Penulis
5 hari lalu · 3107 view · 3 min baca · Politik 48324_39654.jpg
Tempo

Perpanjang Saja Izin FPI

Sebagai roh penggerak aksi damai umat Islam di Jakarta, FPI memang pantas ditakuti penguasa mana pun di atas muka bumi ini. Bukan ratusan ribu, namun jutaan umat Islam yang hadir. Bukan hanya nasional, namun dunia internasional menyorot aksi damai itu.

FPI (Front Pembela Islam) memang dibenci dan dipuji. Itu biasa terjadi di negara demokrasi. Mustahil ada orang maupun organisasi yang dipuji tanpa dibenci. Dua hal itu melekat pada publik figur maupun organisasi yang terkenal.

Pada saat pro dan kontra terjadi, negara harus hadir dan adil. Sepanjang sejarah, sejak didirikan, organisasi ini tidak pernah bertentangan dengan Pancasila. FPI bukan HTI atau organisasi pengusung ide yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Bahkan terhadap HTI saya cenderung tak sepakat dibubarkan. Jika dapat membunuh idenya, mengapa membubarkan organisasinya? Penguasa gagal mengemas Pancasila sebagai rujukan dalam bernegara. 

Akibatnya putus asa. Bubarin saja organisasi yang tak setuju dengan Pancasila. Sama seperti penjual susu yang kalah saing dengan penjual kopi. Menutup toko atau warung penjual kopi adalah cara agar susu kembali dibeli. 

Terkait FPI, argumen yang dibangun pastilah tindakan mereka yang main hakim sendiri. Perilaku memang tidak dibenarkan, entah itu dilakukan secara personal maupun secara organisasi.


Tapi, itu sebenarnya tamparan kepada pemerintah. Gagal menegakkan hukum. Main hakim sendiri tetap melanggar dan harus dihukum. Akan tetapi, tindakan itu kondisional meski barangkali direncanakan. 

Secara organisasi, FPI tidak mewajibkan tindakan tersebut. Tidak ditemukan dalam AD/ART organisasi itu tindakan main hakim sendiri. Sama halnya dengan politisi yang mengambil uang negara. Parpol mereka tidak menganjurkan melakukan itu.

Katakanlah FPI memiliki cara yang salah dalam melihat sesuatu. Adalah tugas pemerintah membina dan memberi pemahaman utuh tentang kehidupan bernegara. Melalui dialektika, bukan malah main hakim sendiri. Pemerintah harus bijak.

Juru dakwah Pancasila selama ini telah gagal memperkenalkan Pancasila. FPI merupakan aset negara yang kurang mendapat perhatian pemerintah. Mereka berjalan sendiri karena pemerintah tidak mampu merangkul mereka.

Harusnya pemerintah melihat mereka seperti melihat NU dan Muhammadiyah. Selama ini, pernahkah pemerintah mengajak FPI ikut membangun bangsa? Padahal FPI sangat sering melakukan kerja-kerja sosial.

FPI memiliki orang-orang yang militan, siap bekerja siang-malam dan tidak haus kekuasaan. FPI dalam perspektif demokrasi harus dipandang sebagai tantangan kehidupan bernegara, bukan musuh negara.

Cara pandang itu akan menentukan sikap negara terhadap mereka. FPI merupakan warga negara yang berhak membentuk organisasi, mengemukakan pendapat di muka umum. 

Pemerintah harus melihat FPI sebagai usaha warga negara melakukan kebaikan. Apabila dalam usaha tersebut terjadi kesalahan, itu tugas pemerintah memberi arahan yang benar. Jangan sedikit-sedikit dibubarkan. Jangan tergoda menjadi otoriter.

Bahkan saat ini sudah waktunya bagi Jokowi melakukan revolusi. Mengubur dendam terhadap komunisme. Biarkan semua berkembang dan menjadi menu rakyat Indonesia. Menjadi rival bagi Pancasila. 

Kompetisi isme sudah waktunya dilakukan. Pancasila akan makin teruji dan para pendakwah Pancasila makin kreatif. Demikian pula dengan FPI, mereka adalah ujian bagi dua ormas Islam (NU-Muhammadiyah).


Mengapa jutaan rakyat mau hadir dengan seruan tokoh FPI? Sementara NU-Muhammadiyah tidak mampu menghentikan mereka. Ini tamparan bagi dua ormas terbesar itu. 

Pemerintah harus melihat sisi baik dari hadirnya FPI. Jangan ketakutan dengan hadirnya FPI. Apa pernah mereka menyerang upacara bendera, atau menyerang umat agama lain sedang ibadah?

Ini momen yang tepat bagi pemerintah merangkul FPI. Ajak mereka masuk dalam pemerintahan. FPI harus membuktikan kadernya tidak akan korupsi dalam pemerintahan. Ide gila?

Saya tahu para pembenci FPI akan menuduh tulisan ini sebagai tulisan pendukung FPI. Atau minimal partisan FPI. I don't care. Bagi saya, itulah asyiknya berdemokrasi.

Sama halnya ketika saya mendukung JIL agar tetap berkembang. Tuduhan sebagai pendukung JIL bertubi-tubi masuk ke dalam inbox akun media sosial. Padahal saya itu memang senang dengan beragam pemikiran.

Pemikiran itu bagi saya adalah menu di atas meja makan. Kenali dan cicipi. Siapa tahu Anda menyukainya. Dalam kasus FPI, pemerintah butuh pendekatan baru. Jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikan teman.

Jangan mengajak teman yang hanya mau korupsi. Mereka yang tidak mau diajak korupsi hendaknya dijadikan teman juga. Setiap organisasi punya sisi gelap, tidak terkecuali FPI. Namun setiap organisasi juga punya sisi positif.

Bagi saya, ini pembuktian pemerintah merupakan agent of Pancasila. Sebuah organisasi terbesar yang mampu menerjemahkan Pancasila dengan fasih, itulah pemerintah. Mengayomi semua pihak.

Jika FPI nantinya melakukan tindakan melanggar hukum, silakan dihukum. Tapi jika FPI melakukan hal positif, pemerintah tidak perlu malu mengapresiasi mereka. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa.

Kekuasaan itu hanya sesaat. Tidak abadi. Terimalah keragaman, entah itu suku, ras, agama, maupun pemikiran. Jadi saran saya, perpanjang saja izin FPI. Siapa takut?

Artikel Terkait