

Ini sekaitan juga dengan kondisi praktik warga. Bahwa penguasa tidak berdiri sendiri. Juga perlu keterlibatan dan partisipasi warga, sehingga ada relasi keduanya yang akan menjadikan masalah diselesaikan bersama.

Kita dianugerahi bentangan laut yang luas. Bahkan dengan deklarasi Djuanda yang akhirnya mendapat pengakuan dunia dengan adanya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Soal perjuangan pengakuan, dan juga menjaganya merupakan dua hal yang berbeda. Jikalau Djuanda Kartawidjadja sudah melakukan ikhitar awal, kemudian diteruskan dengan diplomasi Hasyim Djalal, dan Mochtar kusumaatmadja, maka tentu menjadi pekerjaan rumah bagi generasi sekarang dan selanjutnya untuk menjaga laut kita.

Bukannya dengan turut menghancurkannya. Padahal, kitalah yang bertugas untuk menjaganya.

Dengan mudahnya kita liat, ada warga yang mengebom laut demi hanya mendapatkan ikan. Hasil tangkapannyapun tidak memadai karena ikan-ikan kecil juga turut mati. Sementara itu akan terbuang percuma.

Justru yang dapat kita lakukan dengan mengekalkan tradisi bahari kita. Sejak awal, anak-anak dikenalkan dengan laut. Pesan Presiden Jokowi setelah terpilih pada 2014 “terlalu lama kita memunggungi laut”.

Setelah itu, dalam pelbagai suku kita menyaksikan bagaimana adaptasi untuk tetap menjaga laut. Di Aceh disebut panglima laot. Sementara di timur Indonesia disebut sasi (sumpah). Adapun di Minang disebut lubuk larangan.

Tragedi kemanusiaan dengan tenggelamnya kapal, adalah satu peristiwa. Namun, jangan sampai penghancuran laut justru menjadi tragedi lainnya.

Kalau ini terjadi, maka tidak ada lagi yang dapat kita wariskan. Ketika laut yang hancur, maka juga tentu ekosistem di dalamnya tidak lagi dapat bertumbuh.

Menjaganya bukan hanya dengan kapal selam. Tetapi upaya sekecil apapun untuk tidak mengambil dari laut apa yang tidak kita perlukan, sudah menjadi usaha terbaik yang sudah kita laksanakan.

Sembari menanti, kemampuan kita secara kolektif untuk membangun kapal selam terbaik yang tidak karam.