Beberapa waktu lalu media sosial dikejutkan dengan ustaz kondang yang salah membaca Quran. Kemudian ada juga ustaz yang ngaku mantan pendeta. Pas ditelusuri, eh ternyata berbohong.

Saya jadi bertanya-tanya, kok orang-orang bisa ya ceramah tanpa kapasitas ilmu yang mumpuni? Kok bisa masjid kecolongan sama ustaz yang ngaku-ngaku mantan pendeta? Bukankah kalau mau ceramah harus ada kapasitas ilmunya dahulu? Bukankah setiap penceramah dicek latar belakangnya terlebih dahulu?

Di negara Brunei dan Malaysia, seorang penceramah harus melewati ‘seleksi’ untuk mendapatkan ‘lisensi’ berceramah. Jadi tidak bisa sembarang orang berceramah. Tapi bukan berarti penceramah yang tidak berlisensi tidak bisa berceramah. Bukan.

Maka dari itu, mungkin sudah saatnya Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus mempertimbangkan lagi wacana sertifikasi ulama yang kemarin sempat mencuat kembali ke permukaan. Mungkin bahasanya daripada sertifikasi ulama, penyebutannya lebih cocok dengan standarisasi dai.

Pertama, jika menggunakan bahasa sertifikasi, konotasinya nanti yang tidak bersertifikat tidak bisa berceramah. Kedua, karena klasifikasi antara ulama dan dai itu berbeda.

Klasifikasi di antara keduanya dapat dikatakan serupa tapi tak sama. Kalau ulama pengetahuan tentang agamanya benar-benar mendalam. Jadi orang yang menguasai ilmu keagamaan itu lebih cocok disebut dengan ulama.

Tapi kalau dai lebih condong kepada orang yang menyampaikan. Orang Indonesia juga biasa menyebutnya dengan ustaz atau penceramah. Cukup mengusai dasar-dasar agama. Dan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang sudah dikuasainya. Jangan sampai yang belum dikuasainya ia sampaikan.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, penceramah perlu distandarisasi. Minimal memiliki dua hal yang paling penting, yaitu kompetensi dan integritas. Nah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah para ulama harus menetapkan syarat-syarat standarisasi apa yang nantinya diterapkan.

Sebenarnya MUI sudah menetapkan syarat standarisasi ini dan menurut saya tidak terlalu rumit. Kiai Cholil Nafis menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga syarat, antara lain: berlandaskan ahslussunnah wal jama’ah, mendukung NKRI, dan ceramahnya tidak mengandung provokasi.

Mungkin MUI perlu juga menambahkan beberapa syarat, seperti pengecekan latar belakang dari dai itu sendiri. Agar tidak terjadi kejadian seperti kemarin, ada ustaz yang mengaku mantan pendeta, dan setelah ditelusuri ternyata berbohong.

Selain latar belakang, riwayat pendidikan merupakan faktor yang cukup penting. Apakah si ustaz ini pernah nyantri apa tidak. Karena bagi seorang santri yang mengenyam pendidikan di lingkungan pesantren, biasanya memiliki sanad keilmuan yang jelas dari guru-gurunya. Dan ilmunya dapat dipertanggungjawabkan.

Tapi ini nilai plus saja tidak harus menjadi syarat mutlak. Misalkan ada orang sekolah biasa (umum) terus tidak belajar di pesantren dan kapasitas ilmu keislamannya mumpuni, kenapa tidak?

Kemudian yang paling penting ialah kompetensi. Sejauh mana pengetahuannya mengenai Islam. Seminimal-minimalnya fasih membaca Alquran dan menguasai dasar-dasar agama Islam. Kalau baca Qurannya masih banyak yang salah, apa kata jemaah nantinya? Mau dibawa ke mana nanti jemaahnya?

“Tapikan manusia tempatnya salah dan khilaf.”

Maka dari itu, standarisasi ini diperlukan agar meminimalisasi kesalahan-kesalahan itu. Mungkin untuk urusan fikih masih bisa ditoleransi karena terkadang masih ada khilafiyah di dalamnya. Terkadang pendapat ustaz yang satu berbeda dengan yang lainnya.

Tapi kalau Alquran tingkatannya mutawatir sudah final. Sepakat tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tingkatan orang biasa salah masih dimaklumi, dianggap masih belajar.

Tapi Kalau ustaz jika masih banyak kesalahan dalam bacaannya, alangkah baiknya jika yang bersangkutan belajar lagi. Bukankah sedari kecil kita sudah diajari baca Alquran agar kelak dewasa nanti bisa dan fasih membaca Quran? Bukankah membaca Qur’an salah satu dari dasar agama islam itu sendiri?

Terakhir, menurut saya, yang terpenting yaitu peningkatan kualitas dai itu sendiri. Mau itu yang sudah mendapat sertifikasi atau yang belum. Maka MUI sepatutnya bisa mengadakan semacam pelatihan dai dari semua kalangan sehingga meningkatnya kualitas dari dai itu sendiri.

Tidak perlu melihat latar belakangnya apakah NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Kumpulkan saja semuanya. Selain pelatihan untuk peningkatan kualitas, bisa saja pelatihan ini menjadi sebuah forum untuk membahas kemaslahatan umat untuk kedepannya.

Diperlukannya standarisasi ini sebenarnya untuk kebaikan umat dan dai itu sendiri. Umat mendapatkan dai yang berkompeten, dan dai itu sendiri mendapatkan pelatihan dari MUI. Sehingga kualitas dai meningkat sebelum diterjunkan ke masyarakat. Dan tentunya ini sebagai bentuk untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi nantinya.

Dai yang akan berceramah ke masyarakat, baik yang sudah distandarisasi atau pun yang belum mungkin alangkah baiknya didampingi oleh MUI setempat. Ini juga termasuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi nantinya.

Tentunya nanti jika ada kesalahan saat penyampaian dari dai itu sendiri, tugas MUI untuk mengingatkannya. Tapi mengingatkannya tidak perlu terlalu mencolok seperti seseorang yang sedang menjatuhkan. Cukup membisikkan ke dai yang bersangkutan. Atau memberitahunya saat acara akan selesai.

Sehingga wibawa sang dai tetap terjaga dan langsung mengetahui letak kesalahannya. Dan sang dai bisa langsung membetulkan kesalahannya di depan jemaahnya.

Mungkin MUI bisa mempertimbangkan saran dari saya ini. hahaha.

Lalu untuk generasi muda yang ingin berdakwah bagaimana? Apakah perlu standarisasi juga? Bukankah ini membatasi gerakan dakwah? Bukankah ada hadis yang berbunyi ‘sampaikanlah dariku walaupun satu ayat’?

Dakwah itu tidak selalu harus di mimbar-mimbar masjid kok. Berbuat baik kepada sesama, membuang sampah pada tempatnya, solat berjemaah tepat waktu, dan perbuatan baik lainnya juga merupakan dakwah. Itu namanya adalah dakwah bi haal, dakwah dengan perbuatan.

 Jadi baik dai atau pun generasi muda mendapatkan model dakwahnya tersendiri. Dai berdakwah bil lisan, dengan berceramah di mimbar-mimbar masjid. Kita generasi muda berdakwah bil haal dengan mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh para dai.