Indonesia belakangan ini tengah sakit, aksi demonstrasi mahasiswa silih berganti di beberapa daerah. Penolakan demi penolakan terjadi dimana-mana memprotes beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial. Mulai RUU Ketenagakerjaan, RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara, dan UU KPK hasil revisi (17/09/2019) nampak ada point-point yang secara substansial tidak pro rakyat dan cenderung proyek dari kepentingan elit politik negara yang bersekongkol dengan konglomerat dibalik itu semua.

Lihat saja, UU KPK yang pada tanggal 17 September 2019 berhasil disahkan, antara senayan dan istana nampak tidak lagi dua kutub yang bersebrangan. Tendensi untuk saling nyinyir kerap terlihat manakala pemerintah membuat kebijakan tertentu, di mana rivalnya akan menyembur komentar-komentar pedas dari bilik senayan. 

Tetapi momen kali ini cukup berbeda, keduanya mendadak serasi dan sinergis. Kita saksikan saat Fahri Hamzah, paling getol agar RUU KPK segera di sahkan, bersamaan dengan rilis resmi pemerintah dalam satu pemikiran yang sama. Yaitu, memperkuat KPK. Polemik berkenaan lembaga superbody itu membuat dua kutub yang sama-sama claim atas pendiriannya, antara “DPR-Pemerintah” versus “Rakyat.”

Kutub pertama berupaya merevisi UU KPK dengan dalih memperkuat KPK, dan begitu sebaliknya bagi rakyat justru membuat revisi UU KPK dapat melemahkan lembaga itu sendiri. Setidaknya ini yang Moeldoko katakan, Ketua Staf Kepresidenan. Tapi di sisi lain Moeldoko mengatakan ketidakbolehan adanya institusi yang terlalu kuat di dalam negara. 

Ini berbahaya, istilahnya itu merupakan kekhawatiran akan adanya sebuah “negara dalam negara.” Aneh bin nyasarnya logika Moeldoko saat ia mengakatan bahwa KPK bisa menghambat upaya investasi (kompas.com,23/9). Akhirnya, ditemukan ketidaksingkronan argumentasi memperkuat KPK.

 Di lain pihak, rakyat miris menyaksikan intrik kongkalikong “senayan” dan “istana,” mereka setuju bahwa revisi UU KPK adalah upaya memperlemah, mengamputasi, bahkan membunuh, lalu menguburkan KPK. Siapapun yang tergerak nuraninya bertanya, ada apa ini dengan perskongkolan mereka?, Itu bukti bahwa ada udang di balik batu kenapa antara senayan dan istana harus kompak menyetujui di tengah gelombang demontrasi penolakan dari berbagai kalangan, mulai akademisi, mahasiswa, NGO (rakyat pada umumnya).

Sejak tanggal 19-20 September 2019 kemarin, ratusan mahasiswa mengepung gedung MPR/DPR/DPD di Senayan. Mahasiswa menolak revisi  UU KPK dan RKUHP dan bahkan dinilai telah mencederai amanat reformasi.  Aksi mahasiswa meluas ke beberapa daerah di Indonesia. Tuntutannya pun meluas, penolakannya  pada beberapa RUU Kontroversial: RUU pertanahan, RUU ketenagkerjaan, RUU mInerba, dan RUU permasyarakatan.

Perihal Senayan, Target legislasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolgenas) dari 189 RUU target selama 5 tahun DPR baru mengesahkan 80 an UU (40% an). Itupun UU yang dibentuk mayoritas adalah UU yang masuk kategori di luar prolegnas yaitu daftar kumulatif terbuka. 

Siapapun tak mengelak, bahwa lembaganya adalah pemasok dari sekian jenis koruptor di Indonesia. DPR oleh mahasiswa tidak mendapat kepercayaan lagi penyambung lidah rakyat, bahkan berubah wajah sebagai dewan penghianat rakyat. Tak salah jika kemudian mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya pada DPR. 

Hastag #reformasidikorupsi dan #demokrasioligarki sesungguhnya merupakan wajah demokrasi Indonesia yang masih terpasung oleh segelintir orang. Wujud demokrasi dalam operasionalnya bak perlengkapan yang bersifat teknis saja, tak lebih hanya perkakas tanpa substansi dalam pengambilan kebijakan dan ruang publik. Inilah yang oleh pakar di sebut post democracy seperti yang diperkenalkan oleh Colin Crouch

Francis Fukuyama dalam hal ini, juga memberi eksposisi bahwa kehidupan demokrasi  pada akhirnya tak lebih sebatas prosedural. Pemilu dilangsungkan tiap momen pergantian kepemimpinan, lembaga-lembaga di dalam negara demokrasi dilengkapi, pers memang diberikan hak kebebasannya. Namun tetap saja, satu hal yang tak akan pernah demokratis, yaitu keputusan publik mutlak berada di tangan oligarki alias tetap pada tangan segelintir orang saja.

Oligarki yang dibangun oleh elit politik, bercokol di beranda lembaga-lembaga demokrasi:eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita lihat pada beranda eksekutif (istana). Pada periode pertama sebagai presiden, Jokowi mewakili sipil menjanjikan harapan baru menuju Indonesia yang lebih demokratis, bahkan dunia berharap padanya. Bahkan sampul majalah TIME menulisnya “A New Hope.” 

Terlebih sikapnya yang elegan, membuka dialog kepada siapa saja, harapan besar ini dinilai akan memendam dalam-dalam karakter kepemimpinan otoritarian setelah beberapa lama ada di Indonesia. 

Rakyat pun mulai percaya, belum lagi citra yang dibangun oleh media, dengan sikapnya yang sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang menimpa dirinya dan bangsanya. Tapi pada periode yang kedua ini, perlahan kepercayaan rakyat akan kepemimpinan seperti sebelumnya akan memudar di tengah kebijakan-kebijakan pro pada neolib dan berpihak pada oligark di sekitarnya.

Betapa tidak sanksinya, presiden Jokowi mengundang lebih 30 Tokoh kebangsaaan ke istana merdeka, Kamis(26/9) lalu. Ia menegaskan komitmennya dalam menjaga demokrasi di negeri ini, mulai kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat. 

“Pilar demokrasi yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai bapak ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini,” katanya.

Tetapi akhirnya publik dibuat kaget, dua orang aktivis dan jurnalis, Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu dijemput oleh polisi. Si jurnalis dituduh melakukan pelanggaran berupa provokasi hal berbasis SARA yang diancam  UU ITE. Sedang Badudu karena aksinya yang mendanai aksi mahasiswa. Dan tak lupa, akibat represifnya aparat dalam menangani aksi mahasiswa berujung tertembak matinya Randi, mahasiswa di Kendari, Sulawesi dan satunya meninggal karena luka.

Tidak berhenti sampai di situ, perihal Senayan. Beberapa rencana disahkannya RUU Kontroversial adalah sinyalemen keterkaitan kepentingan elit politik senayan yang telah bertransaksi pasal-pasal karet dari pengeruk sumber daya secara serakah. Seperti UU Pertanahan dan UU Mineral. 

RKUHP yang masih memuat pasal-pasal kontroversial membuat kehiduapan pribadi terkecik dalam negara, termasuk pasal karet tentang penghinaan pada presiden. RUU permasyarakatan yang semakin memudahkan para koruptor memperoleh remisi, sejalan dengan narasi pelemahan pada KPK sesungguhnya. RUU lain yang turut kontroversial a dalah seperti RUU ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada kaum buruh. Dan RUU lainnya yang dikebut oleh DPR untuk segera di sahkan sebelum masa akhir jabatannya purna.

Krusialnya negara hari ini, merupakan proyek besar oligarki yang tidak lagi memikirkan rakyat pada umumnya. Kehadiran negara bukan untuk melayani kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan orang-orang berdasi di balik Senayan dan Istana dan semua lingkaran di dalamnya. yaitu Oligarkh. Sungguh, negara menjadi perangkat untuk memuluskan kepentingan segelilntir orang saja, tidak seperti yang selalu digembar-gemborkan “ pengayom masyarakat” pada rakyatnya. Inilah jika lakon birokrasi negeri ini yang meminta untuk dilayani, bukan melayani.