Ketua DPD Golkar DKI
3 tahun lalu · 3023 view · 5 menit baca · Pendidikan loc.jpg
Library of Congress [Foto: documentsdelivered.com]

Perpustakaan Umum DPR, Kenapa Perlu?

Minggu lalu, saya dan beberapa kawan dari kalangan budayawan, sastrawan, ilmuwan sosial dan penggiat perpustakaan desa menemui Ketua dan Wakil Ketua DPR (Ade Komarudin dan Fachry Hamzah). Kami mengusulkan agar dana yang semula untuk membangun gedung baru DPR diubah menjadi anggaran pembangunan perpustakaan umum, mengikuti model Library of Congress di Amerika Serikat.

Karena dana yang ada memang memadai, kami malah mendorong agar parlemen kita jangan tanggung-tanggung: bangunlah perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara, melampaui National Library of Singapore yang saat ini telah memiliki koleksi lebih dari 300 ribu buku.

Bahkan kalau bisa, gedung perpustakaan umum ini menjadi salah satu landmark di jantung Ibukota Republik Indonesia, sebuah bangunan yang indah, megah tapi ramah, dengan suasana belajar serta membaca yang nyaman.

Setiap tahun, 1,6 juta warga AS dari segala lapisan memanfaatkan fasilitas bacaan di Library of Congress, tanpa dipungut bayaran. Kami yakin, walaupun minat baca di Indonesia belum terlalu tinggi, perpustakaan umum DPR ini setiap tahun akan dikunjungi ratusan ribu warga masyarakat yang haus akan bahan dan bacaan bermutu.  

Sdr. Ade dan Sdr. Fachry menyambut baik usul ini serta berjanji akan memperjuangkannya dalam lingkungan DPR dan pemerintah. Kedua pimpinan lembaga terhormat ini memperlihatkan kesungguhan untuk mewujudkan sebuah ide yang sebenarnya sudah long overdue.

Pertanyaan. Terhadap semua itu, dalam beberapa hari terakhir muncul berbagai perdebatan hangat, di media sosial maupun media konvensional. Kalau saya sarikan, ada tiga pertanyaan penting yang perlu dijawab.

Pertanyaan pertama, kenapa usulan tentang perpustakaan umum ini kami sampaikan sekarang? Terus terang, jawabannya sederhana: karena kami melihat sebuah celah yang sedang terbuka. Dalam tahun anggaran 2016, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk mendanai secara tahun jamak pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 1,6 triliun. Untuk tahun ini, dana yang telah disepakati lebih Rp 500 miliar. Tapi sejauh ini inisiatif gedung baru tersebut ditentang luas dan karenanya sampai sekarang masih macet.

Bagi kami, alangkah sayangnya jika dana sebesar itu dibiarkan saja dan tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih konstruktif.

Kebetulan, pimpinan DPR sekarang, seperti Ade Komarudin, Fachry Hamzah, dan Fadli Zon, adalah mantan aktivis mahasiswa yang akrab dengan dinamika intelektual pada tahun 1980an dan awal 1990an. Jadi kami berpikir, dan ternyata benar, bahwa ide tentang perpustakaan umum ini akan disambut pimpinan DPR dengan tangan terbuka.

Kami berharap, semoga pimpinan-pimpinan baru DPR yang berusia muda ini sanggup meyakinkan pemerintah dan berbagai kekuatan politik yang ada di parlemen untuk merealisasikan ide tersebut.

Kalau berhasil, mereka kelak akan terus dikenang sebagai politisi yang membuat teroboson positif, betapapun terbatasnya, dalam perjalanan Indonesia ke depan.

Inisiatif Baru. Pertanyaan kedua, kenapa dana sebesar itu untuk perpustakaan umum, bukan untuk kegiatan pendidikan lainnya, seperti peningkatan minat baca anak-anak? Bagi kami, dana dalam APBN tahun ini untuk sektor pendidikan sudah cukup besar, yaitu sekitar Rp 400 triliun. Dana ini dikelola pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup berbagai kegiatan pendidikan, termasuk penambahan perpustakaan sekolah serta peningkatan minat baca anak-anak yang memang penting.

Menambah Rp 1,7 triliun pada volume anggaran yang sudah sebesar itu (hanya setengah persen) mungkin seperti menggarami laut yang tidak akan banyak berarti.

Sebaliknya, pembangunan perpustakaan DPR yang melayani publik untuk membaca dan belajar, di sebuah bangunan indah yang menjadi landmark Ibukota RI, dengan koleksi buku, jurnal, serta berbagai sumber info digital paling mutakhir dan terlengkap se-Asia Tenggara: semua ini adalah inisiatif baru. Ia mengisi sebuah ruang yang selama ini masih relatif kosong dalam kebudayaan Indonesia modern.

Harapan kami, jika perpustakaan umum ini tumbuh menjadi simbol yang kuat dan berpengaruh di Jakarta, maka mungkin parlemen lokal dan pemerintahan daerah lainnya juga akan tertarik melakukan hal yang sama.

Jika semua itu terjadi, dari Sabang hingga Merauke akan tumbuh lingkungan yang baik, mendampingi lembaga pendidikan formal yang sudah ada, untuk mencapai salah satu tujuan tertinggi kita, yaitu tingkat literasi dan kecerdasan anak-anak dan kaum muda Indonesia yang semakin berkembang.

Penghematan? Pertanyaan ketiga yang tidak kalah pentingnya: dalam situasi ekonomi yang menjepit dan anggaran defisit, tidakkah kita perlu berhemat sekarang? Bukankah terlalu boros untuk membangun perpustakaan besar?

Bagi kami, tentu saja kita perlu berhemat, bahkan bukan hanya dalam situasi ekonomi yang sulit. Tapi dengan dana APBN yang mencapai Rp 2000 triliun, kalau memang dicari dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan begitu banyak pos dana lainnya yang memang perlu dipangkas, mulai dari subsidi yang salah sasaran, anggaran rapat,  program pemerintah yang keliru, hingga dana perjalanan pejabat negara. Kalau dikumpulkan, semua penghematan ini akan jauh melampaui jumlah Rp 1,6 triliun.

Jadi masalahnya di sini bukan pada jumlah dana, namun lebih pada pemahaman tentang prioritas kita. Mana yang kita dahulukan? Sosiolog Ignas Kleden, salah satu pendukung ide pembangunan perpustakaan umum DPR, memberi penjelasan yang perlu kita pertimbangkan.

Menurutnya, Presiden Jokowi sedang gencar membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Semua itu bagus. “Tapi, kan, perpustakaan adalah juga sebuah infrastruktur -- bukan untuk lalu-lalang mobil, tetapi untuk membuka jalan pikiran.”

Singkatnya, pada hemat kami, pilihannya jelas. Kita tidak boleh bersembunyi di balik ungkapan “penghematan” atau “situasi krisis” dan kemudian memilih untuk mencari solusi paling gampang, atau paling populer. Kalau kita mau berhemat, bukan perpustakaan dan sektor pendidikan yang dipangkas, tetapi pemborosan kronis yang dari tahun ke tahun sudah melekat dalam anggaran pemerintah kita.

Pendidikan, semangat belajar, dan perpustakaan umum sebagai salah satu lembaga pendukungnya, sebenarnya adalah sebuah komitmen. Barangkali perlu ditekankan di sini bahwa Library of Congress mulai dibangun pada tahun 1800 saat Negara Paman Sam masih jauh lebih miskin dari Indonesia sekarang ini. Waktu itu 90 persen warga AS adalah petani miskin, sebagian besar masih buta huruf.

John Adams dan generasi pimpinan AS saat itu berani bersikap sebab bagi mereka perpustakaan umum yang terletak persis di pusat pemerintahan bisa menjadi simbolisasi dari sebuah tekad, bahwa Amerika akan melangkah maju bukan dengan kekayaan alam atau warisan masa lalu, tetapi dengan kreatifitas dan keinginan untuk mengejar ilmu seluas-luasnya.

Kita tidak perlu meniru begitu saja. Tapi kita tentu setuju, tekad seperti itu adalah sebuah tekad yang mulia dan universal. Tidak ada kata terlambat untuk juga melakukan hal yang sama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Suasana Baru. Selain ketiga pertanyaan di atas, banyaknya kritik terhadap usulan kami kelihatannya lebih bersumber pada sinisme publik pada anggota parlemen kita.

Barangkali semua itu memang beralasan, dan harus menjadi pemicu bagi anggota serta pimpinan DPR untuk melakukan refleksi diri dan peran mereka. Tapi kepada kaum yang kritis, kita juga harus mengingatkan, skeptisisme tidak harus terjebak ke dalam sinisme.

Banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan memberi lingkungan yang lebih baik dalam dunia keseharian parlemen. Pohon yang rindang akan tumbuh di tanah yang subur.

Library of Congress memberikan lingkungan seperti itu kepada kaum politisi di Washington DC. Dalam kegiatannya sehari-hari, di samping pelayanan publik dalam bentuk bahan bacaan, lembaga ini juga memberikan penghargaan bergengsi mirip Nobel Prize kepada para penulis, ilmuwan, dan kaum sastrawan. Berbagai kegiatan lainnya seperti festival buku nasional serta beasiswa kepada penulis muda juga terus digiatkan.

Semua itu memberi atmosfir yang lebih intelektual, lebih pekat dengan aura perjuangan bersama yang sungguh-sungguh lewat ide-ide yang tajam bagi kaum politisi di parlemen.

Kita berharap, jika perpustakaan umum DPR memang bisa diwujudkan, lingkungan seperti itulah yang mungkin tercipta di Senayan. Barangkali semua itu tidak akan terjadi sekali pukul. Namun setidaknya kita bisa lebih berharap bahwa di masa mendatang, peran dan perilaku anggota dewan akan semakin mendekati ideal yang kita inginkan bersama.

Bukankah semua itu memang perlu?