1 tahun lalu · 534 view · 4 min baca menit baca · Hukum 25162.jpg
www.hizbut-tahrir.or.id

Perppu Ormas dan Otoritarianisme Pemerintah

Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paragraf di atas merupakan cuplikan dari poin pertama konsideran UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keluarnya Undang-Undang ini, bukan berasal dari ruang yang hampa sejarah. UU ini hadir sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UU No. 8 Tahun 1985, yang disahkan pada zaman Orde Baru, seperti kita ketahui dalam berbagai literatur sejarah, telah menjadi alat pemerintah dalam membatasi kebebasan berserikat. Bahkan, dijadikan sebagai alat untuk membubarkan lawan-lawan politik partai yang berkuasa. Dalih yang digunakan tidak kalah mulia, yakni melindungi Pancasila sebagai  ideologi negara dan mempercepat pembangunan nasional. Tidak kalah mulia dengan slogan “Saya Indonesia, saya Pancasila” dan “Kerja, Kerja, Kerja” yang didengungkan rezim Presiden Joko Widodo.

Kewenangan Pemerintah dalam membubarkan Ormas yang berlaku selama era Orde Baru telah memakan korban. Setidaknya terdapat dua Ormas yang dibubarkan yakni PRD dan PII, serta satu Organisasi bernama HMI yang terancam dibubarkan. Ancaman dan pembubaran itu dilatar belakangi oleh penilaian subyektif pemerintah yang menganggap organisasi-organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, kemudian mengoreksi segala aturan yang berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah. Salah satunya adalah kewengan pemerintah dalam membubarkan Ormas. Penetapan Ormas dilakukan oleh pemerintah dan pembubarannya menjadi wewenang pengadilan sebagai pemegang kekuasaan di bidang yudikatif. Pembagian kekuasaan semacam ini sangat lazim dalam sebuah negara demokrasi. Tujuannya tidak lain adalah untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan.

Setelah 19 tahun pasca bergulirnya reformasi, semangat otoritarianisme dalam UU No. 18 Tahun 1985 kembali dibangkitkan dalam Perppu No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Indikasinya jelas, dikembalikannya wewenang pembubaran Ormas kepada Pemerintah.

Dengan berlakunya Perppu tersebut, tidak ada lagi proses peradilan yang akan menilai apakah suatu Ormas bertentangan dengan dasar negara. Penilaiannya cukup dari pemerintah, dan itu sama saja memberikan kewenangan  yang sangat luas kepada Pemerintah untuk mengatur kebebasan rakyatnya. Jika tidak sejalan dengan pemerintah, mungkin saja akan langsung digebug dengan tuduhan tidak pancasilais dan berpotensi menghambat pembangunan.

Pemerintah mungkin lupa dengan pesan Lord Acton yang sudah sangat populer, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Sederhananya, kewenangan yang luas akan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan yang sama luasnya.

Alasan yang Tidak Relevan

Pemerintah berdalih bahwa UU No. 17 Tahun 2013 tidak memenuhi azas contrarius actus. Berdasarkan azas ini, ketika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Pemerintah menilai, tidak adanya azas tersebut dalam UU Ormas membuat pemerintah menjadi tidak efektif dalam memberikan sanksi kepada organisasi masyarakat.

Alasan tersebut tentu tidak serta merta dapat diterima. Tidak digunakannya azas tersebut dalam UU Ormas justru karena untuk mencegah terjadinya pembubaran Ormas secara sepihak. Hal ini sulit untuk dibantah jika mengingat fakta sejarah pembubaran partai politik dan ormas sepanjang orde lama dan orde baru.

Pakar Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (2017), bahkan menilai bahwa azas contrarius actus sama sekali tidak bisa diterapkan dalam konteks UU Ormas. Alasannya, apa yang  diberikan kepada ormas bukanlah izin, melainkan hanya pengesahan. Pakar yang juga menjadi pengacara HTI itu, mendefinisikan “izin” sebagai pemberian pengecualian terhadap suatu larangan. Sementara itu, berserikat bukanlah suatu larangan. Sama halnya seperti berniaga dan mendirikan partai yang meskipun disahkan oleh pemerintah, namun proses pembubarannya harus melalui proses peradilan.

Tidak Adanya Kegentingan yang Memaksa

Syarat keluarnya Perppu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1, yaitu ketika terjadi suatu kegentingan yang memaksa. Apa yang dimaksud kegentingan memaksa memang multi tafsir. Namun, akan menjadi lebih jelas jika kita mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009.

Berdasarkan putusan tersebut, syarat suatu keadaan dikatakan kegentingan memaksa, yakni 1) harus adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, 3) dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Karena sifatnya yang genting dan memaksa itu, maka perppu dapat diberlakukan sontak segera begitu perppu tersebut dikeluarkan. Namun, seperti kita ketahui sampai saat ini belum ada satu pun tindakan yang diambil pemerintah  berkenaan dengan Perppu Ormas. Apakah kondisinya memang benar-benar kegentingan yang memaksa, atau hanya memaksakan kegentingan?

Demokrasi adalah Jalan Penuh Kesabaran

Kita mungkin bisa bersepakat bahwa khilafah memang tidak perlu diterapkan di Indonesia. Kita juga dapat bersepakat bahwa HTI yang selama ini melakukan propaganda secara massif tentang pendirian khilafah islamiyah perlu ditindak. Namun, haruskan dengan cara-cara yang sewenang-wenang sampai menghilangkan proses peradilan?

Pemerintah harus mau melakukan pembinaan dan pelurusan pemikiran anak-anak bangsa yang radikal. Proses tersebut memang butuh waktu dan kesabaran. Jauh lebih lama jika dibandingkan dengan solusi dalam Perppu Ormas yang dapat mempidanakan siapa saja yang menganut faham radikal. Demokrasi bagaimana pun, adalah jalan yang panjang dan penuh kesabaran.

Jangan sampai, represifitas pemerintah justru membuat yang radikal menjadi semakin radikal.

Artikel Terkait