Kepercayaan publik terhadap pers tahun ini mencapai titik nadir. Hanya memperoleh suara 66,3%. 

Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menempatkan pers sebagai lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan terendah di bawah berturut-turut DPR, pengadilan, Polri, KPK, lembaga kepresidenan. Lembaga yang paling tinggi mendapat kepercayaan publik adalah TNI. Disinyalir jatuhnya tingkat kepercayaan publik terhadap pers disebabkan maraknya hoaks (Kompas).

Sebagai institusi bergelar pilar demokrasi ke-4, posisi ini jelas memalukan. Apalagi mengingat posisi pers Indonesia cenderung ditempatkan pada posisi yang bukan hanya memengaruhi, namun terkadang ikut menentukan. 

Perlakuan Orde Baru terhadap pers dapat dijadikan contoh bagaimana kekuasaan begitu percaya dan yakin bahwa pena lebih tajam daripada pedang. Maka muncullah aksi beredel pers sebagai penanda dan pengingat agar lembaga kuli tinta lain tunduk dan takluk jika tak ingin asap dapur berhenti mengepul.

Posisi pers sendiri telah lama dimistifikasi. Ben Anderson lewat Imagined Community berteori bahwa lewat surat kabarlah masyarakat nusantara saling terikat dalam satu persoalan dan keinginan menjadi suatu bangsa yang merdeka. Komunitas yang diimajinasikan itu saling terhubung dengan media surat kabar.

Posisi penting pers pun terbukti penting dengan praksis para tokoh kemerdekaan. Soekarno menulis 500 artikel di surat kabar Oetoesan Hindia. Surat kabar Oetoesan Hindia adalah milik Tjokroaminoto yang sempat menjadi bapak mertuanya. Jarang diketahui bahwa sebulan usai Sumpah Pemuda, sebuah koran bertajuk Persatoen Indonesia yang dimotori Soekarno terbit.

Jangan dilupakan pula pejuang kemerdekaan yang berjuang sebagai wartawan seperti BM Diah, Abdoel Rivai, Tirto Adhi Soerjo, dan masih banyak lainnya. Ini membuktikan lahirnya bangsa Indonesia adalah perjuangan pelaku pers.

Namun, di saat bangsa ini merdeka 74 tahun, institusi yang banyak berjasa itu kehilangan kepercayaan publik. Meskipun masih di atas 50 persen, namun posisinya di urutan buncit tetaplah suatu keprihatinan. 

Mengapa demikian? Benarkah semua itu disebabkan oleh mahluk bernama hoaks?

Studi yang dilakukan Kohring dan Matthes (2007) menjelaskan bahwa kepercayaan pada pers bersifat hirarkis dengan 4 faktor utama, yaitu kepercayaan seleksi topik, kepercayaan seleksi fakta, kepercayaan akurasi penggambaran, dan kepercayaan pada penilaian jurnalistik. 

Dari keempat faktor ini, maka persoalan hoaks dapat dihimpunkan kepada kepercayaan kepada fakta. Hal ini berkaitan dengan informasi latar belakang sebagai pendukung topik yang sudah diseleksi. 

Proses penyeleksian keempat faktor kepercayaan sebenarnya juga problematis. Audiens bergerak dari berita yang mereka butuhkan ke posisi berita yang mereka inginkan. 

Selain itu, media pemberitaan kini bukanlah sumber utama informasi. Dengan layanan media sosial, semua orang dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi tanpa batasan waktu. Maka populerlah istilah viral, sebuah kata yang awalnya domisili kesehatan dan kini lebih populer dalam dunia siber.

Viral itulah yang menjadi tujuan kesuksesan informasi. Benar salah, akurat tidak, bukanlah faktor yang diutamakan. 

Dengan demikian, informasi yang mengandung kehebohan, rahasia, hiburan menjadi turunan dari informasi yang diinginkan. Minat dan frekuensi jenis berita tersimpan di media siber dan diolah dengan algoritme sosial sehingga hanya informasi (baca berita) yang sesuai dengan keinginanlah yang muncul, entah di layar hp atau komputer.

Persoalan narasumber juga menjadi masalah. Melalui media sosial, seseorang dapat ditahbiskan sebagai pakar masalah tanpa memedulikan latar belakang pendidikan dan rekam jejaknya. Itulah yang diistilahkan Tom Nichols sebagai kematian para pakar alias The Death of Expertise.

Menghadapi kondisi lingkungan sosial seperti itu, sudah seharusnya media pemberitaan kembali bebenah diri. Eksklusivitas yang menjadi ciri media utama pemberitaan harus dipertajam dan diperbanyak. 

Investigasi berita dan pengolahan data seharusnya dapat menjadi kekuatan media pemberitaan utama. Topik-topik berita jangan hanya menampilkan yang ada di depan mata, namun harus menguak lebih dalam ekses sebuah peristiwa.

Contoh, di masa lalu, korban-korban pembangunan waduk menjadi sorotan penting yang luput didalami (Aditjondro, 2006). Hal itu kini terulang lagi. Di era Presiden Jokowi, puluhan pembangunan yang masif, entah waduk, kereta bawah tanah, lapangan udara, semua absen dari narasi korban, baik buruh maupun masyarakat sekitar. 

Benarkah tidak ada persoalan gangguan lingkungan dengan pembangunan sebuah bandara, misalnya?

Media pemberitaan arus utama cenderung menjadi penyokong ideologi pembangunan rezim yang berkuasa. Suatu hal yang juga pernah terjadi di era Orde Baru. Aditjondro (2006) bahkan menduga media ikut ambil keuntungan dengan pembangunan. 

Apakah hal itu terulang lagi?

Persoalan kecepatan informasi sebaiknya tak perlu terlalu dihiraukan. Itu jatah media baru yang memang hidup mati dari kecepatan tayangan berita. Meskipun banyak pula situs media baru yang mengutamakan kedalaman berita dan eksklusivitas narasumber. Ada pula situs media baru yang penuh dengan narasi masa lalu yang kembali diperbarui makna dan relevansinya.

Persoalan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pers bukanlah persoalan remeh-temeh. Sebaliknya, menjadi indikator pertanyaan: apakah kini media pemberitaan utama masih dibutuhkan masyarakat? Apakah hilangnya kepercayaan publik menandakan awal berakhirnya media pemberitaan arus utama yang tergopoh-gopoh bersaing berebut iklan dengan media baru? Jawabnya berpulang kepada waktu.