“Terhadap pemerintah, mungkin media bisa menggunakan kebebasannya secara lebih leluasa, tanpa beban. Terhadap publik dan berbagai kelompok yang pandangan dan persepsinya tentang kehidupan beragam dan bisa sensitif, media akan cenderung lebih berhati-hati” (Jakob Oetama, 2003).

Sejak pers cetak modern di Hindia Belanda bermula pada pertengahan abad 19, bahkan sejak keinginan untuk mendirikan perusahaan pers muncul, tekanan terhadap pers selalu dan akan terus membayangi para jurnalis dan pengusaha media. Pada era Kolonialisme Belanda, berlaku Undang-Undang Pers 1856 yang mewajibkan pencetak dan penerbit menyerahkan satu salinan karangan kepada pejabat negara sebelum diterbitkan (Smith, 1983: 67).

Undang-Undang yang dijuluki ‘ciptaan kegelapan’ ini sempat dihilangkan. Hanya saja, pada 1931 pemerintah kolonial menetapkan Persbreidel-Ordonantie yang kembali mengkerangkeng kebebasan pers. Pemerintah jadi bisa menindak terbitan pers yang isinya dianggap membahayakan kekuasaan negara (Surjomihardjo, et al, 2002: 172).

Tekanan terus berlanjut di era pendudukan Jepang hingga masa Sukarno. Pada periode 1952 hingga 1965 saja, sejarawan media Edward C. Smith mencatat 561 tindakan anti pers dilakukan – kebanyakan oleh negara. Meski sempat mencicipi kebebasan sesaat pada masa transisi Sukarno ke Orde Baru, pers kembali menjalani periode-periode suram di bawah pemerintahan otoriter Soeharto.

Pada masa itu, setiap perusahaan pers diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) yang diterbitkan Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Pasca gelombang bredel 1994 terhadap TEMPO, DeTik, dan Editor yang memicu kemarahan publik terhadap pemerintah, krisis ekonomi pada 1996 yang tak kunjung membaik hingga 1998, serta aksi protes besar-besaran di Jakarta yang menimbulkan kericuhan dahsyat, pemerintahan Orde Baru tumbang pada sebuah Reformasi pada Mei 1998. Segala Undang-Undang yang mengekang kebebasan pers pun dihapus.

Sampai di sini, mulai dari zaman Hindia Belanda yang diperintah oleh pemerintah kolonial hingga pemerintahan diktator Orde Baru, nyaris seluruh tekanan terhadap pers memiliki dua ciri utama.

Pertama, tekanan terhadap pers dilakukan secara langsung oleh kekuasaan negara. Bisa melalui lembaga penegak hukum atau dalam kasus Orde Baru, melalui organisasi militer. Kedua, tekanan hingga pembredelan dilakukan karena terbitan pers terkait dianggap ‘mengganggu ketertiban’ sehingga membahayakan kekuasaan pemerintah.

Dalam beberapa kasus, dua ciri tersebut tidak kentara karena tekanan terhadap pers tidak diberikan oleh negara, tapi oleh masyarakat sipil yang ingin bertindak melampaui kuasa hukum dan politik negara. Ini terjadi sejak zaman Hindia Belanda sampai Reformasi, dan terprediksi akan terus terjadi di era Indonesia Pasca-Kebenaran. Dari banyak kelompok sipil yang ada, kelompok Islam sipil – kelompok sipil berbasis agama terbesar di Indonesia – menjadi yang paling banyak melakukan tekanan terhadap kebebasan pers.

Kasus Majalah Sastra

H.B. Jassin pernah dihadapkan di pengadilan gara-gara sebuah cerita pendek berjudul Langit Makin Mendung dimuat di majalah Sastra edisi Agustus 1968. Cerpen tersebut mengisahkan Muhammad dan Jibril yang heran kenapa umat Islam makin sedikit yang masuk ke surga. Mereka pun meminta izin ke Tuhan untuk turun ke bumi, ke Jakarta, untuk melakukan penyelidikan.

Cerpen karangan penulis bernama pena Kipandjikusmin tersebut dituduh menistakan agama karena mempersonifikasikan Tuhan, Muhammad, dan Jibril sedemikian rupa sehingga memicu kemarahan beberapa tokoh dan kelompok Islam.

Jassin, yang saat itu menjabat Pemimpin Redaksi Sastra, memilih menghadapi pengadilan pidana daripada harus memberitahukan siapa Kipandjikusmin sebenarnya. Sambil membacakan pembelaan dengan tenang, ia meminta Tuhan, Muhammad, dan Jibril dihadirkan ke pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi (Darsjaf, 1986: 316).

Jassin juga menyesalkan pengadilan yang dianggapnya tidak mumpuni untuk mencari kebenaran materiil, karena mengadili sebuah karya sastra imajiner layaknya sebuah karya historis.

“Saya kuatir Islam akan memfosil di tengah dunia modern. Dengan sikap dan kebijaksanaan Pemuka Agama yang tiranik saya kuatir agama tidak akan mendapat simpati, tapi sebaliknya antipati, bukan saja dari umat bukan Islam, tapi juga di kalangan umat Islam sendiri. Image Tuhan harus direhabilitir dalam mata mereka yang menganggap-Nya sebagai Tuhan yang kejam terhadap makhluk-Nya” (ibid. 309).

Di tengah pengadilan yang disaksikan para pengarang, wartawan, juga menghadirkan saksi-saksi semisal Buya Hamka dan Ali Audah, Jassin tidak hanya melakukan pembelaan, tapi juga memprediksi bahwa Islam akan menjadi agama yang mendapat antipati karena sikapnya yang keras terhadap kebebasan berimaji dan berekspresi.

Sebelum pengadilan, Kipandjikusmin sebenarnya sudah menulis permohonan maaf. Selain itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga sudah berusaha menjadi penengah dalam kasus ini. Namun, hakim memvonis Jassin bersalah dan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun massa percobaan. Sampai saat ini, surat vonis tidak pernah diterima Jassin.

Kita bisa memahami sikap anti-pers umat Islam dan ketidaktegasan pengadilan kala itu dengan membaca konteks politik yang tengah memanas. Pada saat itu, kelompok Islam tengah berada dalam masa kegamangan kekuasaan. Islam militan sebenarnya menjadi kelompok penting (selain militer tentunya) yang ‘berjasa’ menumpas Komunisme dan para pengikut Sukarno, melanggengkan kekuasaan Orde Baru selama tiga dekade lebih.

Maka, pada periode transisi ini aktivis politik Islam berharap besar bahwa Islam akan kembali naik sebagai kekuatan utama di panggung politik nasional. Namun, pemerintahan Orde Baru justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membatasi peran kelompok Islam dalam perpolitikan praktis elektoral.

Partai Masyumi, partai Islam terbesar yang sebelumnya dibubarkan secara paksa pada masa Sukarno, secara mengejutkan tidak direhabilitir statusnya oleh pemerintah. Pemerintah juga menolak permintaan kelompok Islam yang meminta Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1968, serta menolak dilangsungkannya Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun yang sama (Effendy, 2009: 124).

Kondisi ini semakin parah dengan kebijakan fusi partai pada 1973. Seluruh partai Islam dipaksa melebur menjadi satu ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan partai-partai sekuler non-Islam melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Dengan memahami konteks ini, kita bisa memahami bahwa umat Islam saat itu melakukan tekanan terhadap Sastra sebagai upaya berbicara dalam ranah politik dan hukum, namun di sisi lain, negara – dalam hal ini pengadilan – ingin meredam keinginan tersebut.

Islam kemudian dipaksa menempuh jalur-jalur kultural pada periode 1970-1980-an akhir. Ini juga yang membuat nyaris semua tekanan terhadap pers saat itu dilakukan oleh negara lewat perangkat hukum dan militernya.

Ketika kekuasaan Soeharto mulai goyah tahun 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi Islam yang beranggotakan para teknokrat dan intelektual, didirikan oleh pemerintah. Banyak kalangan yang menganggap bahwa pendirian ICMI hanyalah upaya gegabah Soeharto untuk menggalang dukungan pada Pemilu 1992. Yang pasti, sejak saat itu Islam kultural dan politis mendapat panggung yang lebih kuat.

Dua bulan sebelum ICMI didirikan, tabloid milik grup Gramedia, Monitor, menerbitkan artikel hasil survei yang memicu kemarahan massa Islam. Pada edisi 15 Oktober 1990, Monitor yang saat itu dipimpin Arswendo Atmowiloto memuat hasil angket berjudul Ini Dia: 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita. Dalam artikel tersebut, Muhammad saw menjadi tokoh yang popularitasnya berada di bawah peringkat Soeharto, Habibie, Iwan Fals, dan Arswendo sendiri (TEMPO, 3 November 1990: 27).

Dampaknya, kecaman dan demonstrasi meluap, termasuk pengrusakan kantor Monitor di Jakarta Barat oleh sejumlah mahasiswa muslim. Setelah mendapat tekanan bertubi-tubi dari kelompok muslim sipil (sekali lagi, sipil, bukan negara), pada 23 Oktober 1990 pemerintah resmi mencabut SIUPP Monitor. Arswedo juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Kali ini, kejaksaan benar-benar melakukan eksekusi penahanan terhadap seorang jurnalis yang diberikan tekanan oleh massa Islam.

Melubernya gelombang kebebasan politik Islam pasca Orde Baru tumbang nyatanya tidak serta merta menempatkan partai politik (parpol) Islam sebagai pemenang. Ketidakmampuan parpol Islam yang dianggap mewakili suara massa Islam dalam memenangi mayoritas kursi parlemen, membuat kelompok-kelompok Islam sipil fundamentalis-militan melakukan tindakan ‘mandiri’ untuk menegakan hukum syariat Islam.

Pada masa transisi pasca Reformasi inilah majalah Playboy Indonesia terbit. Playboy, majalah pria dewasa paling laris di abad 20, resmi menerbitkan edisi Indonesia pada 7 April 2006. Saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi yang ‘dikawal’ dengan sungguh militan oleh kalangan Islam fundamentalis.

Hasilnya, Playboy Indonesia kembali mengulang kisah Sastra dan Monitor, diberikan ancaman dan tekanan dahsyat oleh kelompok-kelompok Islam fundamentalis. Perbedaannya, Playboy Indonesia tidak ditekan karena dianggap secara langsung menghina Islam, tapi ditekan karena dianggap menyimpang dari standar-standar moral keislaman. Untuk pertama kalinya, kelompok Islam sipil dengan terbuka menjadi polisi moral – sebuah peran yang hanya ada di negara-negara yang menerapkan syariat Islam.

Bahkan belum ada sehari terbit, Playboy Indonesia telah dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan memuat pornografi. Pelapornya adalah kelompok yang menamakan diri Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi Indonesia (MAPPI). Kemudian, Erwin Arnada yang saat itu menjabat Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia harus bernasib sama seperti H.B. Jassin dan Arswendo Atmowiloto, dijadikan tersangka dan diadili di pengadilan karena kerja jurnalistiknya.

Penetapan ini terbilang mengejutkan, karena saat itu Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang melindungi kebebasan pers dan meletakan segala permasalah soal pers lewat Dewan Pers, bukan lewat penegak hukum secara langsung.

Tidak hanya tekanan secara hukum, Playboy Indonesia juga ditekan secara fisik. Front Pembela Islam (FPI), organisasi Islam sipil fundamentalis-militan yang didirikan tiga bulan pasca Orde Baru tumbang, melakukan pengrusakan terhadap kantor Playboy Indonesia. 

FPI juga selalu berdemonstrasi di pengadilan-pengadilan Erwin Arnada. Bahkan, dalam kesaksiannya di pengadilan, Baharuzaman, saksi dari FPI, menerapkan standar-standar moral keislaman sebagai standar umum yang menurut mereka wajib dipatuhi.

‘"Majalah Playboy isinya sangat porno dan sudah meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu pihak berwajib harus mengambil tindakan," lanjutnya [Baharuzaman]. "Anda bilang masyarakat resah... tolak ukurnya apa, apa sudah melakukan penelitian," kata Efran [Ketua Majelis Hakim].

"Saya sendiri resah, anak saya sendiri bilang kok majalah Playboy bisa beredar," sahut Baharuzaman. "Oh dari konteks pribadi, bukan masyarakat," kata Efran. "Saya juga resah Pak Hakim!" Celetuk pengunjung dari FPI yang langsung disambut pekik takbir Allahu akbar, Allahu akbar! Suasana sidang pun gaduh. Tok... tok... tok! Palu pun diketok Efran. Pengunjung sidang diminta tertib dan akhirnya sidang dilanjutkan”’ (detik.com, 14 Desember 2006).

Setelah divonis bebas pada 2007, Erwin Arnada justru divonis hukuman dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi. Pada masa-masa ini, FPI memerintahkan anggotanya untuk bertindak sebagai polisi negara: menangkap Erwin Arnada dan menyerahkannya ke kejaksaan.

Tekanan FPI terhadap pers tidak berhenti setelah mereka ‘menang’ di kasus Playboy Indonesia. Pada 2016, FPI bukan saja menekan pers, tapi melangkahi UU Pers dengan mendatangi kantor Kompas dan memberikan peringatan bernada mengancam secara langsung terhadap jajaran redaksi Kompas.

Kedatangan FPI ke kantor Kompas terjadi pasca pemberitaan tentang penutupan paksa Satpol PP terhadap sebuah warung di Serang, Banten, di siang hari pada bulan Ramadhan. Seperti yang dicatat peneliti media Wijayanto (remotivi.or.id, 16 Agustus 2016), FPI hanya menekan Kompas sementara media-media lain yang menerbitkan pemberitaan serupa tidak diberikan tekanan.

Juru Bicara FPI, Munarman, dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh akun Youtube Jakartanicus, menyiratkan alasan mengapa mereka menekan Kompas. Munarman mengatakan, “media itu jangan ditelan mentah-mentah. Utamanya media sekuler. Mereka memiliki misi. Dan karena Indonesia mayoritas muslim, maka hubungan ini akan terus berkontraksi.

Kontraksi sosial akan terus menerus terjadi. Karena apa? Karena media-media mainstream bukan di dalam kendali umat Islam.” FPI hanya menekan Kompas karena Kompas dicurigai sebagai media sekuler yang anti terhadap Islam.

Ketika berhadapan dengan para wartawan Kompas, Munarman juga mengatakan pernyataan bernada mengancam.

“Apa mau Kompas dipersepsi seperti itu? Kompas, Komando Pastur? Atau mau diulangi seperti yang dulu-dulu lagi?... ini kan SARA jadinya. Kalau media sebesar Kompas ini justru mengarah kepada hal-hal yang demikian ya jangan salah masyarakat saya kira. Ya kami ini semcam alarm lah. Daripada kira diem-diem, diem-diem masyarakat marah tahu-tahu kejadian’98…. Kompas kalau dipersepsi Komando Pastur jadi sasaran lho….”

Pasca Reformasi, ketika kebebasan pers dilindungi Undang-Undang sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang melakukan pembredelan, dan ketika kondisi Islam secara politik tak kunjung membaik, justru kasus tekanan terhadap pers oleh kelompok Islam fundamentalis makin banyak ditemui.

Islam dan Kebebasan Pers

Alam liberalisasi media telah sedemikian mewabah, tidak hanya di jagat nyata, tapi sampai ke jagat maya. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang diidam-idamkan sejak lama sudah bisa disentuh dan dirasakan.

Perusahaan pers dan media terus tumbuh seiring tak mampu dibendungnya arus kapitalisme global. Dan dalam dunia yang semakin terlipat-lipat ini, kelompok Islam fundamentalis menginginkan sebuah tatanan mundur menuju dunia Timur Tengah puluhan abad sebelum ini.

Kita mengingat kasus-kasus tekanan terhadap kebebasan pers di masa lampau, juga tekanan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial sebagai usaha kelompok Islam fundamentalis untuk memperkuat jaring-jaring kekuasaannya. Kekuasaan yang menurut Foucault, bukan kekuasaan dalam arti klasik seperti kekuasaan negara terhadap warganya. Tapi kekuasaan yang lebih mengerikan yang berjejaring hingga akar rumput dan sulit diantisipasi oleh negara.

Kalau dulu tekanan terhadap Sastra, Monitor, Playboy Indonesia, dan Kompas dilakukan secara nyata dan fisik, kini pembersihan terhadap pihak-pihak yang dianggap ‘menyakiti perasaan umat Islam’ turut dilakukan secara maya. Akun-akun Islam militan tak mau terbawa begitu saja oleh pemberitaan media arus utama. Mereka memproduksi kebenaran mereka sendiri dan menindak pihak yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebenaran mereka.

Dalam kondisi semacam ini, kita mengingat pembelaan Jassin di Negeri Istimewa Jakarta Pusat, 4 Februari 1970. Pembelaan atas diberangusnya kebebasan pers, berimaji, berekspresi  yang justru dilakukan oleh masyarakat sipil yang beragama dan (seharusnya) beradab.

“Saya yakin agama Islam sendiri tidaklah sempit, tapi orang yang mentrapkan kaidah-kaidah agama yang karena berpegang pada tafsiran-tafsiran yang kolot tidak dapat ikut dengan zaman dan dengan demikian menahan-nahan kemajuan.”