“Berapa harga kopinya Pak?” tanya saya pada seorang tengkulak di salah satu Pasar Minggu yang ada di Kabupaten Kaur. Bapak itu sedang menimbang beras kopi para petani.

“Rp.15.000” jawab tengkulak itu tanpa menatap ke arah saya. Mungkin karena dia sibuk meladeni para petani yang menjual kopi mereka dengan raut wajah tak bahagia.

"Kok murah sekali ya Pak?” dengan polos saya  mengeluh kepada lelaki itu.

“Bikin perusahaan sendiri saja mas kalau mau harga kopinya mahal” jawab tengkulak itu dengan tak berperasaan.

Suara lelaki tengkulak itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Bukan karena saya dendam padanya tapi saya mengkhawatirkan bagaimana nasib para petani kopi yang kebutuhan perut mereka mengandalkan hasil dari kopi, apalagi pada masa pandemi Covid ini. Mereka akan sangat kesulitan ditekan harga kopi yang sangat murah.

Selain itu, baru-baru ini demo petani kopi menangis (PKM) menjadi sorotan publik, yang menandakan bahwa ada sinyal dari ketidaksejahteraan para petani kopi muncul di permukaan. Mereka melakukan protes kepada para dewan yang terhormat, kepada pemerintah agar memperhatikan nasib petani. Mereka mencoba menyuarakan suara agar didengarkan. Berharap akan ada solusi konkrit dari pihak-pihak terkait. Bentuk protes ini merupakan bukti bahwa nasib para petani sedang tidak baik-baik saja. Akankah pemerintah peduli?

Sering kali, bentuk-bentuk aspirasi diabaikan oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan sesuatu atas sebuah masalah. Bahkan mereka sengaja melupakan. Buruknya, bentuk protes-protes dari rakyat kecil seperti angin lalu. Ibaratnya, mereka menyuarakan sesuatu dengan turun ke jalan, lalu menjadi perbincangan hangat di media, kemudian hilang bagai di telan waktu tanpa mendapatkan solusi nyata.

Tak ketinggalan di dunia kopi misalnya, tentang demo belakangan ini, akankah pemerintah mencarikan solusi? Tidak ada jawaban pasti. Ya atau tidak.

Kalau ini terjadi dan nanti dibiarkan maka hal ini akan mengembangkan situasi ketidaksejahteraan berkepanjangan bagi petani kopi, akan terus meningkatkan angka kemiskinan, dan membuat petani kopi enggan berkebun kopi lagi dan akan menyebabkan devisa negara terus menurun.

Bayangkan bagaimana nasib petani kopi yang hanya punya satu-satunya harapan dengan berkebun kopi. Mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimana mereka menyambung hidup jika harga kopi terus anjlok. Mau alih profesi misalnya, mereka tidak punya cukup keahlian dan keterampilan selain berkebun. Apalagi mau kerja di pemerintahan. Boro-boro diterima, mereka tidak punya ijazah dan tidak pernah sekolah. Mau beralih menanam padi, mereka tidak punya lahan sawah. Bayangkan bagaimana mereka meyekolahkan anak-anak mereka?

Ditambah juga, angka kemiskinan akan terus meningkat. Bukankah pemerintah seharusnya segera mencari solusi nyata agar angka kemiskinan di negara kita ini segera dapat dientaskan.  Kita tahu bahwa sekitar 49% penduduk sebagai petani miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan banyak yang tercatat sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin (raskin).

Jika kita bandingkan dengan harga beras yang cukup tinggi, maka pendapatan para petani kopi jauh tidak seimbang dengan apa yang mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kemiskinan.

Terus terang, saya melihat belum adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasi masalah perkopian di Indonesia khususnya mengenai kebijakan dan tata niaga. Coba anda pergi ke pasar-pasar tradisional lalu tanyakan berapa harga kopi per kilogramnya, jangan kaget jika mereka menyebutkan nominal jauh dari apa yang kita harapkan.

Selain itu juga, coba anda turun langsung ke lahan perkebunan kopi para petani untuk melihat realitas kehidupan yang mereka jalani masih jauh dari standar berkecukupan. Misalnya saja kasus pada petani di Jawa Barat. Penghasilan petani kopi di Jawa Barat masih sangat rendah. Sebagian besar petani masih menjual komoditas kopi dengan harga yang sangat murah karena dijual dalam bentuk gelondongan atau biji kopi petik.

Rendahnya pendapatan para petani kopi ini dikarenakan kurangnya alat teknologi yang mereka miliki. Peningkatan alat-alat produksi berbasis teknologi pengolahan modern sangat dibutuhkan bagi para petani kopi demi produksi kopi yang layak jual.

Kasus lain dapat ditemukan di Provinsi Bengkulu. Para petani di sana mengeluhkan harga kopi yang semakin menurun. Harga biji kopi kering awalnya sebesar Rp.22.000.- kemudin turun menjadi Rp.17.000,- dan sekarang turun lagi menjadi Rp.15.000,- dan jangan-jangan akan diturunkan lagi sesuka hati.

Sudah selayaknya pemerintah giat memperjuangkan nasib para petani kopi. Mereka adalah bagian sumbangsih-sumbangsih tulus dalam menjalankan roda ekonomi Indonesia. Dari tangan-tangan kasar mereka, nasib anak-anak bangsa dapat mengenyam Pendidikan, penikmat-penikmat kopi dapat mencicipi hasil keringat mereka seantero Indonesia bahkan menjangkau dunia.

Sangat disayangkan, kebijakan pemerintah belum menguntungkan para petani kopi. Misalnya kebijakan impor. Kita semua tahu kalau produksi kopi Indonesia sangat potensial bahkan menduduki peringkat ke 4 di bawah Brazil, Vietnam dan Kolombia, tapi kok masih impor yak.  

Hal ini menandakan bahwa kurangnya kebijakan soal perkebunan dalam hal ini yang memayungi perkopian Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri atau golongan tertentu.

Sebenarnya, bukan bantuan uang tunai yang petani kopi harapkan, melainkan mereka hanya ingin didengarkan suaranya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan “agro politik kopi”.

Agro politik kopi kedepannya harus familiar didengar oleh kaum milenial. Karena saat ini mencampuradukkan politik dengan pertanian masih terkesan tabu. Memang punya ranah sendiri-sendiri, misal kita bicara pemupukkan kopi dikaitkan dengan politik, seperti alur yang berbeda-beda. Namun, apakah kita tidak sadar jika pertanian harus selalu “ngelink” dengan kebijakan pemerintah yang bersifat politik.

Impor kopi misalnya, entah hanya sekedar isu atau memang nyata, seolah-olah Indonesia kekurangan stok kopi sehingga kebijakan impor harus dilakukan, meskipun akhirnya para importir disebut mafia. Tapi apakah pemerintah tidak punya kewenangan atas prosesnya? Di sinilah agro politik digunakan semestinya. Orang-orang yang mencintai pertanian dan faham pertanian harus ikut andil mengambil kebijakan yang menguntungkan petani.

Saat ini mungkin masih langkah politikus yang mau berjuang untuk petani. Mereka mengaku peduli petani hanya untuk simpati saat kampanye. Tetesan keringat petani di masa depan akan diperjuangkan oleh orang-orang yang mencintai kopi sehingga dapat menyelesaikan isu impor kopi, tata niaga, pupuk subsidi untuk kopi dan permasalahan kopi lainnya.