Dewasa ini masyarakat Indonesia cukup dihebohkan oleh wacana tentang sertifikasi terhadap khatib. Munculnya wacana ini bisa dikatakan akibat desakan dari masyarakat yang sudah muak terhadap khatib-khatib yang menggunakan mimbarnya sebagai sarana ujaran kebencian, alat kampanye politik dan lain sebagainya.

Fenomena seperti ini banyak ditemukan tatkala mendekati waktu pemilihan kepala daerah serentak. Momentum pilkada digunakan sebagian orang atau kelompok yang menginnginkan paslon pasangannya menang dalam pilkada di daerahnya menggunakan cara-cara kurang arif yaitu dengan memanfaatkan sarana khotbah jumat untuk menggaungkan kampanye politiknya.

Mengapa demikian? Tentu saja kesempatan khutbah jum’at menjadi ladang yang cukup menarik perhatian karena selain momentum shalat jum’at yang dilaksanakan seminggu sekali sebagai tempat berkumpulnya orang-orang, khutbah jum’at juga diparadigmakan oleh kebanyakan orang dengan tempat “kesucian”. Dalam pemahaman ini khutbah jum’at dikategorikan sebagai tatacara menyampaikan ceramah keagamaan yang mengandung kebenaran mutlak.

Begitulah kira-kira orang awam mendefinisikannya. Mereka cenderung tidak memperhatikan apa yang disampaikan si khatib sudah sesuai dengan etika Islam atau tidak. Tapi mereka cenderung memperhatikan siapa yang berceramah. Apa lagi jika sosok penceramah tersebut sudah dikenal luas, sudah barang tentu ketertarikan orang-orang akan semakin bertambah.

Momentum ini digunakan oleh sebagian pihak yang bernafsu akan hasrat poitiknya untuk menggaungkan kampanye-kampanye terselubung. Yang lebih miris lagi kampanye-kampanye ini dibumbui oleh ujaran kebencian terhadap paslon lawan politiknya. Akhirnya yang terjadi orang-orang awam menjadi korban indoktrinisasinya.

Mengapa? Karena mereka mempunyai paradigma yang pragmatis. Yaitu menganggap semua yang disampaikan adalah kebenaran karena disampaikan saat momentum khutbah jum’at. Kaitannya dengan hal ini perlu kiranya untuk kita mengingat kembali pepatah arab yang cukup masyhur yang berbunyi unzur ma qola wala tanzur man qola (lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara).

Pepatah ini terlihat cukup simpel. Namun jika kita menganalisisnya lebih mendalam kita akan memahami bahwa implikasi dari pernyataan ini sangatlah besar. Realitas yang ada sekarang adalah orang-orang cenderung tertarik melihat siapa yang berbicara daripada memperhatikan apa yang dibicarakan.

Jika acuannya adalah “siapa yang berbicara” maka orang yang terlanjur dikultuskan meski yang disampaikan mengandung kesalahan akan dianggap benar. Begitu juga sebaliknya, jika yang diprioritaskan adalah “apa” yang dibicarakan. Maka, tak masalah kebanaran itu berasal baik dari orang berilmu, orang tua, maupun dari anak kecil sekaligus.

Sebuah video yang viral akhir-akhir ini di media sosial menunjukkan bahwa betapa momentum khutbah jum’at menjadi lumbung subur dalam menyampaikan ujaran kebencian. Bungkus agama masih menjadi senajata ampuh untuk memikat ketertarikan kalangan awam. Ini menjadi sangat membahayakan jika lambat laun fenomena seperti ini menjadi budaya yang berkembang di masyarakat.

Masyarakat akan dihantui bayangan-bayangan kekerasan dan keseraman wajah Islam yang sangat merugikan. Perlukah sertifikasi? Pro kontra akan adanya sertifikasi khatib menjadi perbincangan yang cukup menarik. Kementerian agama yang dalam hal ini dipimpin oleh lukman hakim saifudin menyatakan akan mempertimbangkan wacana yang sudah terlanjur menyebar di masyarakat luas.

Namun pada akhirnya kementerian agama menyatakan tidak akan menindak lanjuti wacana tersebut. Bila menganut teori maslahat-mafsadat akan memunculkan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa seharusnya memang petugas khatib perlu disertifikasi. Kaidah fikih mengatakan dar’ul mafasid muqoddam ala jalbil masalih (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).

Menolak kerusakan yang berarti mencegah semakin banyaknya ujaran-ujaran kebencian dan semakin maraknya kesempatan untuk memanfaatkan khutbah jum’at sebagai alat politik lebih-lebih dengan tujuan menjatuhkan lawan haruslah diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan khutbah itu sendiri. Meski dalam setiap khutbah jum’at selalu dibuka dengan pesan takwa tapi apakah elok jika diikuti dengan penyampaian hasrat duniawinya dikemudian?

Tentu orang-orang yang berpikir jernih akan mengatakan tidak elok. Apa lagi dalam konteks kerukunan ummat beragama kita, tenun kebangsaan kita, dan jatidiri bangsa kita yang selalu mengedepankan nilai-nilai etika dan kesopanan. Langkah sertifikasi sangatlah tepat. Tapi tujuannya harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya gara-gara tidak punya ijazah namun dengan kualitas penyampaian ceramah yang baik dan berestetika, seseorang tidak dapat menjadi khatib.

Mengingat mayoritas kiai yang ada di kampung-kampung(lebih-lebih yang sudah tua) tidak memiliki ijazah sekolah ataupun perguruan tinggi. Kementerian agama dalam hal ini harus memegang kuat prinsip tasarruf al-imam ala al-raiyah manutun bi al-maslahah (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan prinsip maslahah). Jangan sampai niat yang baik menjadi tidak baik hanya karena kesalahan atau kekurang sempurnaan dalam hal teknis.

Nabi muhammad SAW pernah mengingatkan terkait hal ini dengan sabdanya: berapa banyak amal akhirat yang menjadi amal dunia hanya gara-gara niat dan berapa banyak amal dunia menjadi amal akhirat(berpahala) disebabkan niat. Secara eksplisit-jika sertifikasi khatib benar-benar diterapkan- kebijakan ini adalah bernuansa duniawi karena kaitannya dengan hal politik kewenangan pemimpin.

Namun jika diimplementasikan dengan niat untuk meningkatkan harmoni dan kerukunan kita dengan meminimalisir ruang gerak terciptanya peluang pecah-belahnya ummat yang berimbas langsung dalam keberlangsungan hidup kita, maka tentu kebijakan tersebut termasuk kategori akhirat yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Alhasil dalam istilah usul fikih siyasah kementerian agama termasuk dalam mahkum alaih (yang dikenai kewajiban) dalam hal mensejahterakan masyarakatnya.

Usaha-usaha berbentuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan, persatuan, dan kerukunan ummat harus didukung sepenuhnya. Baik secara langsung seperti membantu mengawasi kebijakan tersebut melalui masukan-masukan tentang teknis di lapangan maupun secara tidak langsung seperti mendoakan pemerintahan kita agar bisa terus amanah dalam memangku amanah yang diembannya.